Aspirasimediarakyat.com — Pergantian generasi di lembaga penjaga konstitusi kembali menjadi sorotan publik setelah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah berada di pusat perdebatan nasional mengumumkan pengunduran dirinya dari panggung peradilan konstitusional, menutup perjalanan panjang lebih dari satu dekade dalam institusi yang memiliki kewenangan menentukan arah konstitusionalitas kebijakan negara, sekaligus memantik refleksi tentang integritas, etika kekuasaan, serta pentingnya menjaga jarak antara kepentingan politik dan kemurnian tafsir hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan pamit dari jabatannya dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/3/2026). Sidang tersebut disiarkan secara terbuka melalui kanal resmi lembaga, menandai momen terakhirnya mengikuti persidangan sebagai hakim konstitusi.
Dalam pernyataannya di ruang sidang, Anwar mengungkapkan bahwa momen tersebut kemungkinan menjadi sidang terakhir yang ia hadiri sebagai anggota majelis konstitusi. Pernyataan itu disampaikan dengan nada reflektif setelah lebih dari satu dekade ia berada dalam institusi yang menjadi benteng terakhir penafsiran konstitusi negara.
“Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti,” ujar Anwar di hadapan majelis dan publik yang mengikuti jalannya persidangan.
Ia menjelaskan bahwa pada 6 April 2026 dirinya genap menjalani 15 tahun masa pengabdian di Mahkamah Konstitusi. Rentang waktu tersebut mencerminkan perjalanan panjang yang tidak hanya dipenuhi keputusan hukum penting, tetapi juga dinamika perdebatan publik yang mengiringi setiap putusan lembaga konstitusi.
Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak. Ia mengakui bahwa selama perjalanan panjang tersebut mungkin terdapat tindakan atau keputusan yang menimbulkan ketidaknyamanan, baik disengaja maupun tidak.
“Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf,” kata Anwar.
Nama Anwar Usman sebelumnya menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut memicu diskursus publik yang tajam mengenai etika kekuasaan, konflik kepentingan, serta independensi lembaga peradilan konstitusional.
Saat putusan itu dikeluarkan, Anwar menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut kemudian menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah perjalanan lembaga tersebut karena memicu kritik dari berbagai kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.
Dalam perspektif hukum tata negara, independensi lembaga peradilan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional. Setiap keputusan yang menyentuh kepentingan politik tingkat tinggi selalu menuntut standar integritas yang jauh lebih ketat dibandingkan lembaga negara lainnya.
“Ketika tafsir konstitusi bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan, publik berhak mempertanyakan apakah hukum tetap berdiri tegak sebagai penjaga keadilan atau justru tergelincir menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu; sebab konstitusi tidak pernah diciptakan untuk melayani kekuasaan, melainkan untuk membatasi dan mengawasinya demi melindungi rakyat.”
Konstitusi tidak boleh menjadi panggung bagi permainan kepentingan yang menyingkirkan akal sehat publik. Setiap penyimpangan dari semangat keadilan konstitusional adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat yang mempercayakan hukum sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak mereka.
Terlepas dari dinamika tersebut, perjalanan Anwar di Mahkamah Konstitusi juga mencatat berbagai fase penting. Ia pertama kali diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018, sebelum kemudian diberhentikan dari posisi tersebut pada 2023.
Perjalanan kariernya di lembaga itu juga diwarnai interaksi panjang dengan para hakim konstitusi lainnya yang bersama-sama membentuk wajah institusi tersebut dalam berbagai periode.
Salah satu kisah yang mencerminkan hubungan personal di antara para hakim muncul dalam pidato perpisahan Arief Hidayat, yang telah memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi. Acara pelepasan dirinya berlangsung dalam Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi pada 4 Februari 2026 di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pidatonya, Arief menyebut satu per satu nama hakim konstitusi yang masih aktif, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Wakil Ketua Saldi Isra, serta para hakim lain seperti Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Guntur Hamzah, dan Arsul Sani.
Sebelum memberikan salam hormat kepada Anwar Usman, Arief menyampaikan kelakar yang menyebut sahabatnya itu sebagai “orang tua yang sudah tidak berguna lagi di mahkamah” karena akan segera memasuki masa pensiun. Ucapan tersebut disampaikan dalam nuansa humor dan kedekatan personal antarhakim.
Arief kemudian menjelaskan bahwa Anwar Usman memiliki peran penting dalam perjalanan kariernya. Ia mengingat bahwa pada awal masa pengabdiannya sebagai hakim konstitusi, dirinya tidak pernah bercita-cita menjadi pimpinan di lembaga tersebut.
Menurut Arief, dorongan justru datang dari Anwar Usman bersama Achmad Roestandi, yang meminta dirinya bersedia dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
“Waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Achmad Roestandi yang datang ke ruang saya, supaya saya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Arief dalam kenangannya.
Peristiwa pengunduran diri seorang hakim konstitusi selalu memantik refleksi lebih luas mengenai keberlanjutan integritas lembaga peradilan, karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menjaga marwah konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan rakyat; transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik menjadi fondasi utama agar setiap keputusan hukum tetap berdiri di atas kepentingan keadilan dan bukan sekadar bayang-bayang kekuasaan.
