Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah dunia yang semakin rentan terhadap guncangan ekonomi, konflik geopolitik, bencana alam, hingga ketidakpastian pasar global, mantan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kemampuan menjaga kepercayaan publik, kredibilitas pemerintahan, serta keteguhan tata kelola yang mampu bertahan saat badai krisis menerpa dari berbagai arah.
Pandangan tersebut disampaikan SBY saat menghadiri acara Proficient di Perbanas Institute, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia mengulas sejumlah pengalaman penting selama memimpin Indonesia, terutama saat menghadapi berbagai situasi krisis yang menguji daya tahan negara.
Menurut SBY, salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi Indonesia adalah krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut mengguncang banyak negara dan menyebabkan tekanan besar terhadap pasar keuangan internasional, investasi, serta stabilitas ekonomi berbagai kawasan dunia.
Indonesia, kata SBY, tidak berada dalam posisi kebal terhadap dampak krisis tersebut. Sebagai bagian dari sistem ekonomi global, berbagai sektor domestik juga merasakan tekanan yang muncul akibat gejolak pasar internasional.
Namun demikian, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain yang mengalami kontraksi tajam. SBY menilai hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang dirancang secara hati-hati.
“Ketika krisis keuangan global melanda pada 2008, Indonesia tidak kebal terhadap dampaknya. Namun kita mampu bertahan karena menjaga kepercayaan, kehati-hatian fiskal, permintaan domestik, dan koordinasi kebijakan yang baik,” kata SBY.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya disiplin fiskal sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional. Dalam berbagai literatur ekonomi, kehati-hatian fiskal sering dipandang sebagai pagar yang menjaga negara agar tidak terjebak dalam tekanan utang berlebihan maupun defisit yang tidak terkendali.
“Di saat kepanikan pasar dapat menyebar lebih cepat daripada kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan, kepercayaan menjadi mata uang yang nilainya sering kali lebih mahal daripada cadangan devisa, sementara kredibilitas berubah menjadi jangkar yang menjaga kapal ekonomi tetap stabil di tengah gelombang ketidakpastian yang terus menghantam dari berbagai penjuru.”
SBY menegaskan bahwa pengalaman menghadapi krisis mengajarkan satu pelajaran penting, yakni bahwa pasar tidak hanya memperhatikan indikator ekonomi semata. Angka pertumbuhan, inflasi, maupun cadangan devisa memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan persepsi publik dan investor.
“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola,” ujar SBY.
Pernyataan tersebut sejalan dengan berbagai kajian ekonomi modern yang menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai faktor penting dalam menciptakan stabilitas. Transparansi kebijakan, konsistensi keputusan, dan kepastian hukum menjadi unsur yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam banyak kasus, kegagalan mengelola kepercayaan dapat memperburuk dampak krisis. Ketidakjelasan arah kebijakan sering kali menimbulkan kepanikan yang membuat masalah ekonomi berkembang lebih cepat daripada akar persoalan sebenarnya.
SBY kemudian mengingat kembali pengalaman lain yang tidak kalah berat, yakni bencana tsunami Aceh pada akhir 2004. Tragedi kemanusiaan tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang sangat dalam bagi masyarakat.
Menurutnya, proses pemulihan Aceh tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun jalan, jembatan, sekolah, atau fasilitas publik lainnya. Rekonstruksi membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan menyentuh dimensi sosial serta psikologis masyarakat.
“Rekonstruksi juga tentang memulihkan martabat, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian. Pembangunan menjadi berkelanjutan ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut,” kenang SBY.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekadar urusan beton, baja, dan angka anggaran. Pembangunan yang bertahan lama membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan yang menerima hasil akhir dari proses birokrasi.
Pengalaman Aceh juga sering dipandang sebagai salah satu contoh bagaimana penanganan pascabencana dapat berjalan beriringan dengan upaya membangun rekonsiliasi sosial. Dalam konteks tersebut, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
Pesan yang disampaikan SBY memiliki relevansi dalam situasi global saat ini yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Gejolak ekonomi dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan anggaran, tetapi juga dari kualitas institusi dan kemampuan pemerintah menjaga legitimasi publik.
Refleksi atas krisis ekonomi 2008 dan tsunami Aceh memperlihatkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang terbebas dari cobaan, melainkan negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyat saat tekanan datang bertubi-tubi; sebab di tengah berbagai tantangan yang terus berubah, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap kebijakan lahir dari tata kelola yang bertanggung jawab, berpijak pada kepentingan publik, serta menghadirkan ruang partisipasi yang membuat rakyat merasa menjadi bagian dari perjalanan bangsa, bukan sekadar penonton yang menyaksikan arah kemudi ditentukan dari kejauhan.
Editor: Kalturo
