Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Ambisi pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt dalam beberapa tahun mendatang bukan sekadar proyek penyediaan listrik, melainkan sebuah pertaruhan strategis yang akan menguji kemampuan Indonesia membangun industri energi masa depan, menarik investasi raksasa, memperkuat kemandirian teknologi, sekaligus menjawab tuntutan transisi energi global yang terus bergerak cepat di tengah tekanan perubahan iklim dan persaingan ekonomi hijau antarnegara.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) kini tengah mematangkan langkah besar tersebut melalui berbagai instrumen kebijakan. Target 100 GW PLTS menjadi salah satu program energi paling ambisius yang pernah dirancang Indonesia dalam sejarah pengembangan energi terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Selain penyusunan regulasi baru, pemerintah juga sedang merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Salah satu aspek yang dibahas adalah penyesuaian skema harga listrik berbasis energi baru dan terbarukan agar lebih menarik bagi investor.
Menurut Eniya, target 100 GW tidak hanya mengandalkan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, tetapi juga mencakup pengembangan PLTS atap, PLTS off-grid, proyek hybrid dengan PLTA, hingga pemanfaatan bendungan sebagai lokasi PLTS terapung.
Program tersebut juga terintegrasi dengan agenda dedieselisasi nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak. Dalam konteks ini, PLTS diposisikan sebagai tulang punggung baru sistem energi yang lebih bersih dan efisien.
Di balik angka 100 GW yang terdengar megah, tersimpan tantangan yang tidak sederhana. Kapasitas PLTS Indonesia saat ini masih jauh dari target tersebut, sehingga percepatan pembangunan harus berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Sebuah transformasi energi sebesar ini ibarat membangun jalan tol baru menuju masa depan, tetapi kendaraan yang akan melintas di atasnya belum seluruhnya tersedia, sehingga pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan pembangkit listrik, melainkan juga memastikan adanya permintaan energi yang cukup besar agar investasi yang digelontorkan tidak berubah menjadi infrastruktur yang menganggur.”
Karena itu, pemerintah berupaya menciptakan permintaan baru melalui berbagai program hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, elektrifikasi rumah tangga, hingga perluasan penggunaan kompor listrik.
Eniya menjelaskan bahwa pengembangan PLTS harus berjalan seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik nasional. Tanpa peningkatan permintaan, kapasitas pembangkit yang besar berisiko tidak terserap secara optimal.
Dalam RUPTL 2025-2034, pemerintah dan PLN menargetkan tambahan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 52,8 GW atau sekitar 76 persen dari total penambahan kapasitas nasional. Dari jumlah tersebut, PLTS menyumbang target sekitar 17,1 GW.
Untuk menjaga stabilitas pasokan, pembangunan PLTS juga akan dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) sebagai teknologi penyimpanan energi. Sistem ini dinilai krusial karena energi surya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan intensitas sinar matahari.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan perusahaan menjalankan mandat tersebut. PLN bahkan telah menyiapkan proyek quick win tahap pertama yang mencakup 17 GWp PLTS dan sekitar 39 GWh fasilitas BESS.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target pencapaian 100 GW PLTS dalam waktu tiga tahun. Target tersebut menunjukkan dorongan politik yang kuat untuk mempercepat transisi energi nasional.
Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat kebutuhan investasi yang sangat besar. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan pendanaan proyek PLTS 100 GW mencapai sekitar US$71,3 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain), Tata Mustasya, menilai target tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan titik balik perkembangan energi surya nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang melimpah dan biaya teknologi yang semakin kompetitif.
Tata menekankan bahwa keterbatasan fiskal negara membuat keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian usaha agar investasi dapat mengalir secara berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara. Ia menilai proyek PLTS 100 GW harus menjadi motor penggerak tumbuhnya industri manufaktur surya nasional yang selama ini masih menghadapi kendala rendahnya permintaan domestik.
Sementara itu, pelaku industri seperti PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melihat program ini sebagai momentum strategis memperkuat rantai pasok energi surya nasional. Dukungan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), insentif investasi, transfer teknologi, dan kepastian pasar menjadi faktor penting agar proyek bernilai ribuan triliun rupiah ini tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga melahirkan industri nasional yang kuat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi ketergantungan impor teknologi, serta memastikan bahwa transisi energi bukan sekadar slogan pembangunan hijau, melainkan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas dari pusat hingga daerah terpencil.
Editor: Kalturo
