Aspirasimediarakyat.com — Rencana pelibatan aparatur sipil negara dalam pelatihan komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan memantik perdebatan publik mengenai batas antara penguatan bela negara dan keberlanjutan pelayanan administratif, ketika negara berupaya menanamkan nasionalisme melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, sementara masyarakat menuntut jaminan bahwa fungsi utama birokrasi sebagai pelayan publik tidak tergeser oleh agenda pertahanan yang bersifat temporer namun masif.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai pelatihan komponen cadangan (komcad) bagi ASN sebagai hal yang wajar karena aparatur sipil merupakan bagian dari perangkat negara. Namun ia mengingatkan, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang menjadi wajah utama kehadiran negara di tengah masyarakat.
Menurut Dede Yusuf, penempatan ASN dalam pelatihan harus selektif. Aparatur yang berhadapan langsung dengan layanan masyarakat, seperti petugas di kantor perizinan, sebaiknya tidak ditarik mengikuti pelatihan komcad. Ia menyarankan agar ASN yang dilibatkan berasal dari bagian penunjang sehingga tugas utama mereka tetap berjalan tanpa hambatan.
“Tapi mungkin bisa pada bagian penunjang, sehingga waktunya tidak terganggu pada tugas seharusnya,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa teknis penentuan peserta sepenuhnya diserahkan kepada kementerian pelaksana program.
“Kami serahkan kepada pemerintah mana yang paling pas untuk mengikuti pelatihan,” ucap politikus Partai Demokrat tersebut, menekankan pentingnya proporsionalitas kebijakan agar tidak menimbulkan resistensi di tingkat pelayanan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu meski ribuan ASN mengikuti pelatihan komcad selama dua bulan. Ia menegaskan bahwa tidak semua ASN akan dilibatkan dalam program tersebut.
“Layanan publik harus diutamakan,” kata Rini pada Kamis, 12 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa pelibatan ASN bersifat sukarela, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
Rini memandang partisipasi ASN dalam komcad sebagai bentuk pengabdian tanpa mengubah status dan fungsi mereka sebagai aparatur sipil. Dalam konstruksi regulasi, komponen cadangan memang dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui partisipasi warga negara yang memenuhi syarat usia dan kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pelibatan ASN bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Program ini menyasar ASN di lingkungan kementerian dan lembaga pusat dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun.
Sebanyak 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga direncanakan mengikuti pelatihan dasar militer pada semester pertama yang dimulai April mendatang. Mereka akan menjalani pelatihan selama dua hingga tiga bulan sebelum kembali bertugas di instansi masing-masing.
Secara normatif, konsep komponen cadangan merupakan bagian dari strategi pertahanan semesta yang menempatkan warga negara sebagai elemen pendukung kekuatan utama TNI. Negara berupaya membangun kesiapsiagaan kolektif tanpa harus memperluas struktur militer aktif.
Namun kebijakan ini mengandung pertanyaan logis yang tak bisa dihindari: ketika ribuan aparatur yang selama ini menjadi simpul administrasi negara ditarik sementara untuk mengikuti pelatihan semi-militer, bagaimana jaminan efektivitas birokrasi tetap terjaga di tengah beban pelayanan yang terus meningkat, sementara publik setiap hari bergulat dengan antrean perizinan, layanan kependudukan, hingga distribusi bantuan sosial yang menuntut presisi dan kecepatan?
“Kebijakan pertahanan yang mengabaikan dampak riil terhadap pelayanan publik adalah kemewahan yang tak boleh dibayar dengan keterlambatan hak-hak warga. Birokrasi bukan barak latihan yang bisa dikosongkan tanpa konsekuensi sosial.”
Pengamat administrasi publik dari sebuah universitas negeri menilai pemerintah perlu menyusun peta beban kerja sebelum menetapkan peserta pelatihan. “Jangan sampai ASN yang memiliki fungsi krusial justru ditarik tanpa skema pengganti. Harus ada manajemen risiko pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa asas sukarela dalam regulasi harus dijaga agar tidak berubah menjadi tekanan struktural terselubung. Transparansi seleksi dan evaluasi pascapelatihan menjadi kunci agar program ini tidak sekadar simbolisme nasionalisme.
Dalam konteks hukum, UU 23/2019 memang membuka ruang partisipasi warga negara dalam komponen cadangan, tetapi implementasinya tetap harus sejalan dengan prinsip good governance. Asas efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum tidak boleh terpinggirkan oleh euforia mobilisasi sumber daya.
Fenomena ini memperlihatkan dua wajah negara: satu sisi membangun pertahanan berbasis partisipasi, sisi lain dituntut menjaga ritme pelayanan publik yang menjadi denyut kepercayaan rakyat. Ketika keduanya tidak diselaraskan, yang terancam bukan hanya kualitas layanan, tetapi legitimasi kebijakan itu sendiri.
Program bela negara tidak boleh menjadi eksperimen administratif yang mempertaruhkan hak masyarakat atas layanan cepat dan pasti. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi kompas, bukan sekadar slogan yang dipajang di ruang rapat.
Ketika kebijakan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari mereka, pelatihan komponen cadangan bagi ASN akan menemukan legitimasi sejatinya apabila dilaksanakan dengan perencanaan matang, transparansi seleksi, serta jaminan bahwa pelayanan publik tetap berdiri kokoh sebagai prioritas utama negara dalam melayani warganya.
