Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Lonjakan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang terjadi di tengah daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan memunculkan kembali pertanyaan besar mengenai keseimbangan antara kebutuhan menjaga stabilitas fiskal negara dan kewajiban melindungi rakyat dari efek domino kenaikan biaya hidup, sehingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memastikan kelompok paling rentan memperoleh perlindungan nyata dari dampak kebijakan tersebut.
Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green kembali menjadi perbincangan publik karena berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas usaha yang bergantung pada bahan bakar nonsubsidi. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, perubahan harga energi sering kali menjadi pemantik meningkatnya kecemasan masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menyampaikan pandangan melalui akun media sosial X miliknya pada Kamis (11/6/2026). Pesan yang disampaikan tidak hanya menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap masyarakat yang paling merasakan dampaknya.
SBY mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjaga angka pertumbuhan atau stabilitas fiskal, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu mengurangi tekanan yang dirasakan masyarakat sehari-hari akibat perubahan harga kebutuhan pokok dan energi.
“Yang tidak kalah pentingnya, melindungi rakyat kita yang sangat terdampak dengan situasi ekonomi, termasuk dampak dari kenaikan harga BBM,” tulis SBY melalui akun X pribadinya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kebijakan ekonomi membutuhkan dimensi sosial yang kuat. Anggaran negara memang harus sehat, namun kesehatan fiskal tanpa perlindungan terhadap masyarakat rentan berpotensi menciptakan jurang persepsi antara keberhasilan administratif dan realitas yang dihadapi warga.
Secara ekonomi, kenaikan harga BBM nonsubsidi memiliki efek berantai yang luas. Biaya logistik dapat meningkat, tarif transportasi berpotensi mengalami penyesuaian, sementara sektor usaha menghadapi tekanan biaya operasional yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang maupun jasa.
“Di balik angka penyesuaian harga yang tampak sebagai keputusan administratif, terdapat jutaan rumah tangga yang harus menghitung ulang pengeluaran bulanan, pelaku usaha kecil yang menimbang kembali biaya distribusi, dan pekerja yang menghadapi kemungkinan menyusutnya daya beli sehingga setiap rupiah tambahan pada harga energi dapat menjelma menjadi riak panjang yang merambat ke hampir seluruh sendi kehidupan ekonomi.”
Meski demikian, SBY juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, upaya tersebut patut diteruskan agar stabilitas tetap terjaga dan kepercayaan publik maupun pelaku pasar tidak mengalami erosi akibat ketidakpastian.
Ia berharap pemerintah melanjutkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kondisi fiskal negara, menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta mengendalikan utang agar tidak menjadi beban yang semakin besar bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga ekonomi nasional memerlukan keseimbangan antara disiplin fiskal dan sensitivitas sosial. Kebijakan yang hanya berpijak pada angka berisiko kehilangan sentuhan kemanusiaan, sementara kebijakan yang mengabaikan stabilitas fiskal juga dapat memunculkan persoalan baru dalam jangka panjang.
SBY juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kemungkinan kenaikan harga barang dan jasa sebagai dampak lanjutan dari meningkatnya biaya energi. Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan baik, efek tersebut dapat memperluas tekanan terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia menilai komunikasi publik memegang peranan penting. Masyarakat dan pelaku pasar perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik setiap kebijakan sehingga ruang bagi spekulasi dan ketidakpastian dapat diminimalkan.
“Sehingga kebijakan dan langkah pemerintah dimengerti oleh rakyat dan market. Menghentikan berbagai spekulasi dan ketidakpastian,” jelasnya.
Pengalaman memimpin Indonesia selama dua periode membuat SBY mengaku memahami kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Ia menyebut tekanan dapat datang dari faktor domestik maupun perkembangan global yang sulit diprediksi, sehingga tidak ada resep instan untuk menyelesaikan seluruh persoalan.
Menurutnya, setiap kebijakan memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.
Di bagian akhir pesannya, SBY mengajak seluruh elemen bangsa memberikan dukungan konstruktif kepada pemerintah. Ia menilai tantangan ekonomi membutuhkan persatuan, dialog, dan keterbukaan terhadap berbagai pandangan yang rasional agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif.
“Perlu dukungan publik yang lebih kuat. Ingat, in crucial thing, unity. In important thing, dialogue dan diwadahinya keragaman pandangan yang konstruktif. Pikiran yang rasional, kebijakan yang tepat dan aksi-aksi nyata yang serius menjadi sangat penting,” imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026 dengan Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, Pertalite tetap dipertahankan pada Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi berada di angka Rp6.800 per liter. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak pernah sederhana, sebab kekuatan sebuah kebijakan bukan hanya diukur dari ketegasan mengambil keputusan, tetapi juga dari kemampuan memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling berat memikul konsekuensinya.
Editor: Kalturo
