Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah derasnya aliran anggaran publik yang seharusnya menjadi bahan bakar pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa hampir seperempat dari ribuan perkara korupsi yang ditangani justru berakar dari sektor pengadaan barang dan jasa, menegaskan adanya celah sistemik yang terus dimanfaatkan melalui praktik suap, pengaturan proyek, hingga persekongkolan yang menjadikan proses lelang sekadar formalitas tanpa makna substansial.
Data yang disampaikan KPK menunjukkan bahwa dari total 1.782 kasus korupsi yang ditangani, sebanyak 446 kasus terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kerentanan struktural dalam tata kelola anggaran publik.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang yang sangat rentan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kerentanan ini muncul dari kompleksitas proses serta besarnya nilai proyek yang diperebutkan.
“Sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara dan pihak swasta,” ujar Budi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa praktik korupsi dalam sektor ini kerap berlangsung bahkan sebelum proses lelang dimulai. Dengan kata lain, hasil tender sering kali telah ditentukan jauh sebelum mekanisme formal berjalan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana prosedur yang dirancang untuk menjamin transparansi justru dapat dimanipulasi menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Lelang yang seharusnya kompetitif berubah menjadi panggung yang telah diskenariokan.
Budi mengungkapkan bahwa modus yang sering muncul antara lain pemberian uang panjer, suap ijon proyek, serta permintaan biaya komitmen. Praktik-praktik ini menjadi semacam “tiket masuk” bagi pihak tertentu untuk memenangkan proyek.
Dalam banyak kasus, biaya komitmen tersebut kemudian dibebankan kembali ke dalam nilai proyek, sehingga berpotensi menurunkan kualitas barang atau jasa yang diterima masyarakat. Di titik ini, publik menjadi pihak yang paling dirugikan.
Salah satu perkara yang tengah ditangani KPK terkait sektor ini adalah kasus yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan di wilayah Semarang pada 3 Maret 2026.
KPK kemudian menetapkan Fadia sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing serta proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026.
Dalam konstruksi perkara tersebut, KPK menduga adanya konflik kepentingan yang kuat. Fadia disebut mengatur agar perusahaan milik keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, memenangkan sejumlah proyek pengadaan.
“Skema ini mencerminkan bentuk klasik korupsi pengadaan, di mana kekuasaan digunakan untuk mengarahkan aliran proyek kepada pihak yang memiliki kedekatan personal atau keluarga, mengaburkan batas antara kepentingan publik dan privat.”
Dari praktik tersebut, KPK menyebut bahwa Fadia dan keluarganya diduga menerima keuntungan sebesar Rp19 miliar. Angka ini menggambarkan besarnya potensi penyimpangan dalam satu kasus pengadaan di tingkat daerah.
Rinciannya, sekitar Rp13,7 miliar dinikmati oleh Fadia dan keluarganya, sementara Rp2,3 miliar diberikan kepada Direktur PT RNB yang juga berperan sebagai asisten rumah tangga, Rul Bayatun. Sisanya sebesar Rp3 miliar masih dalam bentuk penarikan tunai yang belum didistribusikan.
Distribusi dana tersebut memperlihatkan pola aliran uang yang terstruktur, sekaligus menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat melibatkan lingkaran yang sangat dekat dengan pengambil keputusan.
Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sektor pengadaan menjadi titik rawan yang terus berulang dari waktu ke waktu. Mekanisme pengawasan yang ada sering kali belum mampu menutup celah tersebut.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Transparansi digital dan penguatan audit internal menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci untuk menciptakan efek jera. Tanpa hal tersebut, praktik serupa berpotensi terus berulang dengan pola yang semakin kompleks.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga menjadi elemen penting. Keterbukaan informasi publik harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan.
Fenomena korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa memperlihatkan bahwa persoalan bukan hanya pada individu, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, sehingga upaya pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat, bukan terserap dalam praktik yang merusak kepercayaan publik.
