Aspirasimediarakyat.com, OKU Timur — Di tengah bayang-bayang ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim global yang semakin tidak menentu, langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat tanam serta memastikan kesiapan infrastruktur irigasi di Sumatera Selatan menjadi penanda bahwa sektor pertanian bukan sekadar urusan produksi, melainkan fondasi strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat secara luas.
Kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) pada Kamis (23/4/2026) menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah dalam merespons potensi gangguan produksi pangan akibat fenomena El Nino.
Dalam agenda tersebut, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru turut mendampingi sebagai representasi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lapangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan Bendungan Komering (BK) 9 yang berada di Desa Sukosari, OKU Timur. Infrastruktur ini menjadi salah satu urat nadi pengairan yang menopang produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut.
Peninjauan tersebut tidak sekadar seremonial, melainkan upaya memastikan kesiapan sistem irigasi dalam menghadapi tekanan iklim yang berpotensi mengganggu distribusi air bagi petani.
Dalam konteks pertanian modern, keberadaan bendungan dan jaringan irigasi bukan hanya soal ketersediaan air, tetapi juga mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah dinamika cuaca ekstrem.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Gerakan Percepatan Tanam yang dilakukan di Desa Sido Makmur, Kecamatan Belitang, dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian berupa transplanter riding pada lahan seluas 4 hektare.
Penggunaan alsintan ini menunjukkan pergeseran paradigma pertanian dari metode tradisional menuju mekanisasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Langkah percepatan tanam dinilai sebagai strategi mitigasi yang krusial dalam menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino, yang kerap berdampak pada kekeringan dan penurunan kualitas tanah.
Sudaryono menekankan bahwa percepatan tanam bukan sekadar mengejar target produksi, melainkan memastikan siklus tanam tetap berjalan optimal meskipun kondisi iklim tidak bersahabat.
Dalam agenda yang sama, Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) melantik Dewan Pimpinan Daerah HKTI Sumatera Selatan periode 2026–2031.
Pelantikan tersebut menjadi simbol penguatan kelembagaan petani sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional, yang selama ini kerap berada di posisi rentan dalam rantai distribusi.
Kehadiran organisasi seperti HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil petani di lapangan, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam ekosistem pertanian.
Tidak berhenti di situ, rombongan juga meninjau Perum Bulog guna memastikan ketersediaan dan stabilitas cadangan pangan tetap terjaga di wilayah Sumatera Selatan.
Peran Bulog dalam menjaga stok dan harga pangan menjadi krusial, terutama dalam situasi ketidakpastian global yang berpotensi memicu fluktuasi harga dan distribusi bahan pokok.
“Kunjungan ini mencerminkan pendekatan terpadu antara produksi, distribusi, dan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga ketahanan pangan.”
Namun di balik upaya tersebut, tantangan struktural masih membayangi sektor pertanian, mulai dari ketergantungan pada faktor alam hingga keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan bagi petani kecil.
Fenomena El Nino menjadi pengingat bahwa sistem pangan nasional masih rentan terhadap perubahan iklim, sehingga membutuhkan strategi adaptasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kebijakan percepatan tanam dan penguatan irigasi menjadi langkah awal, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan lintas sektor yang terintegrasi.
Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh distribusi yang adil, aksesibilitas, serta keberpihakan kebijakan terhadap petani sebagai produsen utama.
Upaya pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan percepatan tanam di Sumatera Selatan menunjukkan arah kebijakan yang responsif, namun tetap memerlukan pengawasan publik agar tidak berhenti pada tataran program semata.
Ketahanan pangan sejatinya adalah cermin dari kedaulatan negara, di mana keberhasilan menjaga produksi dan distribusi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga menentukan daya tahan sosial masyarakat dalam menghadapi krisis global yang kian kompleks.
