Aspirasimediarakyat.com — Di tengah bayang-bayang krisis pangan global dan ketergantungan impor yang masih membelit, pemerintah akhirnya menyalakan obor baru di sektor pangan nasional. Bukan sekadar proyek seremonial, langkah ini menjadi taruhan besar atas nama kedaulatan pangan. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), negara siap menggelontorkan dana jumbo senilai Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Langkah strategis ini bukan tanpa tekanan. Di balik narasi kedaulatan pangan, publik masih mengingat luka lama: proyek-proyek besar yang sering kali lebih gemuk di anggaran ketimbang hasil di lapangan. Kini, dengan program baru ini, pemerintah berupaya membuktikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan bukan lagi sekadar wacana, melainkan investasi masa depan bangsa.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, proyek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Danantara, lembaga pengelola investasi yang kini menjadi tumpuan pembiayaan strategis nasional. “Pendanaan dari Danantara, dan ini akan dibangun di seluruh Indonesia yang mengalami shortage untuk daging ayam dan telur,” ujar Amran usai Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, Jumat (7/11/2025).
Menurut Amran, proyek ini memiliki misi ganda: mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Program MBG menjadi andalan pemerintahan baru untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses gizi yang memadai, terutama dari sumber protein hewani seperti ayam dan telur.
Ia menambahkan, proyek peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan dibangun secara menyeluruh di wilayah-wilayah yang masih kekurangan pasokan. “Kami ingin pastikan ke depan tidak ada shortage atau kekurangan ayam dan telur. Jadi kami siapkan dari sekarang untuk menyuplai program MBG,” tegasnya.
Jika terealisasi sesuai rencana, proyek ini akan menjadi tonggak penting bagi modernisasi sistem peternakan nasional. Pemerintah menargetkan seluruh studi kelayakan (feasibility study) rampung sebelum akhir tahun, sehingga pelaksanaan fisik dapat dimulai Januari 2026.
Namun, di tengah optimisme itu, publik tak bisa menutup mata terhadap catatan kelam masa lalu: berbagai proyek besar sering kali terjerembab dalam pusaran korupsi, inefisiensi, atau sekadar jadi ladang pencitraan politik. Jangan sampai proyek Rp20 triliun ini hanya menjadi “kandang mewah tanpa ayam,” sementara rakyat tetap membeli protein dengan harga selangit.
“Pemerintah menegaskan akan memastikan pengawasan ketat di setiap tahap, mulai dari penyaluran dana hingga proses konstruksi. Dengan sistem peternakan terintegrasi, produksi ayam dan telur diharapkan meningkat signifikan dan mampu menekan potensi kelangkaan serta menjaga stabilitas harga di pasar.”
Amran menyebutkan, integrasi ini akan mencakup seluruh rantai pasok — mulai dari produksi pakan, bibit, hingga distribusi hasil ternak. Dengan begitu, peternak lokal juga akan mendapat efek langsung berupa peningkatan kapasitas dan akses pasar yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal proyek, tapi tentang membangun ekosistem baru yang berkeadilan bagi peternak,” kata Amran. “Kita ingin pastikan rakyat di seluruh daerah bisa menikmati harga ayam dan telur yang stabil.”
Di sisi lain, Rosan Perkasa Roeslani menilai, investasi besar ini merupakan bentuk konkret dukungan sektor keuangan terhadap agenda pembangunan pangan nasional. “Kita ingin menciptakan model investasi yang tidak hanya profit-oriented, tapi juga berdampak sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Rosan memastikan bahwa Danantara akan menggunakan mekanisme pembiayaan yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan lembaga pengawasan independen. “Kita ingin ini jadi benchmark proyek pangan nasional — bersih, efektif, dan membawa hasil nyata,” tambahnya.
Bagi banyak pihak, langkah ini dinilai bisa mengubah wajah industri peternakan nasional yang selama ini masih terfragmentasi dan tergantung pada impor pakan serta bibit. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih efisien dan daya saing produk unggas nasional meningkat.
Ekonom pertanian dari IPB, Herman Sawit, mengatakan, jika dikelola dengan baik, proyek ini dapat menurunkan ketimpangan pasokan pangan antarwilayah. “Namun, kuncinya tetap di governance. Tanpa tata kelola yang transparan dan partisipatif, investasi sebesar ini bisa jadi bumerang,” ujarnya.
Peringatan ini beralasan. Sejarah pembangunan pangan Indonesia dipenuhi contoh pahit: proyek ambisius yang kandas karena lemahnya pengawasan. Dari cetak sawah fiktif hingga distribusi bantuan yang bocor, semuanya menyisakan jejak luka dalam tubuh birokrasi.
Namun di tengah skeptisisme itu, ada juga harapan. Jika program ini berhasil, Indonesia bisa melangkah menuju kemandirian protein hewani, sekaligus mengurangi ketimpangan gizi yang masih menghantui jutaan anak.
Amran pun menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya simbol politik, melainkan langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang kuat secara pangan dan mandiri secara ekonomi. “Kami mulai sekarang pra-feasibility study, mudah-mudahan Januari sudah start,” ujarnya penuh keyakinan.
Kedaulatan pangan bukan sekadar jargon di podium, melainkan hak rakyat untuk hidup sehat dan sejahtera. Setiap rupiah dari Rp20 triliun itu harus diawasi, setiap peternakan yang dibangun harus produktif, dan setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat — bukan pada elit atau konglomerat agribisnis. Jika proyek ini gagal diawasi, maka bukan hanya ayam yang dikorbankan, tapi juga masa depan bangsa yang lapar akan keadilan dan gizi yang setara.
