Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan pengadaan motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah melalui Istana menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan bukan hanya terhadap aspek pengadaan barang, melainkan juga terhadap arah, sasaran, dan efektivitas program yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu instrumen penting peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menanggapi perkembangan kasus yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) ke ranah hukum.
Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin melihat persoalan secara parsial. Evaluasi yang dilakukan mencakup seluruh aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
“Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” kata Prasetyo usai rapat terkait peningkatan kualitas layanan MBG dan satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah terpencil.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah melakukan koreksi besar terhadap implementasi program yang sejak awal dirancang sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi pemenuhan gizi.
Langkah evaluasi itu mencakup refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat berdasarkan data, kebutuhan riil, serta prioritas pembangunan yang dianggap paling mendesak.
Sejumlah sekolah yang selama ini masuk dalam daftar penerima manfaat disebut akan ditinjau kembali agar distribusi program tidak hanya luas secara angka, tetapi juga tepat secara kebutuhan.
“Di saat kasus dugaan markup pengadaan menjadi perhatian publik, pemerintah justru menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar bergerak menuju kelompok rentan yang selama ini berada di pinggir antrean pelayanan negara.”
Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.
Wilayah-wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus karena persoalan gizi sering kali berkelindan dengan keterbatasan infrastruktur, distribusi pangan, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan.
“Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Prasetyo.
Tidak hanya menyasar wilayah 3T, pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat kepada kelompok yang selama ini dianggap paling rentan terhadap persoalan gizi.
Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal dengan istilah kelompok 3B menjadi prioritas berikutnya dalam pengembangan program.
Pemerintah menargetkan perluasan manfaat kepada kelompok tersebut mulai direalisasikan dalam dua pekan mendatang setelah proses pemetaan kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan selesai dilakukan.
Sementara itu, proses penataan ulang keseluruhan Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan pola yang lebih terukur.
Langkah evaluasi tersebut muncul di tengah menguatnya perhatian publik terhadap kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Letjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung, serta Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara dugaan markup pengadaan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1 triliun menjadi salah satu objek yang tengah diselidiki.
Selain motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan markup pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta ribuan televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil program.
Penyidik menduga proses pengadaan dilakukan melalui intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehingga keputusan belanja tidak lagi sepenuhnya berpijak pada kebutuhan lapangan, melainkan mengikuti skema yang kini sedang diuji melalui proses hukum.
Kasus ini menghadirkan pelajaran penting bahwa program sosial berskala besar bukan hanya membutuhkan niat baik dan anggaran besar, melainkan juga tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, serta keberanian melakukan koreksi saat ditemukan penyimpangan. Di mata masyarakat, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak diukur dari banyaknya barang yang dibeli atau besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari seberapa jauh manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan yang menjadi tujuan utama kehadiran negara dalam menjamin kualitas hidup warganya.
Editor: Kalturo
