Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap dunia industri, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja, pemerintah memutuskan mengubah arah kebijakan yang sebelumnya diwujudkan melalui rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh menjadi skema penunjukan langsung tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sebuah langkah yang menandai perubahan pendekatan negara dalam menjembatani komunikasi antara pengambil kebijakan dan kelompok pekerja.
Keputusan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan penjelasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa gagasan awal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh sebenarnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
Saat itu, pembentukan dewan dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat keterlibatan pekerja dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Namun setelah dilakukan pembahasan dan kajian lebih mendalam, pemerintah menilai terdapat alternatif lain yang dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama.
“Jadi begini, kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa fungsi yang diharapkan dari dewan tersebut masih dapat diwujudkan melalui mekanisme yang lebih sederhana dan lebih langsung.
“Gagasan perubahan skema itu muncul dari pertimbangan bahwa persoalan ketenagakerjaan sering kali membutuhkan respons cepat, sementara pembentukan lembaga baru berpotensi menghadapi berbagai tahapan administratif yang tidak singkat sehingga efektivitas komunikasi menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan.”
Prasetyo kemudian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memilih menunjuk salah satu tokoh buruh nasional sebagai penasihat khusus yang memiliki akses langsung kepada kepala negara.
“Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” katanya.
Langkah tersebut kemudian bermuara pada penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” lanjut Prasetyo.
Penunjukan itu sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan jalur komunikasi yang lebih langsung antara Istana dan kelompok pekerja di berbagai sektor industri.
Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan pendekatan dari pembentukan dewan menuju representasi personal memperlihatkan pilihan pemerintah untuk mengedepankan fleksibilitas komunikasi dibandingkan pembentukan struktur kelembagaan baru yang membutuhkan mekanisme kerja, regulasi, dan koordinasi yang lebih kompleks.
Prasetyo menegaskan bahwa substansi yang ingin dicapai pemerintah tetap tidak berubah meskipun bentuk kelembagaannya berbeda.
Menurut dia, fokus utama pemerintah adalah memastikan aspirasi pekerja dapat tersampaikan secara lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih efektif kepada Presiden.
Ia berharap keberadaan Said Iqbal dapat memperkuat dialog antara pemerintah dan kalangan buruh yang selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis,” tegas Prasetyo.
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena muncul pada saat dunia kerja sedang menghadapi berbagai perubahan besar, mulai dari digitalisasi industri, transformasi pasar tenaga kerja, tantangan produktivitas, hingga kebutuhan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan hak pekerja.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak semata ditentukan oleh banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan oleh kemampuan negara menghadirkan ruang dialog yang benar-benar hidup, mendengar suara pekerja secara utuh, serta menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi kebijakan yang konkret dan terukur; sebab bagi jutaan buruh yang setiap hari menjadi penggerak roda produksi nasional, yang paling penting bukanlah bentuk wadahnya, melainkan sejauh mana suara mereka mampu menembus dinding-dinding pengambilan keputusan dan berubah menjadi perlindungan, kepastian, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Kalturo
