Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah besarnya harapan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan gizi masyarakat, munculnya dugaan penyimpangan tata kelola yang menyeret sejumlah pejabat tinggi serta pengadaan barang bernilai triliunan rupiah menghadirkan pertanyaan serius mengenai bagaimana sebuah program yang dirancang untuk melayani kepentingan rakyat justru diduga dibayangi praktik yang kini sedang dibongkar melalui proses penegakan hukum.
Perhatian publik belakangan tertuju pada sebuah diler motor listrik berinisial “E” yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pengadaan kendaraan operasional dalam program MBG.
Sorotan tersebut menguat setelah Kejaksaan Agung mengumumkan perkembangan terbaru penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang melibatkan sejumlah pihak penting dalam struktur penyelenggara program tersebut.
Dalam perkara itu, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, serta Sony Sonjaya.
Penetapan status hukum terhadap para tersangka menjadi perhatian luas karena MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang selama ini dipromosikan sebagai upaya memperkuat kualitas gizi masyarakat sekaligus investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan rantai pengadaan barang dalam program tersebut mulai menjadi sorotan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi kendaraan operasional yang nilainya mencapai angka sangat besar.
Pantauan di lokasi diler yang berada di kawasan Jalan Raya Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menunjukkan suasana yang relatif sepi dan tertutup dibandingkan gambaran aktivitas yang disebut pernah berlangsung sebelumnya.
“Gerbang yang dicat biru dan hitam terlihat tergembok rapat, sementara akses masuk lainnya dengan identitas warna kuning dan hitam juga berada dalam kondisi tertutup sehingga menghadirkan kesan kontras antara nilai pengadaan yang fantastis dengan situasi fisik lokasi yang kini tampak sunyi seperti ruang yang menyimpan banyak pertanyaan yang belum seluruhnya memperoleh jawaban.”
Meski demikian, dari sela-sela pagar masih terlihat keberadaan seseorang di dalam area tersebut. Namun tidak terdapat fasilitas komunikasi yang memudahkan pengunjung atau pihak luar untuk melakukan kontak langsung.
Keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi turut memberikan gambaran mengenai aktivitas yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan tersebut.
Gandi, nama samaran seorang petugas keamanan pergudangan di sekitar lokasi, mengaku masih mengingat lalu lalang kendaraan pengangkut motor listrik yang membawa atribut program MBG.
“Kira-kira dua bulan lalu lah terakhir lihat. Ya ada mobil keluar-masuk bawa motor-motor MBG, yang ada lambang garudanya,” ujar Gandi.
Menurut keterangannya, jumlah kendaraan yang pernah keluar masuk lokasi tidak sedikit. Ia memperkirakan terdapat ratusan unit motor listrik yang pernah melewati area tersebut untuk kebutuhan program.
Keterangan serupa disampaikan oleh Rima, nama samaran pegawai toko cat di sekitar kawasan tersebut. Ia mengatakan aktivitas operasional diler tidak memiliki pola yang tetap dan lebih sering terlihat tertutup.
“Mungkin minggu lalu kayaknya ya terakhir lihat aktivitas diler, minggu lalu itu ada yang bawa motor-motor MBG,” kata Rima.
Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar proses hukum.
Menurut Syarief, program MBG pada prinsipnya dikelola melalui yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap ditunjuk meskipun disebut tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.
“Tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers.
Selain dugaan pengaturan mitra, penyidik juga mendalami adanya intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengadaan barang dan jasa disebut tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil operasional program.
“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ungkap Syarief.
Pengadaan yang menjadi perhatian penyidik meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai ketentuan dan diduga mengandung unsur mark up harga.
Penyidik juga mengungkap dugaan adanya pemberian insentif bernilai miliaran rupiah per hari kepada yayasan yang disebut terafiliasi dengan para tersangka. Dugaan tersebut menjadi salah satu aspek yang tengah didalami dalam proses penyidikan untuk menelusuri aliran manfaat ekonomi yang muncul dari rangkaian pengadaan tersebut.
Hingga saat ini, besaran pasti kerugian keuangan negara masih dalam tahap penghitungan oleh aparat yang berwenang. Proses hukum yang berlangsung masih berada pada tahap penyidikan sehingga seluruh pihak yang terkait tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.
Perkara ini menghadirkan pelajaran penting bahwa keberhasilan sebuah program publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah barang yang dibeli, atau banyaknya slogan yang dikumandangkan, melainkan dari kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Program yang dirancang untuk memperkuat gizi rakyat semestinya menjadi jembatan kesejahteraan, bukan ruang yang membuka peluang penyimpangan. Karena itulah transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan strategis negara tetap terjaga dan manfaat program benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.
Editor: Kalturo
