Aspirasimediarakyat.com — Gelombang keresahan publik kembali menguat ketika potret kerusakan hutan di berbagai provinsi memperlihatkan sebuah ironi yang sudah berlangsung bertahun-tahun: negeri dengan kekayaan ekologi yang luar biasa justru terjerembab dalam pola kelalaian yang sama, berulang, dan nyaris dianggap wajar. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, berbagai fakta mengenai deforestasi, kegagalan tata kelola, dan akumulasi kebijakan masa lalu kembali terhampar. Persoalan ini, kata para legislator, tidak lahir semalam—ini adalah jejak panjang yang diwariskan dari generasi pemerintahan ke generasi berikutnya, dan kini menumpuk menjadi ancaman ekologis serius bagi jutaan warga.
Namun, di balik paparan data dan penjelasan birokratis, terselip satu metafora pahit: hutan Indonesia seolah sedang digadaikan perlahan oleh keserakahan kebijakan yang sudah lama tak dituntaskan. Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan bahwa kerusakan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah buah dari satu kepemimpinan saja, tetapi rangkaian panjang kelalaian negara. “Pak Menteri ini cuma kebagian cuci piring,” ucapnya, menuding kerusakan massif telah terjadi sejak masa panjang pascareformasi.
Seolah-olah ada “gerombolan tangan-tangan tak terlihat” yang selama bertahun-tahun membiarkan hutan digerus hingga tinggal cangkang, seperti sepasukan garong berkedok kebijakan yang menjarah akar-akar kehidupan rakyat sambil bersembunyi di balik meja rapat dan dokumen legal. Analogi ini bukan tudingan personal, tetapi gambaran getir bahwa negara sering kalah oleh nafsu para perusak yang beroperasi dengan legitimasi semu dan berlindung di balik celah regulasi.
Dalam rapat tersebut, Raja Juli Antoni menyampaikan dua pesan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan: jaga hutan dan berani. Kedua pesan itu menjadi fondasi pendekatan Kementerian Kehutanan dalam menghadapi kompleksitas kerusakan ekologi yang sudah menahun. “Kami tidak boleh berpuas diri. Angka penurunan deforestasi bukan sertifikat kemenangan,” ujarnya.
Firman kemudian menyinggung betapa beratnya beban ekologis di berbagai daerah. Ia menggambarkan bagaimana kontur tanah rawan longsor di sejumlah wilayah membuat perjalanan saja menjadi ancaman, sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa kerusakan alam tidak lagi berupa angka statistik, tetapi ancaman langsung terhadap keselamatan warga. Ia bahkan mengaku merasakan sendiri risiko itu saat melewati kawasan Puncak.
Menariknya, di tengah kondisi bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh, Firman menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu, meski dilakukan secara legal. Ia menyebut aktivitas itu “pelecehan terhadap negara dan rakyat”, meminta agar kementerian mencabut izin perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sensitivitas terhadap situasi krisis. Penegasan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang tidak pandang bulu dalam sektor kehutanan.
“Kementerian Kehutanan merespons melalui pemaparan data tren deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Raja Juli menyampaikan bahwa 2025 menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya: Aceh turun 10,04 persen, Sumut turun hampir 14 persen, dan Sumbar turun 14 persen. Namun ia menambahkan bahwa tren selama 2010–2024 menunjukkan pola peningkatan tajam yang tidak bisa disepelekan.”
Para analis kebijakan menilai bahwa data penurunan deforestasi 2025 harus dipahami sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan, bukan sinyal kemenangan. Ketika angka deforestasi di Aceh melonjak dari 1.928 hektare (2019–2020) menjadi lebih dari 11.000 hektare (2023–2024), penurunan menjadi 10.100 hektare pada 2024–2025 menunjukkan perbaikan, tetapi belum sebanding dengan kerusakan historis.
Hal serupa terjadi di Sumatera Utara, di mana angka deforestasi meroket dari 1.233 hektare (2019–2020) menjadi 7.141 hektare (2023–2024), lalu turun menjadi 6.142 hektare pada 2024–2025. Penurunan ini, menurut pakar lingkungan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Wahyudi, “harus dilihat sebagai tanda bahwa kebijakan mulai bergerak, tetapi belum menyentuh akar masalah: lemahnya pengawasan konsesi dan minimnya audit lingkungan.”
