Aspirasimediarakyat.com — Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang digelar selama tiga hari di Jakarta tidak sekadar menutup agenda konsolidasi partai, tetapi memproduksi satu dokumen politik strategis berupa 21 rekomendasi eksternal yang memuat sikap ideologis, arah kebijakan, serta kritik struktural terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, lingkungan, dan kedaulatan negara, sekaligus menempatkan relasi antara kekuasaan, konstitusi, dan kepentingan rakyat sebagai poros utama pembacaan situasi nasional dan global.
Rakernas tersebut ditutup pada Senin (12/1) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Forum ini menjadi panggung konsolidasi internal sekaligus artikulasi sikap eksternal partai terhadap dinamika nasional dan internasional yang dinilai semakin kompleks.
Sebanyak 21 rekomendasi eksternal dibacakan Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan secara tertutup kepada seluruh kader. Sebelum pembacaan rekomendasi, Jamaluddin menegaskan fondasi ideologis partai yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Jamaluddin, seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa. Ia menekankan bahwa etika, moral, keteladanan, dan kebenaran ideologis Pancasila menjadi pandu utama perjuangan politik partai.
“PDI Perjuangan menempatkan kebenaran ideologis Pancasila, kebenaran konstitusional UUD 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat sebagai fondasi dalam setiap sikap dan kebijakan politik,” ujar Jamaluddin di hadapan peserta Rakernas.
Partai juga menegaskan penguatan kemampuan teknokratik berbasis meritokrasi melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Pendekatan ini diposisikan sebagai antitesis terhadap praktik kekuasaan yang oportunistik dan lepas dari perencanaan jangka panjang.
Dalam pemetaan persoalan nasional, Rakernas mencatat delapan tantangan utama, mulai dari krisis keteladanan bernegara, tekanan ekonomi, bencana akibat krisis ekologis, pembungkaman suara kritis, penyalahgunaan kekuasaan, merosotnya supremasi hukum, hingga ketegangan geopolitik global.
Tema Rakernas, “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya, Kader Sebagai Pandu Ibu Pertiwi”, ditegaskan sebagai refleksi keyakinan bahwa kebenaran ideologis harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang berpihak pada wong cilik dan keadilan sosial.
Rekomendasi eksternal pertama menegaskan sikap politik partai untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Rakernas menolak segala bentuk tekanan dan dominasi asing yang merugikan kepentingan nasional, serta menuntut agar seluruh kebijakan negara tunduk pada Pancasila dan UUD 1945.
Dalam konteks global, Rakernas mendesak pemerintah menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara, termasuk praktik intervensi asing yang bertentangan dengan hukum internasional, Dasa Sila Bandung, dan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.
Rakernas juga menekankan bahwa peningkatan kualitas demokrasi hanya dapat dicapai melalui checks and balances yang efektif, penguatan partai politik, kebebasan pers, reformasi hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan menyampaikan pendapat.
“Di tengah konsolidasi kekuasaan yang semakin padat, rekomendasi ini berdiri sebagai alarm keras bahwa demokrasi tanpa kontrol hanya akan melahirkan negara yang kuat ke atas tetapi rapuh ke bawah, sementara rakyat dipaksa menjadi penonton dari panggung politik yang seharusnya mereka miliki.”
Rakernas menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang kekuasaan, sekaligus mendorong kebijakan pencegahan bencana ekologis melalui penataan ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum atas kejahatan lingkungan, serta pemulihan ekosistem darat dan pesisir.
Krisis iklim global menjadi sorotan khusus. Rakernas menilai pemanasan global, banjir, kekeringan, tenggelamnya pulau kecil, hingga krisis pangan sebagai ancaman nyata. Partai merekomendasikan implementasi serius komitmen penurunan emisi berdasarkan berbagai kesepakatan iklim internasional yang telah diratifikasi.
Konsep “Merawat Pertiwi” ditegaskan sebagai garis ideologis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berada di bawah kedaulatan negara, melibatkan rakyat, dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan menjunjung keadilan ekologis.
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rakernas mendorong kedaulatan pangan, perlindungan petani dan nelayan, penguatan UMKM, koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, serta penolakan tegas terhadap dominasi pemodal besar yang menghisap ruang hidup masyarakat.
Negara yang membiarkan hukum diperdagangkan dan alam dijarah tanpa batas sejatinya sedang membangun ketidakadilan sistemik yang kelak meledak menjadi kemiskinan struktural. Rakyat tidak boleh terus dipaksa menanggung ongkos dari kebijakan yang lahir jauh dari nurani publik.
Rakernas juga menyoroti penguatan otonomi daerah, penolakan pemotongan transfer ke daerah yang tidak adil, komitmen pengentasan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta penyediaan pekerjaan layak bagi rakyat.
Dalam ranah politik dan hukum, Rakernas menegaskan dukungan pada pilkada langsung, reformasi sistem politik dan hukum, pencegahan otoritarian populis, pemberantasan KKN, perlindungan pers dan masyarakat sipil, serta penegakan supremasi hukum termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Rekomendasi turut mencakup transformasi Polri agar profesional dan akuntabel, penguatan independensi penegak hukum, reformasi TNI agar tetap profesional dan non-politik, serta komitmen internal partai terhadap pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Keseluruhan rekomendasi Rakernas I PDIP 2026 menggambarkan satu garis besar perjuangan politik yang menempatkan konstitusi sebagai panglima, kekuasaan sebagai alat, dan rakyat sebagai tujuan utama, dengan harapan bahwa negara tidak kehilangan arah di tengah tarik-menarik kepentingan global dan godaan kekuasaan yang kerap menjauh dari denyut kehidupan rakyat.
