Aspirasimediarakyat.com —Penurunan jumlah pemudik dalam dua tahun terakhir tidak sekadar mencerminkan perubahan preferensi perjalanan masyarakat, melainkan menjadi indikator tekanan ekonomi rumah tangga yang semakin nyata, di mana kenaikan biaya hidup, inflasi, serta ketidakpastian pendapatan memaksa banyak keluarga menahan konsumsi dan mengalihkan prioritas pengeluaran dari tradisi sosial menuju kebutuhan dasar yang lebih mendesak.
Di tengah tradisi mudik yang selama ini menjadi ritual tahunan yang sarat makna emosional dan sosial, keputusan untuk tidak pulang ke kampung halaman mulai menjadi pilihan rasional yang diambil oleh sebagian masyarakat.
Fenomena ini kerap disebut sebagai “hangover finansial”, yakni kondisi ketika masyarakat mengerem belanja akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan, sehingga setiap pengeluaran harus dihitung ulang secara cermat.
Yeni Agustina, seorang ibu rumah tangga asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggambarkan realitas tersebut sebagai dilema antara kebutuhan emosional dan keterbatasan finansial yang tidak bisa dihindari.
“Kalau mudik itu juga enggak cukup 10 juta. Mulai dari ongkos tol, bensin, biaya di perjalanan, sampai bagi-bagi ke keluarga,” ujarnya, menggambarkan beban biaya yang harus ditanggung dalam satu perjalanan.
Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi keluarga saat ini menuntut prioritas yang lebih mendasar, terutama terkait kebutuhan pendidikan anak dan persiapan kelahiran anggota keluarga baru.
Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari berkurangnya pendapatan bersih akibat potongan pajak yang signifikan terhadap gaji dan tunjangan hari raya.
“THR dan gaji itu turun secara bersamaan karena kena PPh 21. Potongannya cukup besar, bahkan bisa lebih dari 20%. Itu cukup menguras,” jelasnya.
“Dalam situasi seperti itu, mudik bukan lagi sekadar perjalanan pulang, melainkan keputusan ekonomi yang harus dipertimbangkan dengan kalkulasi matang dan penuh kehati-hatian.”
Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan tren penurunan jumlah pemudik yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, dari kisaran 162 hingga 193 juta orang pada 2024 menjadi sekitar 154,6 juta pada 2025.
Untuk tahun 2026, jumlah tersebut diproyeksikan kembali menurun menjadi sekitar 143,9 juta pemudik, mengindikasikan bahwa fenomena ini bersifat struktural dan bukan sekadar anomali sementara.
Penurunan ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang mulai menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi yang semakin kompleks dan berlapis.
Selain faktor ekonomi, tekanan sosial juga turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak mudik, terutama terkait ekspektasi yang melekat pada tradisi pulang kampung.
Yeni mengungkapkan bahwa mudik sering kali diiringi dengan penilaian sosial mengenai keberhasilan seseorang di perantauan, yang secara tidak langsung menambah beban psikologis.
“Sekarang sudah dipengaruhi ekspektasi ekonomi. Memang ketemu keluarga, tapi di situ juga ada perbandingan soal kesuksesan di perantauan,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, pertemuan keluarga tidak selalu menjadi ruang kehangatan, tetapi juga bisa berubah menjadi arena perbandingan kualitas hidup yang menekan secara mental.
Penurunan jumlah pemudik juga mendapat perhatian dari kalangan peneliti ekonomi yang melihat fenomena ini sebagai refleksi dari pelemahan daya beli masyarakat.
Isnawati Hidayah, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa tren ini berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi rumah tangga yang mulai tergerus. “Penurunan tren mudik tidak bisa dilepaskan dari pelemahan daya beli masyarakat. Ini bukan karena masyarakat tidak ingin bepergian, tetapi karena mereka harus beradaptasi dengan tekanan ekonomi,” ujarnya.
Indikator makro ekonomi juga menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih tumbuh, tetapi lajunya melambat dibandingkan periode pemulihan setelah pandemi.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang belanja masyarakat semakin terbatas dan tidak lagi sekuat sebelumnya.
Riset yang dilakukan oleh SMERU Research Institute menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah, khususnya menengah bawah, menjadi pihak yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi.
Kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor pangan dan pendidikan, tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil, sehingga memaksa rumah tangga melakukan penyesuaian konsumsi.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan dasar sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi.
Fenomena ini juga terlihat dalam tren “downtrading”, di mana masyarakat beralih ke produk yang lebih terjangkau dan menekan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti rekreasi dan perjalanan.
Dampak dari penurunan jumlah pemudik tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada perputaran uang saat Lebaran.
Mudik selama ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor informal yang mengandalkan lonjakan konsumsi musiman.
Ketika jumlah pemudik menurun, peredaran uang di daerah ikut berkurang, sehingga berdampak langsung pada pendapatan pedagang kecil dan penyedia jasa lokal.
Isnawati menilai bahwa fenomena ini merupakan sinyal peringatan dini bagi pemerintah terkait kondisi daya beli masyarakat yang mulai melemah.
Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, setiap penurunan daya beli berpotensi memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi perlu dirancang secara hati-hati agar tidak semakin menekan masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelas menengah.
Risiko dari kenaikan harga energi, inflasi pangan, serta ketidakpastian global menjadi faktor yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Saat masyarakat mulai menahan konsumsi dan mengurangi aktivitas ekonomi yang bersifat sosial seperti mudik, kondisi tersebut tidak sekadar mencerminkan perubahan perilaku, melainkan menjadi sinyal struktural bahwa fondasi daya beli tengah mengalami tekanan, sehingga diperlukan respons kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas angka makro, tetapi juga memastikan ruang hidup ekonomi masyarakat tetap terjaga, distribusi kesejahteraan lebih merata, serta tradisi sosial yang selama ini merekatkan hubungan keluarga tidak tergerus oleh beban ekonomi yang kian berat.
