Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Polemik mengenai persoalan kelistrikan nasional kembali memanas setelah saling sindir antara elite politik terkait tanggung jawab atas berbagai persoalan energi, memunculkan kembali ingatan publik terhadap krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN pada 2022 serta memperlihatkan bagaimana isu energi kerap berubah menjadi arena pertarungan narasi politik, sementara masyarakat justru menunggu satu hal yang paling mendasar, yakni jaminan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Perdebatan terbaru mencuat setelah Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menanggapi kritik politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, terkait persoalan kelistrikan nasional.
Abdul Rahman menilai kritik tersebut perlu ditempatkan secara objektif dengan melihat perjalanan panjang sektor energi nasional yang tidak lahir dalam semalam dan tidak pula selesai hanya melalui pergantian pejabat.
Menurutnya, publik tidak boleh melupakan bahwa Indonesia pernah menghadapi ancaman serius terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik pada awal 2022.
Saat itu, pemerintah mengakui kondisi pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit PLN berada dalam situasi kritis akibat rendahnya pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO oleh sejumlah perusahaan tambang.
Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan listrik nasional karena batu bara masih menjadi tulang punggung utama pembangkit listrik di Indonesia.
Abdul Rahman mengingatkan bahwa pada periode tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Arifin Tasrif yang selama ini kerap mendapat dukungan dari sejumlah politisi PDIP.
“Pak Deddy pernah membela Arifin Tasrif sebagai menteri yang direkomendasikan PDIP. Karena itu, Pak Deddy jangan amnesia politik. Lupa bahwa krisis batu bara PLN juga terjadi pada masa beliau,” ujar Abdul Rahman.
“Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa sektor energi ibarat mesin raksasa yang bekerja tanpa henti; satu baut yang longgar di hulu dapat mengguncang roda pelayanan publik hingga ke rumah-rumah warga yang bergantung pada listrik untuk bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan sehari-hari.”
Menurut Abdul Rahman, persoalan ketahanan energi merupakan isu struktural yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai aspek mulai dari ketersediaan energi primer, pembangunan pembangkit, distribusi jaringan, hingga tata kelola kebijakan.
Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila setiap gangguan atau persoalan kelistrikan saat ini langsung diarahkan sebagai tanggung jawab Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun Partai Golkar.
Dalam pandangannya, sektor energi merupakan bidang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dan lintas periode kepemimpinan.
Ia juga menyoroti sikap Deddy Sitorus yang sebelumnya mempertanyakan pencopotan Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM pada 2024.
Menurut Abdul Rahman, konsistensi dalam menyampaikan kritik menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai akar persoalan yang sedang dihadapi bangsa.
Ia menambahkan bahwa masa jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM masih relatif singkat jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
“Kalau mau menghitung waktu, Pak Bahlil belum cukup dua tahun menjabat Menteri ESDM dibandingkan kawannya Pak Deddy yang menjadi Menteri ESDM selama empat tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mendorong agenda besar pembangunan energi nasional yang berorientasi pada ketahanan dan pemerataan akses listrik.
Salah satu fokus utama yang disebut Abdul Rahman adalah pembangunan pembangkit baru serta upaya menghadirkan listrik bagi ribuan desa yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan secara optimal.
Program elektrifikasi tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada energi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Di berbagai daerah terpencil, listrik tidak sekadar soal penerangan, tetapi menjadi pintu masuk bagi pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, setiap perdebatan politik mengenai sektor energi pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana dari rakyat: apakah layanan listrik semakin baik atau justru semakin rentan terhadap gangguan.
Abdul Rahman menegaskan bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi dibandingkan pertukaran tudingan antarelite politik.
“Masyarakat membutuhkan solusi, bukan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan pelayanan listrik kepada masyarakat terus terjaga,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola sektor energi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik, transisi menuju energi yang lebih bersih, serta tuntutan pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri. Di tengah silang pendapat yang terus bergulir, kepentingan rakyat semestinya tetap menjadi kompas utama. Sebab listrik bukan sekadar angka produksi, kapasitas pembangkit, atau statistik investasi, melainkan denyut kehidupan jutaan keluarga yang berharap negara mampu menjaga terang tetap menyala, bukan hanya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di desa-desa yang selama ini menunggu giliran menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Editor: Kalturo
