Aspirasimediarakyat.com — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) kembali melemparkan program bantuan pangan untuk rakyat. Sepintas terdengar manis: beras 10 kilogram per bulan atau 20 kilogram dua kali hingga akhir 2025. Namun di balik tumpukan karung beras itu, ada wajah muram rakyat kecil yang sudah terlalu sering dipaksa menelan janji basi, sementara garong berdasi tetap rakus mencaplok uang negara.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (12/9), berdalih bahwa program ini diluncurkan karena produksi pangan mulai menurun menjelang akhir tahun. “Kami memutuskan (meluncurkan bantuan pangan) karena memasuki Oktober-November mulai turun produksi pangan kita dibandingkan kebutuhan. Dari Kemenko Pangan akan memberikan bantuan pangan untuk 18,2 juta penerima,” ujarnya. Pernyataan itu seolah hendak meyakinkan rakyat, meski publik sudah kenyang dengan janji semacam ini.
Bantuan pangan ini disebut bernilai Rp13,9 triliun. Angka yang mentereng, tapi apakah benar masuk ke perut rakyat atau justru terhenti di kantong para maling kelas kakap yang gemar menghisap darah bangsa? Laporan-laporan sebelumnya sudah membuktikan, setiap program semacam ini selalu menyisakan lubang bocor, dijarah oleh kelompok kriminal berdasi yang menyaru sebagai pejabat dan kontraktor pelat merah.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan Bulog ditugaskan menyalurkan beras dua kali hingga akhir tahun. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal, bahkan menjanjikan penyaluran tahap pertama dimulai akhir September dan rampung pertengahan November. Tapi rakyat tahu betul, dalam praktiknya, distribusi ini sering kali dipenuhi drama pungutan liar, mark up biaya angkut, dan permainan logistik yang hanya memperkaya para setan keparat di belakang layar.
“Di atas kertas, bantuan pangan seharusnya jadi perisai rakyat miskin. Namun, di lapangan, rakyat kecil tetap antre panjang dengan wajah lusuh, hanya untuk pulang membawa sekarung beras yang kualitasnya sering kali dipertanyakan. Sementara di ruang rapat ber-AC, pejabat tertawa puas menghitung fee dari tender dan permainan kontrak.”
Bukan hanya itu, program ini dikawinkan dengan paket Stimulus Ekonomi dari Kemenko Perekonomian. Menteri Airlangga Hartarto menyebut insentif Nataru 2025/2026 akan mendorong mobilitas masyarakat, dengan diskon transportasi darat, laut, hingga tiket pesawat lewat skema PPN ditanggung pemerintah. Lagi-lagi, rakyat disuguhi jargon, sementara praktiknya, perusahaan besar transportasi dan biro perjalanan justru jadi yang paling kenyang.
Di tengah deretan angka triliunan rupiah ini, rakyat hanya jadi penonton. Para penghisap darah rakyat—garong berdasi dengan jas licin dan dasi mahal—dengan lihai memutar skema agar keuntungan kembali masuk ke genggaman mereka. Apa yang disebut bantuan, seringkali tak lebih dari tameng politik dan panggung pencitraan.
Padahal, konstitusi jelas menegaskan bahwa negara wajib menjamin pangan rakyat. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan kedaulatan pangan harus mengutamakan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Tapi apa daya, hukum di negeri ini kerap lumpuh di hadapan perampok uang rakyat yang menjadikan regulasi hanya hiasan etalase.
Rakyat kecil yang menunggu bantuan beras hanyalah korban. Di saat yang sama, pejabat yang mengendalikan anggaran Rp13,9 triliun justru sibuk memastikan bagian mereka aman. Seakan negeri ini tidak pernah lelah dipermainkan setan keparat yang menyaru sebagai penyelamat bangsa.
Skema 10 kilogram per bulan atau 20 kilogram dua kali hingga akhir tahun hanyalah perdebatan teknis. Yang lebih penting ditanyakan adalah: berapa kilogram yang benar-benar sampai ke tangan rakyat, dan berapa ton yang hilang dicaplok maling kelas kakap di sepanjang rantai distribusi?
Rakyat tahu, beras bukan sekadar soal karung dan timbangan. Beras adalah simbol perut kenyang, simbol martabat hidup. Ketika program pangan dijadikan bancakan elit, maka itu berarti martabat bangsa ini kembali dipermalukan oleh garong yang menghisap darah anak negeri sendiri.
Anggaran Rp13,9 triliun bukan angka kecil. Jika digunakan dengan benar, itu cukup memberi napas bagi rakyat yang kini dicekik harga kebutuhan pokok. Namun, sejarah program serupa membuat publik pesimistis: di balik bantuan pangan, selalu ada maling kelas kakap yang menunggu kesempatan untuk melahap bagian terbesar.
Pemerintah boleh berkilah, boleh beretorika, boleh menutup-nutupi dengan angka-angka kinclong. Tetapi rakyat tahu, selama garong berdasi masih bercokol di kursi empuk, selama kontraktor rakus masih menjadi mitra resmi, maka bantuan pangan hanyalah panggung dagelan.
“Lalu apa bedanya dengan perampokan terang-terangan? Garong di jalanan mungkin hanya mengambil dompet, tetapi garong berdasi ini menjarah miliaran hingga triliunan rupiah. Dan yang mereka curi bukan sekadar uang, melainkan hak rakyat untuk hidup layak, hak untuk makan tanpa harus menunggu belas kasih negara.”
Kontrasnya telanjang: pejabat dan elit menikmati meja makan penuh hidangan, sementara rakyat dipaksa bersyukur pada sekarung beras yang kualitasnya kerap lebih rendah dari standar pasar. Mereka yang seharusnya mengabdi, justru menjadi pengumpul harta haram yang mempermainkan penderitaan orang banyak.
Kementerian boleh terus berjanji, Bulog boleh terus mengatur jadwal distribusi, Menko Perekonomian boleh mengumbar jargon insentif. Tetapi yang tetap berulang adalah kenyataan pahit: rakyat lapar, sementara maling kelas kakap terus berpesta.
Apakah program bantuan pangan kali ini akan berbeda? Apakah Rp13,9 triliun itu benar-benar akan sampai ke perut rakyat? Atau lagi-lagi, rakyat hanya disuguhi debu janji, sementara garong berdasi menari di atas penderitaan bangsa?
