Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional kembali menjadi pusat perdebatan setelah kritik keras dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran program yang menyerap anggaran besar tersebut di tengah tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin transparan.
Sorotan terbaru muncul setelah Said Didu merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi yang menegaskan bahwa program MBG dan Koperasi Desa tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana banyak dipersepsikan publik.
Melalui akun media sosial X pada Senin (8/6/2026), Said Didu menyampaikan kritik secara terbuka dan meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk terhadap jajaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
Menurut Didu, publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih konkret mengenai kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berupa bantahan, melainkan harus disertai data yang mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
“Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap,” tulis Said Didu dalam unggahannya yang turut menyertakan video pernyataan Menteri Keuangan.
Kritik tersebut kemudian berlanjut dengan penggunaan istilah yang menurutnya sering digunakan di Malaysia untuk menggambarkan pejabat yang banyak berbicara namun minim pembuktian. Pernyataan itu memperlihatkan tingginya tensi perdebatan mengenai efektivitas program yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintahan.
“Di tengah polemik tersebut, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada persoalan anggaran, melainkan juga pada bagaimana program dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat, serta sejauh mana mekanisme pengawasan mampu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak sosial yang diharapkan.”
Lebih jauh, Said Didu memaparkan sejumlah catatan yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi serius agar program MBG tidak berubah menjadi kapal besar yang megah secara tampilan namun mengalami kebocoran pada ruang-ruang yang luput dari pengawasan.
Ia menilai audit menyeluruh perlu dilakukan terhadap proses penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena muncul dugaan bahwa sebagian penunjukan berlangsung tidak kompetitif dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.
Selain itu, pengadaan berbagai barang pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat komputer, dan kebutuhan administrasi lainnya juga dinilai perlu diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik di kemudian hari.
Persoalan ketepatan sasaran turut menjadi perhatian. Menurut Didu, bantuan makanan bergizi semestinya lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Ia berpendapat bahwa pemberian bantuan kepada kelompok yang secara ekonomi telah mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran dan menjauhkan program dari tujuan awalnya.
Catatan lain yang disampaikan adalah munculnya kejenuhan di kalangan sebagian penerima manfaat. Di sejumlah daerah, terdapat laporan mengenai anak-anak yang mulai bosan terhadap variasi menu yang dianggap monoton sehingga makanan yang diberikan tidak selalu dikonsumsi secara optimal.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga oleh kualitas, variasi menu, serta kemampuan penyelenggara memahami kebutuhan dan preferensi penerima manfaat.
Said Didu juga menyoroti dugaan munculnya sikap eksklusif di sebagian pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menurutnya berpotensi menciptakan jarak dengan pemerintah daerah serta menghambat mekanisme pengawasan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah seharusnya tidak ditempatkan sekadar sebagai penonton, melainkan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan dan evaluasi karena merekalah yang paling memahami kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dari sisi anggaran, ia mempertanyakan komposisi biaya yang menurutnya perlu ditinjau ulang. Alokasi dana untuk makanan dibandingkan biaya operasional dan keuntungan dinilai perlu dievaluasi agar prinsip efisiensi dan manfaat publik tetap menjadi prioritas utama.
Kekhawatiran serupa juga muncul terkait standar keamanan pangan. Sejumlah laporan mengenai kasus keracunan maupun kualitas makanan yang dipersoalkan publik menjadi pengingat bahwa program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang konsisten dan terukur.
Selain mendorong keterlibatan lebih besar pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai pasok bahan baku, perdebatan mengenai MBG pada dasarnya memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah program strategis tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau luasnya jangkauan penerima manfaat, melainkan dari kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang transparan, tepat sasaran, terbuka terhadap kritik, serta mampu memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat yang menjadi alasan utama program itu dilahirkan.
Editor: Kalturo
