Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Gelombang polemik mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membesar setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional terseret dalam perkara dugaan korupsi, memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai efektivitas kelembagaan, kualitas pengawasan anggaran negara, serta kemampuan sistem birokrasi menjaga program strategis agar tetap berpihak kepada kepentingan publik dan tidak berubah menjadi ruang yang rentan terhadap penyimpangan kekuasaan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Perkembangan kasus yang kini ditangani aparat penegak hukum tidak lagi hanya berbicara mengenai dugaan perbuatan individu. Perdebatan mulai bergeser ke persoalan yang lebih luas, yakni apakah masalah yang terjadi merupakan kesalahan personal atau justru mencerminkan kelemahan sistem yang telah terbentuk sejak awal.
Sorotan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) semakin tajam setelah sejumlah mantan pejabat lembaga tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025–2026.
Program yang sejak awal dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia itu kini berada di bawah bayang-bayang krisis kepercayaan. Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga menyangkut penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat.
Di tengah situasi tersebut, politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan BGN. Ia menilai persoalan yang muncul tidak cukup dijawab dengan pergantian pimpinan atau rotasi pejabat semata.
Melalui pernyataannya di media sosial pada Jumat (5/6/2026), Guntur menegaskan bahwa akar masalah yang terjadi diduga jauh lebih dalam daripada sekadar kesalahan administratif atau tindakan individu tertentu.
Menurutnya, dugaan penyimpangan yang mencuat menunjukkan adanya persoalan struktural yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan yang selama ini digunakan untuk menjalankan program tersebut.
“ Tiga Pimpinan Korupsi. 10 Triliun Digarong? Harusnya BGN yang Dibentuk Jokowi itu Dibubarkan,” tulis Guntur dalam pernyataannya yang kemudian memantik diskusi luas mengenai masa depan lembaga tersebut serta arah reformasi tata kelola program strategis pemerintah.
“Di tengah silang pendapat mengenai apakah Badan Gizi Nasional cukup direformasi atau justru perlu dibongkar dan dibangun ulang, polemik yang berkembang sesungguhnya mencerminkan kegelisahan publik yang lebih luas tentang bagaimana sebuah program bernilai triliunan rupiah dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan, sebab masyarakat tidak hanya menuntut pergantian pejabat, melainkan juga kepastian bahwa kelembagaan negara mampu mencegah berulangnya praktik yang berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kebijakan yang dirancang untuk kepentingan rakyat.”
Pernyataan tersebut memunculkan dua arus pandangan yang berbeda. Sebagian pihak beranggapan lembaga tersebut masih dapat diperbaiki melalui penguatan sistem pengawasan, sedangkan pihak lain menilai reformasi total menjadi pilihan yang lebih tepat apabila masalah yang terjadi memang bersifat sistemik.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perdebatan semacam itu bukan hal baru. Banyak negara menghadapi dilema serupa saat sebuah institusi publik tersandung kasus besar. Pilihan yang muncul biasanya berkisar antara memperbaiki struktur yang ada atau membangun mekanisme baru yang dianggap lebih efektif.
Sementara itu, dinamika perkara semakin berkembang setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyampaikan sejumlah klaim yang menambah kompleksitas kasus tersebut.
Sony disebut membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu fokus penyidikan.
Menurut Krisna Murti, kliennya selama ini merasa ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, padahal menurut pengakuan Sony terdapat pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait persoalan tersebut.
“Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi dari nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri,” kata Krisna.
Krisna juga menyampaikan bahwa kliennya mengaku berada dalam tekanan dan menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang menjadi otak di balik dugaan praktik tersebut. Namun hingga kini, identitas pihak-pihak yang dimaksud belum diungkap secara terbuka kepada publik.
Saat diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa sosok yang disebut sebagai “nama-nama besar” itu, Krisna memilih tidak memberikan rincian. Ia hanya menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari satu orang.
“Banyak, Mas, banyak. Nanti beliau akan sebutkan nanti. Banyak tokoh-tokohnya banyak,” ujarnya.
Klaim tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung. Melalui mekanisme itu, seorang tersangka dapat bekerja sama dengan penyidik untuk membantu mengungkap pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan lebih luas dalam suatu perkara pidana.
Di tengah derasnya sorotan terhadap BGN dan proses hukum yang berlangsung, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap akan berjalan. Pemerintah menilai program tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan kualitas generasi muda dan tidak boleh terhenti akibat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Prabowo juga mengakui adanya beban emosional dalam mengambil keputusan mencopot sejumlah pejabat yang sebelumnya pernah memperoleh kepercayaan darinya. Namun, ia menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar negara bukan hanya menciptakan program yang ambisius dan menyentuh kebutuhan rakyat, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada tujuan yang ditetapkan, karena ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak ditentukan oleh megahnya konsep atau besarnya alokasi dana, melainkan oleh integritas sistem yang menjaganya, keberanian penegakan hukum yang mengawalnya, serta kemampuan negara mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata.
Editor: Kalturo
