Aspirasimediarakyat.com — Polemik pengelolaan anggaran negara kembali mengemuka setelah perbedaan pandangan antara pemerintah dan parlemen terkait usulan pengalihan dana Makan Bergizi Gratis untuk penanganan bencana di Sumatera, sebuah perdebatan yang tidak hanya menyentuh aspek teknis fiskal, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas tentang prioritas kebijakan publik, keadilan distribusi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara, serta kepekaan negara dalam merespons penderitaan masyarakat terdampak bencana.
Perdebatan tersebut mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka merespons usulan salah satu anggota DPR RI yang mendorong agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk mempercepat penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Pemerintah, melalui Menkeu, menegaskan posisi bahwa pengalihan tersebut tidak diperlukan.
Purbaya menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan pascabencana. Ia menyebut dana sebesar Rp 60 triliun telah dialokasikan untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga menurutnya kebutuhan pendanaan bencana telah tercukupi tanpa harus menyentuh pos MBG.
“Bencana sudah cukup. Sudah ada Rp 60 triliun. Tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” ujar Purbaya kepada awak media, Kamis (25/12). Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang ingin menjaga keberlanjutan program prioritas nasional di sektor gizi.
Purbaya juga menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi kebutuhan anggaran penanganan bencana baru mencapai sekitar Rp 51 triliun berdasarkan estimasi kasar. Dengan selisih tersebut, ia menilai ruang fiskal masih tersedia dan tidak ada urgensi untuk mengganggu program MBG.
Di sisi lain, usulan pengalihan anggaran MBG datang dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Politikus Fraksi PDIP itu menilai pemerintah perlu lebih fleksibel dalam membaca kondisi lapangan, khususnya di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lasarus berpendapat bahwa dana yang tidak terserap dari program MBG seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah-daerah yang saat ini menghadapi kerusakan infrastruktur parah dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, pendekatan tersebut sah secara kebijakan selama bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan.
“Kalau masih ada dana MBG yang belum terserap, ratusan miliar atau bahkan triliunan, alokasikan saja ke lokasi bencana,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. Pernyataan ini mempertegas dorongan DPR agar anggaran negara lebih adaptif terhadap situasi darurat.
Lasarus juga mengkritik besaran bantuan pemerintah pusat kepada daerah terdampak. Ia menilai alokasi Rp 4 miliar per kabupaten dan Rp 20 miliar per provinsi terlalu kecil jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, kondisi daerah pascabencana tidak bisa disederhanakan dengan angka-angka normatif. Banyak wilayah terisolasi akibat putusnya jembatan dan jalan, sementara kapasitas fiskal daerah semakin terbatas akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Pada titik ini, perdebatan anggaran berubah menjadi cermin kontras yang tajam: di satu sisi terdapat hitungan fiskal yang rapi di atas meja birokrasi, di sisi lain ada realitas lapangan yang berantakan oleh banjir, longsor, dan rumah runtuh, seolah penderitaan warga harus menunggu hingga baris angka dalam dokumen anggaran dianggap cukup logis dan proporsional.”
Lasarus bahkan mengungkapkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum bahwa pemulihan Kota Padang saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 13 triliun. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan betapa jauhnya jarak antara kebutuhan riil dan bantuan awal yang diberikan pemerintah.
Ia menambahkan bahwa kondisi Aceh dinilai lebih parah dibanding Sumatera Barat, sementara Sumatera Utara juga menghadapi kerusakan serius. Situasi ini, kata Lasarus, hampir pasti menuntut anggaran rekonstruksi yang jauh lebih besar dari yang telah dialokasikan saat ini.
Dalam konteks hukum dan regulasi, perdebatan ini menyentuh prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa anggaran harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif juga mencerminkan dinamika checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. DPR memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sementara pemerintah memegang kewenangan eksekusi kebijakan fiskal, termasuk menjaga kesinambungan program prioritas nasional.
Namun ada satu kalimat keras yang menggema di ruang publik: ketika anggaran negara terasa jauh dari penderitaan warga bencana, keadilan fiskal berubah menjadi slogan kosong yang melukai rasa kemanusiaan. Kalimat ini tidak ditujukan pada siapa pun, melainkan pada fenomena ketimpangan kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Kalimat keras lainnya menyentil akar persoalan: negara tidak boleh menjadikan prosedur anggaran sebagai tameng untuk menunda empati terhadap rakyat yang hidup di tengah puing-puing bencana. Pernyataan ini menjadi refleksi atas tuntutan moral kebijakan publik.
Keseluruhan polemik ini menunjukkan bahwa perdebatan anggaran MBG dan dana bencana bukan sekadar soal pos belanja, melainkan tentang bagaimana negara menyeimbangkan program jangka panjang dengan respons cepat terhadap krisis, memastikan setiap keputusan fiskal berpijak pada hukum, data, dan rasa keadilan sosial, serta benar-benar menghadirkan anggaran negara sebagai alat perlindungan dan pemulihan bagi rakyat yang paling terdampak.
