Aspirasimediarakyat.com — Instruksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memangkas belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial demi mengamankan pendanaan program prioritas nasional pada APBD 2026 menyimpan paradoks kebijakan yang tajam, karena di satu sisi bertujuan menjaga ruang fiskal negara, namun di sisi lain berpotensi memicu kontraksi ekonomi lokal, melemahkan sektor usaha berbasis jasa, serta menggerus Pendapatan Asli Daerah yang selama ini menjadi penopang kemandirian fiskal daerah di tengah struktur ekonomi yang belum sepenuhnya matang.
Arahan efisiensi tersebut muncul sebagai bagian dari strategi nasional untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program-program prioritas pemerintah pusat, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih, yang diposisikan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat.
Namun kebijakan ini tidak berdiri di ruang hampa. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa meskipun tujuan fiskalnya rasional, kebijakan tersebut tidak bisa dipandang netral dari sudut pandang ekonomi daerah.
Rizal menjelaskan bahwa pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan secara langsung menekan permintaan pada sektor-sektor yang selama ini hidup dari belanja pemerintah, terutama perhotelan dan restoran yang tersebar luas di daerah.
Di banyak wilayah, khususnya di luar kota-kota besar, belanja pemerintah daerah masih berfungsi sebagai jangkar utama perputaran ekonomi, karena sektor swasta dan pariwisata murni belum cukup kuat menopang aktivitas ekonomi secara mandiri.
Ketika belanja birokrasi dipangkas secara agresif, dampaknya tidak berhenti pada penurunan tingkat hunian hotel atau omzet rumah makan, tetapi merembet pada penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor-sektor tersebut.
Pajak hotel dan restoran selama ini menjadi salah satu tulang punggung PAD di banyak daerah, sehingga kontraksi di sektor hospitality berpotensi menjadi bumerang fiskal bagi pemerintah daerah itu sendiri.
Lebih jauh, Indef menyoroti risiko efek domino yang menyertai kebijakan efisiensi tersebut, mengingat sektor perhotelan dan restoran memiliki keterkaitan rantai pasok yang luas, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan pangan, transportasi, hingga UMKM pendukung.
“Ketika sektor ini terpukul, pendapatan masyarakat lokal dan daya beli ikut tertekan, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih rapuh dan sangat sensitif terhadap perubahan belanja pemerintah.”
Dalam konteks ini, pertanyaan krusial muncul: apakah realokasi anggaran ke program prioritas nasional mampu menutup lubang ekonomi yang ditinggalkan oleh pemangkasan belanja birokrasi?
Rizal bersikap realistis dengan menyatakan bahwa belanja untuk program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih memiliki karakter ekonomi yang berbeda, karena bersifat sosial-produktif dan menyasar kebutuhan dasar, bukan jasa hospitality.
Dampak positifnya terhadap ekonomi daerah memang ada, tetapi jalurnya tidak langsung dan tidak serta-merta menggantikan hilangnya permintaan di sektor perhotelan dan restoran dalam jangka pendek.
Kebijakan efisiensi yang diterapkan tanpa peta transisi ekonomi yang jelas berisiko menjelma menjadi pisau bermata dua, karena negara mengamankan fiskalnya dengan cara yang justru menggerus denyut ekonomi lokal yang menjadi sandaran hidup masyarakat.
Jika ruang fiskal dijaga dengan mengorbankan ekosistem usaha daerah, maka kebijakan publik berpotensi berubah menjadi mesin pendingin ekonomi rakyat yang mematikan perlahan namun sistematis.
Peringatan Indef ini sejalan dengan dorongan agar pemerintah daerah tidak semata bergantung pada belanja birokrasi, tetapi segera mencari sumber pertumbuhan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berbasis produktivitas lokal.
Secara normatif, instruksi efisiensi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang pemenuhan belanja wajib dan mengikat pada APBD Tahun Anggaran 2026, yang menegaskan prioritas penggunaan Transfer ke Daerah untuk program nasional.
Dalam beleid itu, pemerintah pusat juga meminta pemda memangkas belanja yang dinilai tidak memiliki output terukur, seperti kegiatan seremonial, studi banding, seminar, publikasi, hingga perjalanan dinas, serta melakukan efisiensi atas belanja hibah.
Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dengan catatan upaya tersebut tidak boleh mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.
Instruksi ini menempatkan pemerintah daerah pada persimpangan sulit antara kepatuhan fiskal terhadap kebijakan pusat dan kewajiban konstitusional untuk menjaga denyut ekonomi serta kesejahteraan warganya.
Kebijakan fiskal yang kehilangan sensitivitas terhadap realitas ekonomi lokal berisiko berubah menjadi ketidakadilan struktural yang membebani masyarakat bawah, karena penyesuaian anggaran selalu paling cepat dirasakan oleh sektor-sektor yang paling rapuh.
Dalam situasi seperti ini, keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan ekonomi rakyat menjadi ujian nyata bagi kualitas tata kelola keuangan negara, karena APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan cermin keberpihakan negara terhadap kehidupan sehari-hari warganya.
