Aspirasimediarakyat.com — Badan Gizi Nasional (BGN) didirikan untuk menjadi benteng negara dalam menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada puluhan juta pelajar di seluruh Indonesia. Di atas kertas, misi ini adalah bentuk nyata perhatian negara pada generasi penerus bangsa. Namun di balik slogan manis itu, rakyat dikejutkan oleh deretan nama pensiunan jenderal yang menduduki kursi empuk di jajaran pucuk pimpinan lembaga tersebut.
Nama-nama itu bukan sekadar barisan pejabat biasa, melainkan para perwira tinggi yang pernah mencicipi kenyang fasilitas negara. Kini mereka menempati posisi krusial mulai dari Wakil Kepala BGN, Sekretaris Utama, hingga Deputi yang mengatur pemantauan dan pengawasan jalannya program MBG. Bagi rakyat kecil, pemandangan ini ibarat melihat lintah penghisap darah yang kembali merapat ke meja makan negara, seolah tak pernah kenyang meneguk anggaran rakyat.
Sebut saja Mayjen TNI (Purn) Lodwyk Pusung. Pria asal Sulawesi Utara ini pernah menjabat Asisten Operasi Panglima TNI. Oktober 2024, ia dilantik menjadi Wakil Kepala BGN. Dari meja kerjanya, Lodwyk kini berperan menentukan arah distribusi makanan bergizi bagi anak-anak miskin, sebuah ironi ketika rakyat masih bergulat dengan harga bahan pokok yang mencekik. Pertanyaan rakyat: apakah kehadiran jenderal pensiunan ini untuk melayani, atau justru mencaplok jatah anak bangsa?
Tak berhenti di situ. Ada Brigjen (Purn) Sarwono, yang sebelumnya menjadi Direktur Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Kini ia duduk nyaman sebagai Sekretaris Utama BGN. Catatan LHKPN menunjukkan kekayaannya mencapai Rp124 juta pada 2022. Rakyat boleh saja menilai itu angka kecil, tapi bukankah garong berdasi selalu lihai menyembunyikan harta haram mereka? Apalagi di republik ini, laporan kekayaan bukanlah jaminan bebas dari permainan angka.
Nama berikutnya adalah Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, S.E., yang kini menjabat Inspektur Utama BGN. Sebelum menempati posisi ini, Jimmy bertugas sebagai Sesditjen Kuathan di Kementerian Pertahanan. Jabatan baru ini memberinya kendali dalam mengawasi jalannya program MBG. Namun, rakyat bertanya-tanya: apakah pengawasan ini akan benar-benar memastikan nasi kotak sampai ke mulut anak sekolah, atau justru membuka celah bagi maling kelas kakap untuk meraup untung dari anggaran triliunan?
Lalu ada Brigjen (Purn) Suardi Samiran, yang duduk manis sebagai Deputi Penyediaan dan Penyaluran. Karier militernya melambung hingga Wakil Kepala Zeni Kodam Jaya, bahkan disebut-sebut pernah jadi bagian tim kerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Kini ia memegang kunci pintu gudang logistik MBG, sebuah posisi basah yang bisa dengan mudah disulap menjadi ladang bancakan jika tidak diawasi ketat.
Tak kalah mencolok, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, lulusan Akmil 1988 dan mantan perwira Kopassus. Ia pernah menjabat Dirjen Potensi Pertahanan di Kemhan sebelum akhirnya menjadi Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Posisi ini bak mata dan telinga rakyat, tapi di tangan yang salah bisa berubah jadi alat untuk menutup-nutupi jejak perampokan uang negara.
“Deretan jenderal pensiunan ini jelas membuat publik resah. Bagaimana tidak, lembaga yang mengelola anggaran triliunan demi anak-anak bangsa justru dikelilingi wajah-wajah lama yang kenyang dengan budaya birokrasi penuh intrik. Di tengah kondisi rakyat yang masih lapar, muncul kekhawatiran bahwa program MBG hanya akan jadi bancakan baru bagi kelompok kriminal berdasi.”
