Aspirasimediarakyat.com — Perdebatan mengenai hukum jual beli emas digital di Indonesia kembali mengemuka seiring meningkatnya transaksi non-tunai berbasis aplikasi, ketika norma fikih klasik tentang barang ribawi bertemu dengan realitas ekonomi modern yang serba digital, memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas halal-haram, kepastian kepemilikan, serta perlindungan konsumen dalam sistem yang menuntut kehati-hatian syariah sekaligus kepastian regulasi negara agar tidak terjerumus pada praktik riba atau gharar yang dilarang.
Dalam khazanah hukum Islam, emas bukan sekadar komoditas biasa. Ia tergolong barang ribawi, yaitu barang yang apabila dipertukarkan harus memenuhi syarat tertentu agar tidak mengandung riba. Ketentuan ini berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim, yang menegaskan bahwa emas dengan emas dan perak dengan perak harus ditukar setara dan secara tunai.
Hadis tersebut berbunyi:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ … مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ
“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak… maka jumlah harus sama dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. Muslim no. 1584).
Riwayat lain juga menegaskan prinsip serupa:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ
“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, harus setara dan tunai.” (HR. Muslim no. 1587).
Dari sini, para ulama menyimpulkan dua syarat utama agar transaksi emas terhindar dari riba, yakni mitslan bi mitslin (setara dalam takaran dan jumlah) serta yadan bi yadin atau qabadh (serah terima langsung dalam satu majelis transaksi). Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, potensi riba terbuka.
Dalam praktik emas digital, kritik utama muncul pada aspek serah terima. Transaksi dilakukan secara daring, pembeli tidak memegang emas fisik saat akad berlangsung. Hal ini menimbulkan perdebatan: apakah kepemilikan digital dapat dianggap sebagai qabadh yang sah menurut syariah?
Sejumlah ulama kontemporer menawarkan pendekatan berbeda dengan melihat illat atau alasan hukum hadis tersebut. Mereka berpendapat bahwa larangan riba dalam konteks emas berkaitan dengan fungsi emas sebagai alat tukar (uang), bukan semata zatnya. Ketika emas tidak lagi menjadi mata uang resmi, melainkan komoditas, maka hukum transaksinya dapat dianalogikan dengan barang dagangan lain.
Pandangan ini antara lain disampaikan Syaikh Ali Jum’ah dalam al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah:
يجوز بيغ الذهب والفضة المصنعين أو المعدين للتصنيع بالتقسيط…
“Diperbolehkan menjual emas dan perak yang sudah diolah secara cicilan di masa kini karena keduanya tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan komoditas seperti barang lainnya.”
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 juga menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai mata uang resmi. Fatwa ini kerap dijadikan dasar pembolehan emas digital dalam praktik muamalah kontemporer di Indonesia.
Standar internasional dari AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) melalui Standar No. 57 tentang Emas turut memberikan landasan konseptual mengenai qabdh hukmi, yakni serah terima secara hukum. Teksnya menyebut:
ويتَحَقَّقُ القَبْضُ الحُكْمِيّ… بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة
“Kepemilikan sah melalui sertifikat atau dokumen jika emasnya nyata, spesifik, dapat diserahkan fisiknya, dan pembeli bebas mengelola kepemilikannya.”
Dengan demikian, emas digital dinilai sah secara syariah apabila emasnya benar-benar ada (underlying asset nyata), jelas spesifikasinya, dapat dicairkan atau ditarik dalam bentuk fisik, serta terdapat bukti kepemilikan yang valid. Tanpa syarat itu, transaksi berisiko masuk wilayah gharar atau ketidakjelasan.
Pakar ekonomi syariah yang dihubungi menjelaskan bahwa persoalan utama bukan pada digital atau tidaknya, melainkan pada transparansi dan ketersediaan emas fisik sebagai dasar transaksi. “Kalau emasnya tidak ada atau tidak bisa diserahkan, itu problem serius dalam fikih muamalah. Tapi jika ada dan tercatat jelas, maka ia masuk kategori qabdh hukmi,” ujarnya.
“Persoalan menjadi sensitif ketika platform digital menawarkan kemudahan transaksi tanpa edukasi memadai mengenai aspek syariah dan regulasi, sebab dalam praktiknya, masyarakat awam sering kali hanya melihat potensi keuntungan tanpa memahami apakah emas yang dibeli benar-benar dialokasikan secara spesifik atau sekadar angka di layar yang rentan manipulasi sistemik dan berpotensi menjerumuskan pada transaksi semu yang secara substansi bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah.”
Praktik keuangan yang mengaburkan kepemilikan riil dan menyamarkan risiko adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di ruang publik. Transaksi yang tidak transparan dan berpotensi riba adalah racun sistemik yang bisa merusak kepercayaan umat terhadap ekonomi syariah.
Dari sisi regulasi nasional, transaksi emas digital juga berada dalam pengawasan otoritas perdagangan berjangka dan lembaga jasa keuangan, tergantung pada model bisnisnya. Kepastian legalitas platform, kejelasan penyimpanan emas, serta mekanisme audit menjadi elemen penting perlindungan konsumen.
Praktisi hukum bisnis syariah menilai bahwa harmonisasi antara fatwa dan regulasi negara menjadi krusial. “Fatwa memberi panduan halal-haram, tetapi negara memastikan tata kelola, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap emas digital mencerminkan kebutuhan instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, literasi syariah dan literasi keuangan harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak terjebak pada produk yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.
Dalam perspektif fikih muamalah, pembelian emas digital tidak haram secara mutlak. Hukumnya boleh menurut banyak ulama kontemporer selama memenuhi syarat syariah, tidak mengandung riba, tidak ada gharar, dan emasnya benar-benar ada serta dapat diserahterimakan secara sah.
Diskursus ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak serta-merta menghapus prinsip klasik syariah, melainkan menuntut reinterpretasi yang bertanggung jawab. Kepentingan umat sebagai konsumen harus menjadi orientasi utama, sehingga inovasi keuangan tidak melahirkan ketidakpastian hukum dan keraguan ibadah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
