Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Penguatan regulasi tata ruang kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan jaringan perkeretaapian nasional di tiga kawasan strategis Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, seiring dorongan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah, di tengah tantangan klasik berupa ketimpangan kesiapan daerah, keterbatasan fiskal, serta belum terintegrasinya sepenuhnya sistem transportasi rel dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menempatkan isu tata ruang sebagai titik krusial dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur perkeretaapian nasional. Dalam forum koordinasi yang digelar di Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa tanpa pijakan regulasi yang kuat, proyek besar berisiko menjadi sekadar ambisi tanpa fondasi.
Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api sejatinya telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif melalui sejumlah Peraturan Presiden. Regulasi tersebut mencakup rencana tata ruang untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang menjadi kerangka awal bagi integrasi pembangunan transportasi berbasis rel.
Namun, persoalan tidak berhenti pada tingkat regulasi nasional. Implementasi di daerah justru menjadi ujian nyata, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang harus selaras dengan kebijakan pusat. Ketidaksinkronan pada level ini kerap menjadi hambatan laten yang menghambat percepatan proyek.
Wiyagus menegaskan bahwa Kemendagri memegang peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Fungsi fasilitasi dan pengawasan dijalankan secara berjenjang, mulai dari gubernur hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan tidak ada deviasi kebijakan yang berpotensi menghambat pembangunan.
Ia menyebut, hingga April 2026, kondisi kesiapan daerah masih beragam. Dari 21 provinsi di tiga pulau tersebut, sebagian telah memiliki Perda terkait tata ruang, sementara lainnya masih berkutat pada proses revisi dan evaluasi. Fakta ini mencerminkan adanya ketimpangan kesiapan struktural antarwilayah.
Ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional. Tanpa keseragaman visi, pembangunan rel berpotensi berjalan tersendat, bahkan kehilangan arah strategisnya.
Selain persoalan regulasi, tantangan lain yang tak kalah krusial adalah aspek fiskal daerah. Wiyagus mengakui bahwa sektor perkeretaapian belum masuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, sehingga belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah.
“Kondisi ini menciptakan dilema tersendiri. Di satu sisi, pembangunan kereta api membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan. Di sisi lain, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas cenderung mengutamakan sektor yang lebih mendesak secara langsung bagi pelayanan publik.”
“Sehingga ini harus dirumuskan secara hati-hati,” ujar Wiyagus, menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi riil daerah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pembangunan perkeretaapian tidak bisa dipandang sebagai proyek infrastruktur semata. Ada dimensi ekosistem yang harus dibangun secara simultan, mulai dari konektivitas kawasan hingga integrasi dengan moda transportasi lain.
Dalam perspektif ini, rel kereta bukan hanya jalur fisik, melainkan urat nadi yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, hingga wilayah hinterland. Tanpa integrasi yang matang, jalur tersebut berpotensi menjadi infrastruktur yang tidak optimal pemanfaatannya.
Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan menjadi kunci. Kegagalan dalam menyatukan berbagai kepentingan justru dapat melahirkan fragmentasi kebijakan yang merugikan efektivitas pembangunan.
Forum koordinasi yang digelar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BRIN Arif Satria. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi agenda lintas kementerian.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut mengindikasikan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan perkeretaapian adalah proyek strategis yang membutuhkan orkestrasi kebijakan yang presisi, bukan sekadar koordinasi formalitas.
Dalam konteks pembangunan nasional, perkeretaapian memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan wilayah, menekan biaya logistik, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas manusia. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika didukung oleh kerangka regulasi yang solid dan implementasi yang konsisten.
Di tengah dinamika pembangunan yang kerap terjebak pada tarik-menarik kepentingan, penguatan tata ruang menjadi semacam kompas yang menjaga arah kebijakan tetap pada jalurnya. Tanpa kompas ini, pembangunan berisiko kehilangan orientasi dan berujung pada inefisiensi.
Kritik pun muncul secara implisit terhadap pola pembangunan yang selama ini cenderung parsial dan tidak terintegrasi. Pembangunan rel tanpa sinkronisasi tata ruang ibarat membangun jalan tanpa peta, berpotensi menabrak kepentingan lain yang sudah lebih dahulu eksis.
Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk tidak sekadar bergerak cepat, tetapi juga bergerak tepat. Kecepatan tanpa ketepatan hanya akan melahirkan persoalan baru yang lebih kompleks di kemudian hari.
Dalam kerangka hukum, keberadaan Perpres dan regulasi turunannya seharusnya menjadi pijakan yang cukup kuat. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen implementasi di lapangan, yang kerap menjadi titik lemah dalam banyak proyek infrastruktur.
Upaya sinkronisasi yang diusung Kemendagri menjadi langkah penting, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesediaan semua pihak untuk keluar dari ego sektoral dan membangun sinergi yang nyata.
Pembangunan perkeretaapian nasional pada akhirnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan refleksi dari kemampuan negara dalam mengelola ruang, sumber daya, dan kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan, sehingga setiap rel yang dibangun benar-benar menjadi jalur harapan bagi pertumbuhan ekonomi yang merata, aksesibilitas yang lebih luas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah tanpa terkecuali.
