Aspirasimediarakyat.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antikorupsi tersebut menilai pelaksanaan program ini berjalan amburadul, dengan berbagai temuan mulai dari tata kelola yang buruk, penyaluran anggaran yang tidak sesuai, hingga dugaan penggelapan dana yang merugikan banyak pihak.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (21/4/2025), ICW mengungkapkan empat permasalahan utama yang mencoreng pelaksanaan program MBG. Salah satu temuan paling mencolok adalah dugaan penggelapan dana yang menyebabkan mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mengalami kerugian hampir Rp1 miliar. Dapur tersebut telah memproduksi lebih dari 65.000 porsi makanan sepanjang Februari hingga Maret 2025, namun hingga kini belum menerima pembayaran dari Yayasan MBG.
“Masalah ini menambah panjang daftar pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Di daerah lain seperti Sumenep, petugas dapur bahkan berhenti bekerja karena beban kerja yang berat dan upah yang tidak memadai,” ujar Peneliti ICW dalam siaran pers tersebut.
ICW juga menyoroti pelanggaran dalam skema penyaluran anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021. Berdasarkan aturan tersebut, dana bantuan seharusnya disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaan MBG, dana justru disalurkan melalui pihak ketiga yang tidak memiliki kedudukan resmi sebagai penerima manfaat.
Ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk turut menjadi sorotan ICW. Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa beberapa sekolah hanya menerima wadah makanan berbahan plastik tipis, sementara sekolah lain mendapatkan wadah stainless steel yang lebih berkualitas. Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa siswa membuang makanan karena rasa yang tidak enak atau makanan yang dianggap tidak layak konsumsi.
Permasalahan lain muncul dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang merupakan bagian dari program MBG. ICW menilai pendaftaran program ini tidak transparan dan minim informasi, serta pelaksanaannya diwarnai intervensi militer yang dianggap tidak relevan dengan tujuan program.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG. Jika tidak segera dibenahi, program ini bukan hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga berisiko menjadi lahan baru penyimpangan anggaran,” tegas ICW.
Sebelumnya, sejumlah laporan media telah menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG. Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang terafiliasi dengan presiden dalam penyediaan makanan semakin memperkuat kekhawatiran bahwa program ini tidak berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
ICW menilai bahwa program MBG, yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi masyarakat, justru berpotensi menjadi sumber masalah baru. Jika tidak segera dihentikan atau diperbaiki, program ini dikhawatirkan akan terus merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan berbagai temuan yang telah diungkapkan, ICW berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan program MBG atau melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah, terutama yang melibatkan anggaran besar dan menyasar masyarakat luas.
