Aspirasimediarakyat.com — Rencana percepatan proyek hilirisasi besi dan baja PT Krakatau Steel yang kini digerakkan melalui keterlibatan Danantara menandai pergeseran arah kebijakan industri strategis nasional, ketika agenda kemandirian ekonomi, penguasaan aset, dan pengendalian rantai nilai domestik diuji oleh realitas finansial BUMN, dinamika investor asing, serta tuntutan publik agar sumber daya alam dan industri dasar benar-benar dikelola untuk kepentingan nasional, bukan sekadar menjadi komoditas yang dikendalikan logika pasar global.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. memastikan salah satu proyek hilirisasi strategis produk besi dan baja akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama pada tahun ini. Proyek tersebut kini didorong oleh Danantara Indonesia sebagai pengelola investasi negara, sekaligus memicu perubahan signifikan dalam skema kerja sama yang sebelumnya direncanakan bersama investor asal China.
Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio Krakatau Steel, Hernowo, menjelaskan bahwa rencana awal menggandeng investor China didorong oleh keterbatasan kemampuan finansial perusahaan pada periode sebelumnya. Namun, kondisi tersebut berubah seiring masuknya Danantara sebagai penopang investasi.
“Ini pertimbangannya sekarang beda. Danantara mau masuk. Kalau Danantara masuk, tidak perlu yang lain, paling partnership bolehlah. Tapi kontrolnya di Indonesia,” ujar Hernowo saat ditemui di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Dengan masuknya Danantara, proyek hilirisasi Krakatau Steel ditetapkan sebagai investasi prioritas nasional. Kendati demikian, perusahaan tetap membuka ruang bagi mitra asing, termasuk dari China, untuk terlibat pada aspek teknologi tanpa memegang kendali mayoritas.
Dalam perkembangan sebelumnya, Krakatau Steel sempat menjajaki kerja sama dengan Delong Steel Group, produsen baja global asal China yang berada di peringkat ke-11 dunia. Kerja sama tersebut dirancang untuk membangun pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun di atas lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.
Investasi Delong tidak hanya diarahkan pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel. Skema ini semula diposisikan sebagai jalan cepat memperkuat daya saing industri baja nasional.
Namun, Hernowo menegaskan bahwa posisi mitra asing kini mengalami reposisi. Investor luar negeri tidak lagi berada di barisan pengendali, melainkan ditempatkan sebagai pendukung teknologi sesuai kebutuhan proyek.
“China mungkin jadi di belakang. Dulu di depan, sekarang harus di belakang. Tergantung partner selection, bisa dari China atau Korea untuk teknologi, tapi mereka tidak akan menjadi mayority dan tidak menyetir,” tegasnya.
Proyek pabrik hulu besi dan baja ini merupakan bagian dari agenda hilirisasi tambang nasional, khususnya pengolahan iron ore dan iron sand menjadi carbon steel. Pemerintah memberikan mandat kepada Krakatau Steel untuk menjalankan dua proyek hilirisasi utama dalam rantai industri baja.
Hernowo menyebut bahwa mandat tersebut merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat struktur industri dasar, mengurangi ketergantungan impor, dan menutup celah defisit neraca perdagangan sektor baja.
“Di tengah retorika hilirisasi dan kemandirian industri, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis: apakah proyek-proyek raksasa ini benar-benar akan mengakhiri dominasi baja impor, atau justru mengulang pola lama di mana negara menanggung risiko, sementara keuntungan strategis bocor melalui skema kerja sama yang timpang dan minim pengawasan.”
Ketergantungan struktural pada baja impor adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang membiarkan industri nasional tercekik di negeri sendiri. Jika hilirisasi hanya menjadi slogan tanpa penguasaan nyata, maka rakyat kembali dipaksa membayar mahal atas kegagalan kebijakan industri.
Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun pada Maret 2026. Proyek ini diposisikan sebagai tonggak penguatan sektor hulu baja nasional.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pengembangan kapasitas di sisi upstream menjadi prioritas utama untuk menekan dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.
“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, ditandai dengan groundbreaking bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dari perspektif regulasi, proyek ini berkelindan dengan mandat hilirisasi sumber daya mineral dan kebijakan penguatan industri strategis nasional. Penguasaan hulu industri baja dipandang krusial untuk menjaga stabilitas pasokan, harga, dan daya saing manufaktur dalam negeri.
Masuknya Danantara juga membawa implikasi tata kelola, di mana pengendalian aset dan arah investasi berada di bawah entitas pengelola negara. Hal ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar investasi publik tidak terjebak dalam risiko laten.
Bagi Krakatau Steel, proyek ini menjadi ujian transformasi setelah periode tekanan finansial dan tantangan struktural yang panjang. Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, tetapi dari kemampuan perusahaan menjadi tulang punggung industri baja nasional.
Seluruh rangkaian kebijakan, pernyataan, dan agenda investasi ini menunjukkan bahwa hilirisasi baja bukan sekadar proyek fisik, melainkan pertarungan arah ekonomi nasional, di mana penguasaan industri dasar harus berpihak pada kepentingan publik, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan bahwa industri strategis benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjadi panggung transaksi besar yang jauh dari denyut kebutuhan nasional.
