Aspirasimediarakyat.com – Indonesia kembali mencatat posisi tertinggi dalam daftar negara ASEAN dengan tingkat pengangguran terbanyak pada 2025. Laporan Trading Economics yang dirilis Kamis, 14 Agustus 2025, menunjukkan angka pengangguran nasional mencapai 4,76 persen pada Maret 2025.
Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Meskipun menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,91 persen, posisi Indonesia tetap berada di puncak wilayah ASEAN dalam hal persentase pengangguran.
Kondisi ini tak lepas dari jumlah penduduk yang sangat besar, yakni sekitar 285 juta jiwa pada 2024, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak di ASEAN. Jumlah penduduk yang besar otomatis meningkatkan jumlah angkatan kerja, sehingga menuntut upaya ekstra untuk menyerap tenaga kerja.
Selain itu, permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja, termasuk kesenjangan keterampilan dan rendahnya daya serap sektor formal, turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran. Banyak lulusan baru yang belum siap bersaing di dunia kerja akibat kurangnya pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
Dari perspektif regional, urutan tingkat pengangguran ASEAN 2025 menempatkan Indonesia di posisi pertama dengan 4,76 persen, disusul Brunei Darussalam 4,7 persen, Filipina 3,7 persen, dan Malaysia 3 persen. Negara-negara seperti Thailand dan Kamboja justru mencatat tingkat pengangguran di bawah 1 persen.
Perbedaan ini mencerminkan disparitas kemampuan negara-negara ASEAN dalam menyerap tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan regulasi pasar kerja. Indonesia menghadapi tantangan kompleks karena skala ekonomi yang besar dan dinamika demografis yang terus berubah.
Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 akan menyentuh 5 persen. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF menyoroti tren peningkatan pengangguran yang diperkirakan berlanjut hingga 2026.
IMF mengaitkan proyeksi ini dengan kondisi ekonomi global yang kembali bergejolak pasca stabilisasi pasca-Covid-19. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat mulai 2 April 2025 turut menimbulkan ketidakpastian perdagangan, yang memperlambat aktivitas sektor riil di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan perdagangan global yang fluktuatif ini berdampak pada sektor manufaktur dan ekspor, yang selama ini menjadi penyerap utama tenaga kerja. Akibatnya, banyak perusahaan menunda perekrutan atau bahkan melakukan pengurangan karyawan.
Dari sisi domestik, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program penyerapan tenaga kerja, seperti Kartu Prakerja dan pelatihan vokasi, namun jumlah lowongan yang tercipta belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru secara optimal.
Selain itu, sektor informal yang menjadi penopang ekonomi bagi banyak keluarga kerap menghadapi ketidakpastian penghasilan. Kondisi ini meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan sosial, apalagi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa tingginya pengangguran juga berkaitan dengan regulasi ketenagakerjaan yang masih kaku di beberapa sektor. Banyak perusahaan skala menengah hingga kecil enggan membuka lapangan kerja formal karena biaya administratif dan kewajiban jaminan sosial yang tinggi.
Dampak sosial dari pengangguran cukup signifikan. Remaja dan angkatan kerja produktif yang tidak terserap dapat menimbulkan potensi meningkatnya kriminalitas, frustasi sosial, dan migrasi tenaga kerja ilegal ke kota besar atau bahkan ke luar negeri.
Pemerintah pun perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, dan sektor swasta untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi harus lebih masif dan berbasis kebutuhan pasar.
Selain itu, reformasi kebijakan fiskal daerah dapat mendukung penciptaan lapangan kerja lokal. Dana desa dan anggaran daerah sebaiknya diarahkan untuk proyek produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya proyek konsumtif atau infrastruktur fisik tanpa multiplier effect.
Perluasan investasi di sektor padat karya juga menjadi strategi jangka panjang untuk menekan angka pengangguran. Kemudahan izin usaha, insentif pajak, dan perlindungan hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam konteks hukum dan regulasi Indonesia.
Secara ekonomi makro, penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi akan memperkuat daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan konsumsi domestik, serta mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pengaturan upah minimum dan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi. Upah yang adil sekaligus kompetitif dapat meningkatkan produktivitas tanpa menekan penciptaan lapangan kerja.
Mengatasi pengangguran di Indonesia bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan hukum yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
Jika langkah-langkah strategis ini diterapkan secara konsisten, Indonesia berpotensi menurunkan angka pengangguran dan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
