Aspirasimediarakyat.com — Di tengah sorotan publik soal harga energi yang kian mencekik, pemerintah justru menggulirkan kebijakan baru yang memantik tanya: bahan bakar minyak (BBM) akan dicampur dengan etanol 10 persen. Gagasan yang di atas kertas terdengar hijau dan berwawasan lingkungan, namun di mata sebagian rakyat, langkah ini justru seperti eksperimen energi yang belum matang—sebuah kebijakan yang mungkin lebih cepat membakar dompet rakyat ketimbang menghemat bumi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pencampuran etanol ke dalam BBM dimaksudkan untuk menekan penggunaan energi fosil dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Menurutnya, etanol yang bersumber dari tanaman lokal akan menjadikan BBM lebih ramah lingkungan dan efisien dari sisi biaya produksi.
“Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” kata Bahlil, dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
Etanol, zat kimia yang dihasilkan dari fermentasi bahan nabati seperti tebu atau singkong, memang telah lama digunakan di beberapa negara sebagai bagian dari transisi energi bersih. Namun, dalam konteks Indonesia—dengan infrastruktur energi yang masih timpang dan kendaraan dengan standar emisi yang beragam—pertanyaannya, apakah kebijakan ini realistis dan aman bagi mesin rakyat?
Beberapa pengamat energi menilai, pencampuran etanol justru berpotensi membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. “Kandungan energinya turun sekitar tiga persen, sehingga konsumsi bensin sedikit lebih boros,” jelas Guru Besar Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Rabu (8/10/2025).
“Penurunan energi itu terjadi karena etanol memiliki nilai kalor lebih rendah dibanding bensin. Akibatnya, kendaraan memerlukan bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang sama. Dampak kecil di atas kertas bisa berubah signifikan bila diterapkan secara massal di lapangan.”
Tri menambahkan, etanol juga mudah menyerap air sehingga berisiko mengendap di tangki bahan bakar. Bila hal ini terjadi, kualitas BBM bisa turun dan angka RON ikut merosot, yang pada gilirannya berdampak pada performa mesin.
Senada, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, menilai bahan bakar yang dicampur etanol memang cenderung lebih boros. “Betul, karena energy content-nya memang lebih kecil daripada bensin,” ujar Jayan saat dihubungi terpisah.
Menurutnya, kandungan energi etanol hanya sekitar 65–70 persen dari bensin. Karena itu, kendaraan membutuhkan lebih banyak volume bahan bakar untuk menempuh jarak yang sama. Efeknya bisa dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan pribadi maupun armada logistik—sektor yang paling rentan terhadap perubahan harga energi.
Jika fraksi etanol yang digunakan hanya sekitar 10 persen, lanjut Jayan, dampaknya mungkin belum terlalu besar. Namun, jika komposisi meningkat hingga 20–30 persen, barulah efek boros dan gangguan mesin akan terasa nyata. “Kalau fraksi etanol rendah, mungkin keuntungan dan kerugian dari bahan bakar blending dengan etanol juga enggak signifikan,” ujarnya.
Namun di balik analisis teknis itu, publik bertanya-tanya: apakah pemerintah benar-benar siap menghadapi dampak teknis dan ekonomi dari kebijakan ini? Ataukah ini sekadar proyek politik beraroma hijau—yang membungkus kepentingan industri dengan label ramah lingkungan?
Sebab, di banyak negara, penerapan bioetanol dilakukan dengan persiapan matang—mulai dari pengujian mesin, penyesuaian material kendaraan, hingga infrastruktur distribusi bahan bakar. Indonesia, dengan jalan berlubang dan distribusi BBM yang masih timpang, tentu punya tantangan tersendiri.
Selain potensi boros, risiko lain adalah kerusakan mesin. Etanol bersifat higroskopis—mudah menyerap air dari udara. “Akibatnya bisa terjadi korosi pada tangki, pipa bahan bakar, dan komponen logam lainnya,” terang Jayan.
“Jika kendaraan jarang digunakan, campuran etanol dan air dapat terpisah, menimbulkan phase separation yang merusak sistem bahan bakar. Karet, plastik, hingga seal konvensional pun bisa mengeras atau retak bila tidak kompatibel dengan etanol. Dalam jangka panjang, injektor dan katup berpotensi tertutup deposit, menurunkan performa mesin.”
“Campuran etanol yang tidak stabil atau mutu rendah dapat menyebabkan pembentukan gum dan varnish, terutama bila bahan bakar disimpan terlalu lama,” lanjutnya.
Dari sisi lingkungan, etanol memang dapat menurunkan emisi karbon dioksida, tetapi jika bahan bakunya berasal dari tebu atau singkong yang dibudidayakan besar-besaran, dampak deforestasi dan penyerapan lahan pertanian rakyat menjadi ancaman baru yang tidak kalah serius.
Kritik muncul dari warganet yang menilai kebijakan ini terlalu terburu-buru dan minim kajian. “Kalau akhirnya boros dan merusak mesin, siapa yang ganti rugi? Rakyat lagi,” tulis seorang pengguna media sosial di platform X.
Kebijakan energi sejatinya harus berpihak pada rakyat kecil, bukan menjadi arena percobaan proyek hijau yang menguntungkan segelintir korporasi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap liter BBM bercampur etanol tidak berubah menjadi simbol ketidakadilan baru—di mana rakyat membayar mahal untuk kebijakan yang tidak mereka pahami.
Energi hijau memang menjadi masa depan dunia, tetapi transisi energi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia menuntut kejujuran kebijakan, kesiapan teknologi, dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna—bukan sekadar slogan manis di panggung konferensi pers.
Dan jika pemerintah tetap bersikeras memaksakan kebijakan ini tanpa perhitungan matang, sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sebagai revolusi hijau, melainkan sebagai “eksperimen kebijakan” yang menelan korban mesin rakyat dan kepercayaan publik.
