Oleh : Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Aspirasimediarakyat.com
Aspirasimediarakyat.com – Anomali kelangkaan beras di tengah stok nasional yang diklaim aman menimbulkan tanda tanya besar. Pemerintah menggulirkan kebijakan “beras satu kualitas” dengan alasan menyederhanakan pasar dan menekan kecurangan. Namun, di balik narasi resmi itu, ada aroma kepentingan bisnis yang kian tercium tajam.
Situasi ini ibarat panggung besar di mana publik hanya melihat tirai depan, sementara di baliknya berlangsung transaksi yang melibatkan pemain-pemain besar. Harga melonjak, distribusi terhambat, dan satu merek atau kualitas tertentu tiba-tiba mendominasi rak-rak ritel. Apakah ini murni kebijakan publik, atau skema bisnis yang dibungkus jargon penertiban?
Dalam pola pasar normal, beragam kualitas beras memberi pilihan harga dan mutu bagi konsumen. Kebijakan menyatukan kualitas justru menghapus diferensiasi itu—membuka celah bagi segelintir pemain menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir. Pertanyaan mendasar pun muncul: siapa yang paling diuntungkan?
Sumber di lapangan menyebutkan adanya konsolidasi penggilingan padi dan gudang distribusi oleh kelompok usaha tertentu menjelang kebijakan ini diumumkan. Gerakan cepat itu seolah sudah mengantisipasi arah kebijakan—indikasi bahwa informasi strategis mungkin tidak sepenuhnya netral.
Rantai distribusi beras di Indonesia kerap menjadi ladang basah bagi para pedagang besar. Dengan dalih “standarisasi”, penguasaan distribusi dapat mengeliminasi pesaing kecil, memaksa mereka menjual gabah ke pihak tertentu dengan harga yang ditekan.
Jika memang motifnya murni memberantas pengoplosan, seharusnya penindakan dilakukan secara tegas di semua level, bukan mengganti seluruh skema pasar. Penghapusan variasi kualitas justru memudahkan pengendalian harga oleh pihak yang menguasai stok terbesar.
Indikasi kartel pangan di Indonesia bukan barang baru. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa kali menyoroti pola serupa di komoditas lain. Mekanisme “beras satu kualitas” ini punya risiko menyeret pasar beras ke arah yang sama.
Kelangkaan yang terjadi di awal implementasi kebijakan pun menguatkan dugaan permainan pasokan. Pengosongan rak dan keterlambatan distribusi dapat menjadi strategi mengerek harga sambil menciptakan persepsi bahwa kebijakan baru adalah solusi tunggal.
Sejumlah LSM dan akademisi mulai mendorong audit rantai pasok beras nasional. Mereka mengingatkan bahwa pembenahan pasar harus memutus jejaring bisnis yang menguntungkan segelintir orang, bukan sekadar mengganti aturan teknis yang justru menutup ruang kompetisi.
Pengalaman dari sektor minyak goreng seharusnya menjadi pelajaran. Ketika regulasi berpihak pada pemain besar, rakyat kecil hanya menjadi penonton yang membayar harga mahal. Kesalahan yang sama tidak boleh terulang pada beras—komoditas pangan pokok yang jauh lebih strategis.
Transparansi data menjadi kunci. Selama informasi stok, distribusi, dan harga hanya dikuasai oleh segelintir pihak, publik akan sulit menguji klaim pemerintah. Situasi ini memberi ruang gelap bagi praktik manipulasi.
Pemerintah memang memiliki otoritas penuh mengatur pasar pangan, tetapi otoritas itu harus diawasi ketat agar tidak menjadi instrumen politik-ekonomi kelompok tertentu. Kebijakan publik tidak boleh menjadi kendaraan bisnis terselubung.
Keseriusan penegakan hukum akan menjadi ujian utama. Jika pelaku pengoplosan dan penimbun besar tidak tersentuh, publik berhak curiga bahwa kebijakan ini hanyalah tameng untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.
Di titik ini, pengawasan lintas sektor mutlak dilakukan. KPPU, Ombudsman, hingga aparat penegak hukum harus bersinergi memantau implementasi kebijakan dan menindak segala bentuk manipulasi pasar.
Media massa pun punya peran vital membongkar jejaring kepentingan yang tersembunyi. Investigasi mendalam terhadap rantai pasok, aktor ekonomi, dan relasi mereka dengan pengambil kebijakan harus menjadi prioritas.
Publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik kelangkaan ini. Setiap kebijakan yang menyangkut pangan tidak boleh gelap dari pengawasan rakyat—karena pangan adalah urusan hidup dan mati bangsa.
Editorial ini menegaskan bahwa yang lebih penting, penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan harus tuntas—mulai dari penggilingan hingga distributor. Jangan sampai dalih memberantas kecurangan justru menutupi permainan harga oleh pihak-pihak yang lebih besar dan sulit disentuh hukum.
Jika pemerintah serius melindungi rakyat, kebijakan “beras satu kualitas” harus diiringi audit total rantai pasok, pembukaan data secara transparan, dan pembongkaran jejaring bisnis yang memanfaatkan situasi. Tanpa itu semua, kebijakan ini berisiko menjadi sejarah kelam lain dalam tata niaga pangan nasional.
