aspirasimediarakyat.com – Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Salah satu penyebab utamanya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat sejak awal tahun. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 18.610 orang terkena PHK hanya dalam dua bulan pertama tahun ini, angka yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Namun, angka tersebut tampaknya hanya puncak gunung es. Berdasarkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan bahkan mencapai 60.000 orang dari 50 perusahaan. Gelombang PHK ini tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu indikator yang mencerminkan pelemahan daya beli adalah penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), mencatat bahwa pada Januari 2025, IKK turun sebesar 0,4 persen dibandingkan Desember 2024. “Situasinya cukup anomali. Biasanya, awal tahun membawa optimisme konsumen, tetapi kali ini justru sebaliknya,” ungkap Huda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Maret 2025.
Penurunan IKK ini juga sejalan dengan melemahnya Indeks Penjualan Riil (IPR). Pada Desember 2024, angka IPR tercatat sebesar 222 poin, namun turun menjadi 211,5 poin pada Januari 2025. “Penurunan ini menunjukkan bahwa konsumen semakin tidak yakin dengan perekonomian tahun 2025, yang pada akhirnya berdampak pada penjualan eceran,” tambah Huda.
Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi perputaran uang selama momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Huda memprediksi bahwa tambahan jumlah uang beredar (JUB) pada periode tersebut akan melemah sebesar 16,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Tambahan uang beredar hanya mencapai Rp114,37 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp136,97 triliun pada tahun 2024,” jelasnya.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menambahkan bahwa penurunan tambahan uang beredar ini akan berdampak langsung pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan model yang dikembangkan Celios, tambahan PDB akibat momen Ramadan dan Idulfitri pada tahun 2025 hanya mencapai Rp140,74 triliun, turun signifikan dari Rp168,55 triliun pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini juga dirasakan oleh para pengusaha, yang keuntungannya diperkirakan hanya mencapai Rp84,19 triliun, jauh di bawah Rp100,83 triliun pada tahun 2024. “Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat benar-benar tertekan, dan dampaknya dirasakan oleh semua sektor,” ujar Bhima.
Indikator lain yang mencerminkan pelemahan daya beli adalah menurunnya porsi simpanan perorangan terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada awal tahun 2025, porsi simpanan perorangan hanya mencapai 46,4 persen, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada awal pemerintahan Jokowi-JK, porsi simpanan perorangan mencapai 58,5 persen, sementara pada periode Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 57,4 persen.
Penurunan ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin bergantung pada tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Merosotnya porsi tabungan menunjukkan bahwa masyarakat bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil dan tunjangan berkurang,” jelas Bhima.
Dengan berbagai indikator yang menunjukkan pelemahan ekonomi, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2025 hanya mencapai 5,03 persen (year-on-year), lebih rendah dibandingkan 5,11 persen pada triwulan pertama tahun 2024. “Faktor seasonal seperti pembagian THR tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tambah Bhima.
Bhima juga mengkhawatirkan bahwa setelah momen Idulfitri, ekonomi akan melambat lebih jauh karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan. “Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga memengaruhi kepercayaan konsumen. Ditambah lagi dengan pelemahan kurs rupiah, masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya,” ujarnya.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Strategi yang tepat diperlukan untuk mendorong daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan global yang juga memengaruhi perekonomian domestik. “Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pelemahan daya beli ini, agar dampaknya tidak semakin meluas,” tutup Bhima.
Tahun 2025 menjadi pengingat bahwa tantangan ekonomi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat melewati masa sulit ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih stabil. Semua pihak kini menantikan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi tantangan ini.
