Aspirasimediarakyat.com — Satu lagi dagelan anggaran kembali menghiasi panggung Republik. Di tengah jeritan rakyat yang kelaparan, tunawisma yang tidur di emperan, dan anak-anak putus sekolah karena biaya pendidikan makin mencekik, para elit politik justru sibuk merancang mimpi megah yang akan berdiri di atas penderitaan: penambahan anggaran Rp14,92 triliun untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proposal gila ini diajukan oleh Badan Otorita IKN (OIKN) kepada DPR, seolah-olah uang negara adalah milik warisan pribadi. Tapi untuk kali ini, ada sedikit harapan—Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menolak mentah-mentah permintaan rakus tersebut. Penolakan itu disampaikan resmi melalui Surat Putusan Banggar tertanggal 11 September 2025.
“Ini kita dapat surat dari Banggar tertanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2026. Delapan mitra kerja kita berdasarkan surat ini yang ditandatangani oleh Ketua Banggar, tidak mendapatkan tambahan apapun,” kata Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, dalam Raker bersama mitra kerja, Senin (15/9/2025).
“Namun jangan cepat bersorak. Karena meskipun ditolak di Banggar, Komisi II DPR justru menyetujui usulan tersebut sebelumnya untuk dilanjutkan pembahasannya. Sebuah permainan kucing-kucingan yang mempermalukan logika dan menampar nurani rakyat. Satu sisi menolak, sisi lain mengangguk. Uang negara seolah jadi rebutan bancakan di antara para penguasa.”
Permintaan tambahan Rp14,92 triliun itu, kata OIKN, dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan fisik di IKN pada tahun 2026. Tapi rakyat bertanya: apakah pembangunan kemewahan kota elit ini lebih penting daripada menyediakan makan bagi jutaan perut kosong di luar Jawa? Apakah gedung-gedung kaca itu lebih penting dari rumah sakit yang kekurangan obat?
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, tak ragu mengungkap bahwa semua ini sudah berdasarkan perintah Presiden. “Sebetulnya anggaran itu yang diambil dalam kerangka Rp48,8 triliun yang sudah diperintahkan Presiden. Itu untuk menyelesaikan [pembangunan] dalam tiga tahun,” jelasnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah mengungkap angka yang begitu menyayat rakyat kecil.
Bagaimana mungkin mereka bicara soal puluhan triliun, saat para buruh masih makan mie instan setiap malam dan anak-anak harus belajar di sekolah yang atapnya bocor? Bagaimana bisa elite bicara percepatan pembangunan, saat desa-desa terpencil masih belum tersentuh listrik dan internet?
Garong anggaran ini tidak pernah kenyang. Sebelumnya, pagu indikatif OIKN telah ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun oleh Menteri Keuangan dan Bappenas. Tapi tentu saja, bagi mereka, lima triliun tidak cukup. Mereka mengajukan tambahan Rp16,13 triliun lagi, berharap bisa mencaplok dana rakyat seenaknya.
Pengajuan itu disampaikan secara resmi oleh Kepala OIKN melalui surat bernomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 kepada Kementerian Keuangan pada 4 Juli 2025. Surat legal, proses formal—tapi semuanya tak ubahnya surat perampokan uang negara yang dibungkus prosedur hukum.
“Mereka berdalih, tanpa tambahan anggaran, pembangunan bisa melambat. Tapi rakyat tak peduli apakah beton itu jadi atau tidak. Yang penting, perut mereka tak lagi kosong, anak mereka bisa sekolah, dan rumah mereka tak roboh diterpa hujan. Sementara itu, para elit IKN tidur nyenyak di hotel bintang lima sambil merancang peta megapolitan di atas penderitaan.”
Bahkan setelah ditolak Banggar, Komisi II tetap menyodorkan usulan ini ke meja berikutnya. Apa ini bukan sandiwara? Satu pihak main jadi pahlawan, pihak lain jadi broker mimpi IKN. Semua bersatu dalam simfoni pemborosan, memainkan uang negara layaknya kartu domino.
Negara ini sudah kebal terhadap rasa malu. Rakyat terus dihimpit harga sembako yang mencekik, tapi di ruang AC dingin, para setan keparat berdasi ini justru berlomba membangun gedung mewah. Kontras ini sungguh biadab. Mereka makan steak wagyu sambil mengajukan anggaran, sementara rakyat hanya makan nasi dengan garam.
Anggaran IKN bukan hanya soal uang, ini soal prioritas. Dan dari semua yang terlihat, prioritas negeri ini bukan rakyat. Prioritas mereka adalah gedung tinggi, kantor elite, dan proyek raksasa yang membuka celah permainan anggaran di balik pintu tertutup.
Dulu mereka bilang pembangunan ini demi rakyat, demi Indonesia masa depan. Tapi kenyataannya, rakyat hanya jadi penonton proyek yang tak pernah bisa mereka nikmati. Mereka hanya melihat dari TV, sementara tanah mereka dirampas dan harga barang melambung tinggi.
Apakah negara ini dibangun untuk rakyat atau untuk kelompok kecil penguasa dan kroninya? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka tak heran bila rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem. Karena hukum hanya tajam ke bawah, dan anggaran hanya mengalir ke atas.
Komisi II, OIKN, dan Banggar DPR bisa berdalih dengan bahasa teknis, bisa menyusun justifikasi dari A sampai Z. Tapi fakta di lapangan tak bisa dibantah: rakyat tak butuh IKN, rakyat butuh keadilan. Mereka tak ingin proyek beton, mereka ingin negara hadir dalam bentuk nyata—bukan dalam proposal miliaran rupiah.
