Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku industri perjalanan haji dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 membuka lapisan persoalan yang lebih kompleks, di mana interaksi antara regulator, asosiasi, dan pelaku usaha diduga membentuk jejaring kepentingan yang berpotensi memengaruhi distribusi kuota ibadah umat, sebuah ruang yang seharusnya dijaga ketat oleh prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap pimpinan travel haji, termasuk Khalid Basalamah, guna mengurai keterlibatan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) dalam proses penentuan kuota haji tambahan.
Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji yang tergabung dalam Forum SATHU, sebuah entitas yang kini menjadi sorotan dalam konstruksi perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Khalid tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada peran kolektif asosiasi dalam memengaruhi proses distribusi kuota.
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga mendalami berkaitan dengan Forum Sathu,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, menegaskan arah penyidikan yang mulai merambah pada dimensi organisasi.
KPK mengungkap bahwa dalam konstruksi perkara terdapat indikasi adanya inisiatif dari pihak-pihak dalam Forum SATHU yang diduga turut berperan dalam pengaturan pembagian kuota haji tambahan.
“Kalau kita kembali melihat dalam konstruksi perkaranya, ada pihak-pihak dari Forum Sathu ataupun asosiasi ini diduga melakukan inisiatif terkait proses pengaturan pembagian kuota haji,” lanjut Budi.
Penyidik juga mendalami bagaimana mekanisme pengelolaan kuota tersebut setelah dilakukan pemisahan antara jalur reguler dan jalur khusus, termasuk distribusi yang disebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK turut memeriksa sejumlah pihak lain dari kalangan pelaku usaha travel haji di berbagai wilayah, baik di Jakarta maupun daerah, guna memperkuat konstruksi perkara.
Nama-nama seperti Direktur PT Chairul Umam Addauli, Direktur PT Nadwa Mulia Utama, hingga pimpinan PT Sriwijaya Mega Wisata ikut dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata yang diperiksa bersamaan dengan Khalid, menunjukkan luasnya jangkauan penyidikan terhadap aktor-aktor di sektor ini.
“Jadi pengaturan pembagian ataupun pendistribusiannya itu seperti apa, itulah yang didalami dalam pemeriksaan saksi dari asosiasi,” kata Budi, menekankan fokus pada mekanisme distribusi.
Perkara ini sendiri telah memasuki tahap lebih lanjut dengan penetapan tersangka dari unsur pejabat negara, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan staf khususnya, Isfan Abidal Aziz.
Keduanya dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 KUHP terkait penyertaan.
Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta, yakni Ismail Adham dan Asrul Azis Taba, yang diduga memiliki peran dalam pengaturan pembagian dan pengisian kuota haji tambahan.
Dalam dugaan tersebut, terdapat indikasi pemberian imbal balik atau kickback kepada pihak tertentu di lingkungan Kementerian Agama, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi terstruktur.
Di sisi lain, Khalid Basalamah menyampaikan bahwa dirinya telah mengembalikan uang sebesar Rp8,4 miliar kepada KPK, yang disebut berasal dari pihak PT Muhibbah.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul dana tersebut dan menyerahkannya kepada penyidik setelah diminta dalam proses pemeriksaan.
“Uang itu bukan kami simpan, uang itu dikasih oleh Muhibbah, kami tidak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan,” ujar Khalid, menegaskan posisinya dalam perkara ini.
Khalid juga membantah keterlibatan dalam aliran dana ilegal dan menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para tersangka, serta mengaku hanya berperan sebagai jamaah yang menggunakan layanan travel.
KPK sendiri mengonfirmasi bahwa pengembalian dana tidak hanya dilakukan oleh Khalid, tetapi juga oleh sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus lainnya yang turut diperiksa dalam perkara ini.
“Dalam penyidikan perkara ini, KPK tidak hanya menerima pengembalian uang saudara KB saja, namun juga dari PIHK lainnya,” kata Budi Prasetyo.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan kuota haji bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak fundamental umat dalam menjalankan ibadah yang dijamin oleh negara.
Pengawasan yang lemah dan celah dalam sistem distribusi berpotensi membuka ruang bagi praktik penyimpangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas, khususnya calon jamaah yang menggantungkan harapan pada sistem yang adil.
Dalam perspektif hukum dan tata kelola publik, penanganan kasus ini menjadi ujian terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sektor pelayanan keagamaan, yang seharusnya bebas dari intervensi kepentingan.
Keterbukaan proses hukum, akuntabilitas lembaga, serta penguatan regulasi menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Isu ini juga mencerminkan pentingnya reformasi sistemik dalam pengelolaan haji, agar distribusi kuota benar-benar berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih.
Dengan berkembangnya penyidikan, publik menanti kejelasan menyeluruh mengenai peran setiap pihak, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan objektif, profesional, dan berpijak pada prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
