Aspirasimediarakyat.com — Peta ambisi Indonesia menuju kemandirian antariksa kembali bergerak setelah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, membeberkan perkembangan proyek pembangunan Bandara Antariksa di Biak, Papua. Dalam pernyataannya, Arif menegaskan bahwa kajian ilmiah dan naskah akademis proyek besar itu telah rampung dan kini tinggal menunggu penetapan lokasi resmi dari pemerintah. Di tengah dinamika geopolitik dan perlombaan teknologi global, gagasan ini menjadi salah satu proyek paling strategis yang berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam lanskap ilmu pengetahuan dan industri luar angkasa.
Pada lapis ambisi besar itu terdapat pula realitas yang membangun ketegangan: bahwa sebuah bangsa tak akan pernah meraih kedaulatan teknologi bila terus terjebak pada kerangka birokrasi yang berbelit dan permainan kepentingan yang kerap muncul di balik proyek raksasa. Dalam rimba persoalan seperti ini, rakyat sering hanya menjadi penonton, sementara ruang angkasa menjadi simbol perebutan kekuasaan yang lebih halus namun mematikan—sebuah ironi peradaban ketika kemajuan dijanjikan, tetapi transparansi justru dikaburkan.
Usai menghadiri acara Nurtanio Award di Gedung B.J. Habibie, Kamis (27/11/2025), Arif menegaskan bahwa BRIN juga mengusulkan proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status PSN diharapkan mampu mempercepat proses birokrasi, memperkuat legalitas pembangunan, dan memberikan jaminan pendanaan yang lebih terstruktur. Menurutnya, penyelarasan regulasi menjadi kunci agar jalur pengambilan keputusan tidak terhambat oleh tumpang tindih kebijakan antarinstansi.
Arif menjelaskan bahwa bandara antariksa di Biak tidak hanya bertujuan menciptakan sejarah nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri peluncuran satelit. Ia mencontohkan bahwa jika India dapat memiliki dan mengoperasikan fasilitas serupa, maka Indonesia pun harus mampu memasuki gelanggang yang sama. Pernyataan itu memperlihatkan optimisme bahwa negara berkembang bukan berarti harus absen dalam industri berteknologi tinggi.
Proyek ini juga membawa argumen strategis lain: Indonesia tidak boleh terus menerus bergantung pada negara asing dalam urusan peluncuran satelit. Kemandirian teknologi, kata Arif, merupakan pondasi penting agar ekosistem riset nasional dapat tumbuh tanpa hambatan politis dari negara lain. Apalagi BRIN telah membuktikan kapasitasnya melalui produksi satelit Neo 1 yang ditargetkan meluncur pada 2026.
Di sisi operasional, Arif memastikan dirinya akan turun langsung ke Biak untuk meninjau kawasan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan bandara antariksa. Peninjauan lapangan itu diperlukan untuk memastikan semua aspek—dari keselamatan penerbangan, dampak lingkungan, hingga potensi konflik lahan—telah terpetakan secara ilmiah dan konsisten dengan regulasi nasional.
Proyek besar ini juga tidak hanya mengandalkan modal negara. Arif mengakui, minat investasi datang dari berbagai negara. Namun setiap bentuk kerja sama, tegasnya, harus tetap berada dalam kerangka hukum Indonesia dan tidak menempatkan negeri ini sebagai pelengkap dalam proyek teknologi global. Pemerintah disebut perlu merancang batas-batas investasi agar kedaulatan tidak tergerus oleh proyek yang justru bertujuan memperkuat kemandirian.
“Di titik ini muncul pertanyaan publik mengenai transparansi pendanaan. Pengamat ekonomi pembangunan, Dr. Yulian Darma, menilai bahwa setiap proyek berstatus PSN wajib menyajikan rencana investasi yang terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, “Proyek sebesar ini tidak bisa berjalan di ruang gelap. Mekanisme audit, studi kelayakan, dan analisis risiko harus dibuka agar publik tidak menaruh kecurigaan.”
