Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah gelombang perdebatan mengenai kesehatan fiskal nasional, melemahnya nilai tukar rupiah, koreksi pasar modal, serta meningkatnya sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan turut dibayangi kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program tersebut bukanlah sumber utama kekhawatiran lembaga pemeringkat internasional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan sentimen pasar dan persepsi investor yang berkembang terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya berbagai spekulasi yang mengaitkan program MBG dengan tekanan terhadap stabilitas fiskal negara. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu kerap disebut sebagai faktor yang berpotensi memperbesar beban APBN.
Namun, Purbaya membantah asumsi tersebut. Menurutnya, hasil komunikasi pemerintah dengan lembaga pemeringkat internasional menunjukkan bahwa perhatian utama mereka tidak terfokus pada program MBG, melainkan pada kondisi pasar keuangan dan sentimen investor.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, pembahasan mengenai MBG tidak menjadi isu dominan. Sebaliknya, lembaga tersebut lebih banyak mempertanyakan berbagai sentimen negatif yang berkembang di pasar.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat konferensi pers di kompleks DPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting karena muncul pada saat publik sedang mempertanyakan kemampuan negara menjaga disiplin fiskal di tengah berbagai program prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar.
Dari perspektif ekonomi makro, sentimen pasar memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas keuangan. Dalam banyak kasus, persepsi investor mampu menciptakan tekanan yang lebih cepat dibandingkan persoalan fundamental ekonomi itu sendiri.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi cukup dalam sepanjang satu tahun terakhir, sementara arus modal asing menunjukkan tren keluar dari pasar domestik.
“Gelombang kekhawatiran investor terhadap pasar keuangan Indonesia terlihat dari kombinasi berbagai indikator yang bergerak bersamaan, mulai dari koreksi IHSG yang disebut mencapai sekitar 20 persen dalam setahun dan sekitar 38 persen dari posisi puncaknya, keluarnya dana asing hingga Rp78 triliun dari pasar domestik, pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 8 persen secara year to date, hingga meningkatnya perhatian lembaga internasional terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang dinilai turut membentuk persepsi risiko terhadap ekonomi nasional.”
Fenomena keluarnya modal asing menjadi salah satu indikator yang paling diperhatikan pelaku pasar. Arus modal yang meninggalkan pasar domestik sering kali dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi atau stabilitas kebijakan.
Situasi tersebut semakin mendapat perhatian setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia pada Februari 2026. Langkah tersebut memunculkan diskusi luas mengenai tata kelola dan transparansi pasar modal nasional.
Selain MSCI, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, Fitch Ratings, dan S&P juga terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia. Pemantauan itu mencakup stabilitas fiskal, daya tahan ekonomi, hingga efektivitas kebijakan pemerintah menghadapi tekanan global.
Di luar faktor domestik, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan eksternal yang cukup kompleks. Ketegangan geopolitik internasional, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, telah meningkatkan risiko kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi berdampak pada beban subsidi maupun inflasi.
Pelemahan rupiah turut menjadi perhatian investor global. Mata uang yang tertekan biasanya meningkatkan biaya impor dan dapat memengaruhi persepsi risiko terhadap perekonomian negara berkembang.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan disiplin fiskal. Salah satu yang disorot adalah fleksibilitas dalam implementasi program MBG.
Menurutnya, terdapat persepsi yang kurang tepat bahwa program MBG tidak dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. Ia menilai pemerintah justru memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya meyakinkan pasar bahwa program prioritas nasional tidak dijalankan secara kaku. Dalam situasi ekonomi yang berubah cepat, fleksibilitas kebijakan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Purbaya juga menegaskan pemerintah masih optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 hingga 3 persen. Target tersebut dinilai tetap realistis meskipun berbagai tekanan eksternal dan domestik masih membayangi perekonomian nasional.
“Termasuk program-program itu nggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ujarnya.
Perdebatan mengenai MBG, fiskal negara, dan kepercayaan investor sesungguhnya memperlihatkan bahwa tantangan terbesar ekonomi modern bukan hanya soal angka dalam neraca anggaran, melainkan juga soal kepercayaan publik, kredibilitas tata kelola, konsistensi kebijakan, serta kemampuan negara membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat; sebab di tengah derasnya arus informasi dan sentimen global, pasar dapat digerakkan oleh persepsi, tetapi keberlanjutan pembangunan hanya dapat ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, dan keyakinan bahwa program-program strategis nasional berjalan sesuai tujuan yang dijanjikan kepada rakyat.
Editor: Kalturo
