Aspirasimediarakyat.com — Kenaikan biaya hidup di kawasan perkotaan telah menjelma menjadi tekanan struktural yang terus menggerus daya tahan ekonomi rumah tangga, ketika harga pangan yang belum sepenuhnya stabil, ongkos transportasi harian yang meningkat, sewa hunian yang kian mahal, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang merangkak naik saling bertumpuk, memaksa warga kota—khususnya kelompok rentan dan kelas menengah—bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi yang menuntut kehadiran negara melalui kebijakan fiskal yang benar-benar efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
Tekanan biaya hidup tersebut tidak lagi bersifat sementara atau musiman, melainkan telah menjadi pola yang menetap dan berulang di wilayah perkotaan. Struktur pengeluaran masyarakat kota semakin kompleks, sementara kemampuan pendapatan banyak rumah tangga tidak bergerak secepat kenaikan harga kebutuhan dasar.
Dalam konteks inilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditempatkan sebagai instrumen utama kehadiran negara. Pemerintah menyalurkan subsidi energi, bantuan sosial, serta berbagai insentif fiskal untuk menahan laju inflasi dan melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, karakter biaya hidup perkotaan yang khas memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perlindungan fiskal tersebut benar-benar menjangkau tekanan riil yang dihadapi warga. Inflasi agregat yang terkendali belum tentu mencerminkan beban nyata yang ditanggung rumah tangga di lapangan.
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kebijakan fiskal dirancang sebagai peredam gejolak harga. Menteri Keuangan periode 2014–2025, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan APBN berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari tekanan inflasi serta ketidakpastian global.
Ia menekankan bahwa APBN harus tetap sehat dan andal agar mampu hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sekaligus menjalankan peran strategis sebagai bantalan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal dan domestik.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi sepanjang 2025 bergerak meningkat secara bertahap. Pada kuartal pertama, inflasi relatif rendah, bahkan sempat terjadi deflasi. Namun, memasuki kuartal berikutnya, tekanan harga kembali muncul seiring penyesuaian harga dan dinamika permintaan.
Pada kuartal kedua dan ketiga, inflasi menunjukkan tren menguat, terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan jasa. Meskipun masih berada dalam rentang sasaran otoritas moneter, tekanan tersebut mulai terasa nyata bagi masyarakat perkotaan.
Situasi ini diperberat oleh fakta bahwa daya beli rumah tangga belum sepenuhnya pulih sejak pandemi. Konsumsi memang tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional, namun lajunya cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, tetapi pertumbuhannya bertahan di kisaran yang sama dan belum mampu mendorong akselerasi ekonomi yang lebih kuat.
Indeks Keyakinan Konsumen memang masih berada di zona optimistis sepanjang 2025. Namun, di balik angka tersebut, tekanan struktural terlihat dari menyusutnya kelas menengah yang jumlahnya turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Kenaikan biaya hidup di kota berlangsung lebih cepat dibanding pertumbuhan upah, sehingga banyak rumah tangga terpaksa menggerus tabungan demi menjaga konsumsi. Tekanan ini paling terasa pada pos pangan, perumahan, dan jasa.
“Ketika negara merasa cukup dengan angka inflasi rata-rata, sementara warga kota tercekik oleh lonjakan biaya hidup yang tidak tercermin di statistik agregat, maka kebijakan fiskal berisiko berubah menjadi ilusi stabilitas yang meninabobokan, bukan perisai yang benar-benar melindungi kehidupan rakyat.”
APBN 2025 menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Subsidi energi menjadi salah satu instrumen utama untuk menahan tekanan biaya hidup.
Sepanjang 2024 hingga 2025, realisasi subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik menjangkau puluhan juta rumah tangga. Pemerintah mencatat peningkatan volume barang subsidi sebagai upaya menjaga stabilitas harga energi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan penyaluran subsidi sebagai konsekuensi dari kebutuhan menjaga daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap berada dalam kerangka pengendalian fiskal.
Di sisi lain, pemerintah mulai menggeser strategi pertumbuhan dari konsumsi menuju investasi. Pembentukan Danantara Indonesia diproyeksikan memperkuat kontribusi investasi terhadap PDB sekaligus membuka ruang pemanfaatan bonus demografi.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menilai kondisi fiskal 2025 masih aman dan terjaga. Menurutnya, tantangan utama adalah memastikan belanja negara benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Jika tekanan biaya hidup terus dibiarkan menekan kelas menengah dan kelompok rentan tanpa koreksi kebijakan yang presisi, maka APBN berpotensi menjadi benteng yang kokoh di atas kertas namun rapuh dalam realitas sosial, sementara rakyat dipaksa menanggung beban ketimpangan yang kian terasa di ruang hidup sehari-hari.