Dalam diskursus tersebut, BRIN menegaskan bahwa konsultasi antarinstansi, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Kemenkomarves, telah berjalan. Namun para peneliti kebijakan publik menilai bahwa perumusan tata kelola bandara antariksa harus dilengkapi dengan analisis dampak sosial yang rinci, terutama bagi masyarakat adat Biak. Tanpa itu, proyek dapat memicu gelombang resistensi dari komunitas lokal.
Jika pengambilan keputusan tidak dikawal secara ketat, potensi “perampokan resmi” kerap mengintai dalam bentuk mark-up, monopoli lahan, atau kesepakatan investasi yang mengorbankan hak masyarakat. Para “penyelundup kepentingan” bisa saja menempel pada proyek ini layaknya pelanduk licik yang menyamar dalam balutan kebijakan modern. Rakyat, sekali lagi, bisa menjadi korban dari permainan elit yang mengatasnamakan pembangunan nasional.
Sementara itu, dari sisi riset, BRIN mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut nantinya akan dibuka juga untuk kepentingan akademik dan penelitian mahasiswa, sebagaimana program fasilitas riset gratis yang tengah diperluas. Fasilitas bandara antariksa diyakini dapat menarik lebih banyak kolaborasi internasional, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas ilmiah global.
Meski begitu, sejumlah aktivis lingkungan mempertanyakan AMDAL proyek tersebut. Mereka menekankan bahwa ekosistem pesisir Biak bersifat sensitif dan memiliki nilai ekologis yang tinggi. Pemerintah diminta memastikan tidak ada potensi degradasi lingkungan yang ditutupi atas nama prestise teknologi.
Dari sisi regulasi, akademisi hukum tata negara, Prof. Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa status PSN akan memberi kemudahan perizinan, tetapi bukan berarti menghapus kewajiban konsultasi publik. “PSN bukan tiket untuk melompati hukum. Jika ada percepatan, maka percepatan itu harus tetap berada dalam koridor UU Administrasi Pemerintahan dan UU Perlindungan Lingkungan,” ujarnya.
BRIN memastikan bahwa semua tahapan akan mengikuti standar internasional yang ketat. Namun publik tetap menunggu kejelasan arah pendanaan. Arif menyebut bahwa sumber pembiayaan akan dihitung ulang untuk mengetahui sejauh mana kemampuan negara menopang proyek tersebut. Keputusan final menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah diperkirakan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk menyinkronkan timeline pembangunan. Evaluasi lanjutan akan memutuskan apakah fase konstruksi dapat dimulai pada 2026 atau harus menunggu stabilitas fiskal.
Dari berbagai sudut, proyek bandara antariksa ini memang memancarkan harapan. Kemandirian teknologi, penguatan riset, hingga peluang industri luar angkasa menjadi daya tarik utama. Namun harapan hanya dapat terwujud bila tata kelola dijaga dari penyimpangan dan agenda tersembunyi para elite yang kerap menempel pada proyek-proyek strategis.
Ke depan, BRIN berjanji meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas. Pemantauan pihak independen juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai aturan. Pemerintah pun diminta lebih aktif menyosialisasikan detail proyek demi menghindari spekulasi liar.
Pada akhirnya, proyek bandara antariksa ini bukan hanya soal roket yang menjulang atau satelit yang melesat ke orbit, melainkan soal martabat bangsa dalam mengelola masa depan teknologi. Jika tata kelola rapuh, maka proyek sebesar apa pun akan berubah menjadi monumen kegagalan. Tetapi jika dijalankan dengan integritas, maka Indonesia berpeluang menapaki babak baru sejarah ilmu pengetahuan modern.
Maka inilah titik di mana kita melihat rakyat menanti dengan kecemasan sekaligus harapan. Sebab di balik gegap gempita jargon kemandirian antariksa, mereka telah terlalu sering dihadapkan pada ilusi pembangunan yang berakhir menjadi “panggung tipu daya” para garong berkedok inovasi. Namun jika proyek ini dikawal transparansi, dikunci oleh hukum yang tegas, dan ditopang keberpihakan nyata kepada publik, maka perjalanan menuju langit bukanlah mimpi, melainkan janji perubahan yang seharusnya menjadi milik seluruh warga negeri ini.
