Aspirasimediarakyat.com – Polemik hukum kembali mengemuka di tingkat nasional setelah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah. Laporan ini resmi diterima dengan Nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/BARESKRIM, dan menjadi ujian baru bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani konflik antara pejabat negara dan partai politik.
Salah satu perwakilan pelapor, Wiradarma Harefa, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak akan dicabut meskipun Budi Arie nantinya menyampaikan klarifikasi atau permohonan maaf.
“Kalau menurut kami, walaupun dia (Budi Arie) meminta maaf, laporan tetap kami lanjutkan,” kata Wiradarma, di Gedung Bareskrim Polri, Selasa, 27 Mei 2025.
Laporan ini berakar dari tudingan yang menyebut bahwa PDI Perjuangan terlibat dalam penjagaan situs judi online yang sempat muncul di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rekaman yang diduga merupakan suara Budi Arie beredar luas, dan disebut menyinggung keterlibatan partai berlambang banteng dalam kasus tersebut.
Sebagai konsekuensi hukum, Budi Arie dilaporkan dengan Pasal 310 dan 312 KUHP, yang mengatur tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah. Kedua pasal ini memiliki konsekuensi serius, terutama jika terbukti bahwa pernyataan tersebut memang bersifat merugikan pihak lain tanpa didukung bukti sahih.
Wiradarma menjelaskan bahwa sebelum melaporkan kasus ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk memastikan langkah hukum yang diambil memiliki dasar kuat.
“Sebelum lapor, kami berkoordinasi dan setelahnya juga,” tambahnya.
Sementara itu, elite PDI Perjuangan tampak mengambil sikap yang lebih lunak dalam merespons polemik ini. Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta Budi Arie untuk meluruskan tudingan yang menyebut bahwa partainya terlibat dalam kasus judi online.
“Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut,” ujar Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.
Puan menekankan bahwa Budi Arie bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan karena telah mencatut nama PDI Perjuangan dalam sebuah pernyataan yang menimbulkan polemik.
“Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Aria Bima, salah satu tokoh senior PDI Perjuangan, menegaskan bahwa laporan polisi terhadap Budi Arie bukan sikap resmi partai, melainkan langkah beberapa kader yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut.
“Ini kan masih perorangan, sebagai institusi partai tentu akan bersikap melihat perkembangan dari Pak Budi Arie sendiri,” ujar Aria Bima, di kompleks parlemen, Jakarta.
Pernyataan Aria Bima menunjukkan bahwa PDI Perjuangan belum mengambil sikap resmi terkait kasus ini, dan masih menunggu langkah klarifikasi yang dilakukan oleh Menteri Koperasi tersebut.
Kasus ini menjadi ujian bagi kebebasan berpendapat dan batasannya dalam konteks hukum di Indonesia. Jika suatu pernyataan yang merugikan pihak lain terbukti tanpa dasar hukum yang sah, maka konsekuensinya dapat berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti mekanisme penyelesaian konflik antara pejabat negara dan partai politik, mengingat dinamika politik nasional sering kali menghadirkan ketegangan antara elite pemerintahan dan kelompok oposisi.
Apakah laporan ini akan berkembang menjadi kasus hukum yang lebih besar, atau akan berujung pada klarifikasi yang menutup kontroversi? Waktu akan menentukan langkah berikutnya dalam drama hukum yang tengah berlangsung ini.