Selama puluhan tahun, ada pola seolah hutan diserahkan kepada para “baron kehutanan” yang bekerja seperti mesin gergaji raksasa tak bertuan—mengiris batang demi batang tanpa peduli air mata warga yang kehilangan tanah, sumber air, dan hidupnya. Negara seakan datang terlambat, setelah suara pohon-pohon yang tumbang terkubur di bawah tumpukan laporan resmi.
Raja Juli kemudian menjabarkan rencana mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bagi 20 perusahaan pengelola lebih dari 750.000 hektare lahan. Tindakan ini, menurutnya, merupakan upaya korektif untuk menutup kebocoran kebijakan dan menghentikan praktik pengelolaan yang membahayakan kawasan konservasi. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan setelah memperoleh persetujuan Presiden.
Komitmen penegakan hukum ini diapresiasi sebagian legislator, namun mereka mengingatkan bahwa pencabutan izin harus diikuti dengan audit menyeluruh agar tidak menimbulkan celah hukum baru. Revisi regulasi dan penguatan penegakan hukum menjadi langkah krusial agar perusahaan yang izinnya dicabut tidak sekadar berganti nama atau beroperasi melalui entitas bayangan.
Di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan menyatakan bahwa upaya pemerintah tidak boleh berhenti pada pencabutan izin. Koordinator Koalisi Selamatkan Hutan Sumatera, Lili Saragih, menyebut bahwa “yang dibutuhkan bukan hanya sanksi, tetapi perubahan kultur pengawasan yang lebih ketat dari pusat sampai daerah.” Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pemantauan guna memastikan transparansi.
Rapat kerja tersebut juga mengungkap bahwa tren kerusakan hutan memiliki akar sejarah yang panjang, terutama setelah reformasi. Ekspansi perkebunan, penebangan legal maupun ilegal, serta lemahnya kecermatan perizinan menjadi faktor yang saling mengunci. Kombinasi ini menciptakan efek domino terhadap bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Firman menegaskan bahwa reforma agraria dalam bentuk tertentu juga berpotensi memperburuk kerusakan kawasan hutan, terutama ketika implementasinya tidak memperhatikan kondisi geologis dan daya dukung lingkungan. Ia meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang secara komprehensif agar tidak memicu risiko baru.
Sementara itu, Kemenhut memastikan bahwa seluruh perusahaan yang melanggar akan diproses tanpa pandang bulu. Raja Juli menyatakan bahwa selama menjabat, ia tidak pernah menerbitkan izin PBPH penebangan baru. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kementerian mengambil langkah restriktif sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan hutan.
Melihat angka-angka historis deforestasi, para peneliti memandang perlunya sinergi kebijakan lintas kementerian, terutama antara Kemenhut, ATR/BPN, dan Pemda. Pengawasan harus diperkuat melalui sistem data spasial yang terintegrasi agar penegakan hukum dapat dilakukan secara real time.
Dalam konteks bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, para akademisi menyebut bahwa sebagian longsor dan banjir yang terjadi merupakan kombinasi dari kontur alam dan menurunnya daya serap hutan. Pada titik ini, kerusakan lingkungan bukan lagi isu ekologis semata, tetapi menyentuh langsung ruang hidup, ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Rakyat layak bersuara karena hutan bukan milik sekelompok pemegang izin, tetapi warisan hidup yang menentukan masa depan bangsa. Negara harus memilih: berpihak pada nyawa warga atau membiarkan hutan menjadi mangsa serigala-serigala legal yang selama ini berkeliaran tanpa kendali.
Pada akhirnya, rapat kerja ini menjadi pengingat bahwa reformasi kehutanan tidak bisa ditunda. Transparansi, keberanian politik, dan akuntabilitas hukum menjadi fondasi untuk memperbaiki kerusakan besar yang telah terjadi. Dengan mandat “jaga hutan dan berani”, Kemenhut menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa negara tidak lagi membiarkan masa depan ekologis rakyat Indonesia ditentukan oleh kepentingan segelintir pelaku usaha.