Rakyat kecil hanya bisa menelan ludah melihat ironi ini. Di satu sisi, anak-anak sekolah di desa masih makan singkong dan nasi aking untuk bertahan hidup. Di sisi lain, setan keparat berbaju rapi berpotensi berpesta pora dengan uang negara. Kontras yang begitu tajam antara derita rakyat dengan kemewahan pejabat selalu menjadi pola berulang di republik ini.
Sejarah telah mencatat bagaimana program subsidi, bansos, hingga bantuan pangan kerap bocor dan dicaplok garong berdasi. Apakah program MBG akan bernasib sama? Apakah para jenderal pensiunan ini benar-benar hadir untuk mengawal atau justru ikut menikmati daging empuk dari panci rakyat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayut di kepala setiap orang tua yang menitipkan harapan pada sepotong roti dan segelas susu di sekolah anak mereka.
Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan dana publik harus tunduk pada UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta UU Tipikor. Regulasi sudah jelas, bahwa setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Tapi rakyat tahu, undang-undang hanya sekeras nyali penegak hukum. Tanpa pengawasan nyata, uang rakyat bisa disulap menjadi villa di Puncak, mobil mewah, atau liburan glamor.
“BGN memang membawa bendera mulia: menyehatkan generasi bangsa. Tapi rakyat juga sadar, jargon manis sering kali hanya menjadi bungkus. Di dalamnya bisa saja tersimpan permainan kotor para pengumpul harta haram. Bukankah sudah terlalu sering kita melihat laporan BPK yang menemukan penyimpangan pada program sosial? Apakah BGN akan menambah daftar panjang itu?”
Kenyataan bahwa para pensiunan jenderal ini menempati posisi strategis justru menambah rasa getir. Rakyat lapar butuh nasi, bukan parade seragam pensiunan. Apa artinya program MBG jika dikendalikan oleh tangan-tangan yang lebih mahir berperang di medan politik ketimbang berperang melawan kelaparan anak bangsa?
Tak bisa dipungkiri, kehadiran para jenderal purnawirawan ini juga sarat dengan kepentingan politik. Penunjukan mereka bukan sekadar soal kapasitas, melainkan juga jaringan dan kedekatan. Lalu, di mana letak profesionalisme? Rakyat berhak bertanya apakah negara sedang menyusun program gizi atau malah merancang panggung baru untuk kepentingan elit.
Kontras ini semakin menyakitkan ketika dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Banyak sekolah di pelosok bahkan tak punya kantin layak, apalagi dapur bergizi. Anak-anak masih belajar dengan perut kosong, sementara para pejabat berdasi menghitung anggaran dari kursi empuk berpendingin udara. Sebuah potret ketidakadilan yang memukul nurani bangsa.
Setiap sen uang rakyat yang ditanamkan dalam program MBG harus dijaga, bukan dijadikan bancakan. Tapi rakyat sadar, lintah penghisap darah negara tak pernah berhenti mencari celah. Mereka yang pernah hidup dari fasilitas negara kini kembali menancapkan taring di tubuh lembaga yang mengelola uang triliunan.
Apakah rakyat harus kembali menjadi korban? Apakah MBG hanya akan menjadi program yang gemerlap di laporan, tapi busuk di lapangan? Inilah kecemasan yang terus bergema, karena negeri ini sudah terlalu sering dikhianati maling kelas kakap yang bersembunyi di balik jabatan resmi.
Rakyat menunggu jawaban. Bukan dari narasi kosong, bukan dari seremonial panggung, melainkan dari bukti nyata bahwa MBG benar-benar sampai ke meja makan anak-anak miskin. Jika tidak, maka sejarah hanya akan mencatat BGN sebagai kandang baru bagi garong berdasi.
