Aspirasimediarakyat.com — Di tengah kemuakan publik terhadap wajah politik yang dianggap semakin jauh dari nurani rakyat, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kembali menyulut bara kekecewaan. Banyak warga menilai regulasi yang memberi partai politik dominasi absolut dalam pemecatan anggota DPR itu telah menjelma menjadi “tameng kekuasaan,” sebuah pagar besi yang melindungi wakil rakyat yang tak lagi bekerja untuk rakyat namun tetap aman di kursinya.
Gugatan yang diajukan empat mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan—itu kini resmi diregister di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Mereka mempersoalkan Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3 yang mengatur alasan anggota DPR berhenti antarwaktu, mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri, hingga diberhentikan. Masalahnya, “pemberhentian” dalam regulasi itu seluruhnya dikendalikan oleh partai politik.
Keempat pemohon menilai mekanisme recall atau Pemberhentian Antar Waktu (PAW) selama ini hanya menjadi alat politik internal partai, bukan instrumen pengawasan yang bisa digunakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam permohonannya, mereka menyebut sebagai pemilih sah, mereka tak pernah diberi ruang untuk memecat wakil yang gagal menjalankan mandat demokrasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menanggapi gugatan tersebut dengan menyebut bahwa pengujian undang-undang adalah hak publik yang dijamin konstitusi. Ia mengatakan DPR menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim MK.
Namun, Dede juga mengakui bahwa pada prinsipnya ia sepakat rakyat harus bisa memberikan evaluasi keras bahkan sampai pemecatan jika anggota DPR terbukti tidak turun ke dapil, tidak bekerja, atau tidak memberikan manfaat. Hanya saja, mekanismusnya harus tetap bersandar pada struktur pemilihnya.
Menurut Dede, masalah akan muncul jika semua warga di luar daerah pemilihan ikut berhak memecat anggota DPR tertentu. Karena itu, baginya, gagasan “pemecatan langsung oleh rakyat” hanya masuk akal jika dilakukan oleh konstituen yang memilih legislator tersebut pada pemilu.
Dede menekankan bahwa kewenangan recall selama ini menjadi domain partai politik sebagai bagian dari sistem politik Indonesia yang berbasis kepartaian. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan mekanisme jika MK menilai pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam pandangannya, batasan yang jelas sangat diperlukan agar tidak terjadi kekacauan, terutama jika pemecatan dilakukan tanpa prosedur atau tanpa basis dapil yang kuat. Baginya, MK adalah pihak yang paling tepat untuk menentukan arah perubahan regulasi tersebut.
“Di sisi lain, para pemohon menegaskan bahwa dominasi partai dalam PAW justru membuka ruang penyalahgunaan, mulai dari tekanan politik internal hingga kriminalisasi mandat rakyat. Mereka mencontohkan praktik di Taiwan, negara yang menerapkan skema “constituent recall” atau pemecatan langsung oleh pemilih pada dapil terkait.”
Melalui petitumnya, pemohon meminta MK agar Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota DPR dapat diberhentikan oleh konstituennya secara langsung.
Mereka meyakini, jika mekanisme itu diterapkan di Indonesia, hubungan antara wakil dan rakyat akan terjalin lebih akuntabel karena setiap legislator memiliki risiko kehilangan jabatan ketika tidak menjalankan tugasnya dengan benar.
Usulan itu bukan tanpa dasar. Sejumlah literatur tata negara menyebut bahwa constituent recall adalah instrumen demokrasi langsung yang dapat bekerja efektif dalam sistem pemilih distrik atau sistem campuran, di mana keterikatan antara wakil dan pemilih lebih kuat dan lebih terukur.
Selain itu, praktik di Taiwan mensyaratkan dukungan minimal dari sejumlah persen pemilih di dapil tertentu untuk memulai proses recall, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara rakyat. Mekanisme itu dinilai memenuhi prinsip checks and balances tanpa merusak stabilitas politik.
Sementara itu, MK hingga kini masih memproses persidangan awal dan mempelajari argumentasi hukum dari para pemohon. Dalam beberapa putusannya terdahulu, MK memang pernah memperkuat peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi belum pernah menegaskan recall sebagai hak langsung warga pemilih.
Dari perspektif hukum tata negara, UU MD3 dan keberadaan PAW adalah bagian dari desain sistem politik berbasis partai yang disepakati sejak reformasi. Namun, para ahli hukum menyebut MK tetap memiliki ruang konstitusional untuk memperluas makna pasal apabila dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif.
Dalam skala yang lebih luas, perdebatan ini menyentuh isu mendasar tentang representasi politik di Indonesia: apakah wakil rakyat harus tunduk sepenuhnya pada perintah partai, atau pertama-tama bertanggung jawab kepada pemilih yang memberi mandat?
Sebagian pengamat menilai bahwa memperkuat hak recall publik bisa menjadi koreksi atas melemahnya kedekatan legislator dengan konstituennya, terutama ketika praktik politik nasional semakin didominasi oligarki partai.
Di titik ini, kritik publik mencuat semakin keras. Banyak warga menganggap sistem recall yang sepenuhnya dikendalikan partai telah berubah menjadi “alat cukong,” yang melindungi politisi malas dan menghukum yang tidak sejalan dengan elit. Bagi mereka, inilah wajah suram demokrasi elektoral: suara rakyat dihargai hanya saat pemilu, lalu dipinggirkan begitu kursi parlemen telah aman.
Di tengah polemik itu, Dede Yusuf kembali menegaskan bahwa DPR menghormati jalur hukum dan akan tunduk pada hasil putusan MK apa pun bentuknya. Pernyataan itu disebut sebagai respons yang menjaga posisi DPR tetap netral sembari menghadapi tekanan publik yang terus meningkat.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa perubahan mekanisme recall bukan hanya soal teknis hukum, melainkan juga menyangkut reformasi politik yang lebih luas. Jika MK mengabulkan permohonan tersebut, partai politik akan kehilangan sebagian kontrolnya atas kader di parlemen.
Para pemohon kembali menyatakan bahwa tujuan gugatan ini bukan mengguncang stabilitas politik, melainkan mengembalikan kedaulatan rakyat pada porsi yang seharusnya. Mereka yakin bahwa recall oleh konstituen justru dapat memperkuat legitimasi wakil rakyat yang benar-benar bekerja.
Seiring polemik berkembang, sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga pemantau parlemen disebut mempertimbangkan langkah serupa atau menjadi pihak terkait dalam perkara ini untuk menegaskan bahwa isu recall bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan demokrasi.
Putusan MK diprediksi akan memberi dampak signifikan terhadap tata kelola perwakilan politik di Indonesia. Jika dikabulkan, mekanisme itu bisa menjadi preseden baru bagi hubungan rakyat dan wakilnya dalam jangka panjang.
Publik menunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara ini dengan keberanian moral atau kembali tunduk pada tekanan struktur politik lama yang menghidupi “bangunan kekuasaan rakus” yang seolah kebal dari teguran rakyat. Gugatan ini, bagi banyak warga, bukan hanya soal pasal dan ayat—melainkan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini: rakyat pemilik suara atau segelintir elit partai yang memperlakukan demokrasi sebagai milik pribadi.
