Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah gejolak ekonomi global yang dipenuhi tekanan geopolitik, pelemahan nilai tukar, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional, Dewan Ekonomi Nasional mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah negara bukan hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, melainkan dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik dan investor melalui disiplin fiskal, efisiensi anggaran, serta perlindungan nyata terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Pembahasan mengenai efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu materi yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara. Salah seorang anggota DEN sekaligus mantan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tantangan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Chatib, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai barang dan produk yang menggunakan bahan baku impor. Situasi tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan lebih besar kepada kelompok masyarakat menengah bawah yang memiliki daya tahan ekonomi lebih terbatas.
Ia menyatakan bahwa salah satu upaya membangun kembali kepercayaan atau confidence terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui langkah efisiensi anggaran, termasuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar manfaat sosialnya tetap tercapai tanpa membebani ruang fiskal secara berlebihan.
Di sisi lain, Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Ia membandingkan situasi sekarang dengan krisis moneter 1998 dan menilai berbagai indikator makroekonomi menunjukkan posisi yang jauh lebih sehat.
Firman menjelaskan neraca korporasi nasional masih berada pada kondisi yang baik, termasuk tingkat utang perusahaan dalam denominasi dolar Amerika Serikat yang lebih rendah dibandingkan masa krisis dua dekade silam. Kondisi tersebut memberikan bantalan tambahan terhadap potensi guncangan eksternal.
“Kekuatan fondasi ekonomi ibarat pondasi beton sebuah gedung tinggi yang masih kokoh menopang struktur di tengah terpaan badai, tetapi retakan kecil berupa melemahnya kepercayaan pasar dan meningkatnya biaya hidup tetap memerlukan perhatian serius agar bangunan besar bernama perekonomian Indonesia tidak kehilangan keseimbangan akibat tekanan yang terus bertambah dari berbagai arah.”
Selain kondisi korporasi, Firman menilai sektor perbankan juga berada dalam posisi yang cukup kuat dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang berada di atas 25 persen. Indikator tersebut menunjukkan adanya kapasitas yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi.
Walaupun demikian, DEN mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Konflik internasional yang diperkirakan berlangsung lebih lama dapat memicu kenaikan harga energi dunia sekaligus memperbesar tekanan terhadap biaya produksi dan distribusi di Indonesia.
Firman juga menyoroti adanya perbedaan antara Indeks Harga Konsumen yang berada di kisaran tiga persen dengan Indeks Harga Perdagangan Besar yang mencapai sekitar lima hingga tujuh persen. Selisih tersebut dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi inflasi pada semester kedua tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Firman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi target defisit fiskal dan menjelaskan arah kebijakan tersebut secara lebih rinci kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik.
Komitmen tersebut juga mencakup efisiensi anggaran terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Firman menyebut terdapat ruang penghematan yang cukup besar apabila pelaksanaan program dilakukan secara lebih efektif, bahkan diikuti langkah yang mampu meningkatkan penerimaan negara.
Pembahasan mengenai pelemahan rupiah menurut Firman juga harus dipandang secara menyeluruh. Salah satu sumber penguatan devisa yang dapat dioptimalkan berasal dari peningkatan remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui pengembangan sumber daya manusia yang lebih terampil.
Ia mencontohkan bahwa remitansi Indonesia masih berada di bawah negara seperti Filipina. Program peningkatan tenaga kerja profesional, seperti perawat, ahli kelistrikan, maupun profesi teknis lainnya, dinilai dapat memberikan tambahan devisa yang signifikan sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran.
Selain remitansi, sektor pariwisata juga dipandang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan devisa. Oleh sebab itu, kebijakan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dianggap dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan berbeda, Chatib Basri menegaskan tantangan utama ekonomi Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata berasal dari faktor eksternal seperti perang, melainkan dari persoalan kredibilitas fiskal yang memengaruhi tingkat kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara.
Menurut Chatib, pelemahan rupiah memiliki keterkaitan dengan meningkatnya risiko fiskal yang tercermin melalui pergerakan Credit Default Swap. Ia bahkan membantah anggapan bahwa konflik di Timur Tengah menjadi penyebab utama depresiasi rupiah karena sejumlah indikator risiko telah menunjukkan pelemahan sebelum konflik tersebut berkembang.
Meski demikian, Chatib menilai kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan krisis 1998 karena sistem nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel memberikan ruang penyesuaian yang lebih baik. Dunia usaha dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas juga dinilai telah memiliki instrumen lindung nilai untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs.
Perhatian terbesar, menurut Chatib, justru harus diarahkan kepada masyarakat berpendapatan menengah bawah yang berpotensi menghadapi kenaikan harga bahan pangan impor seperti gandum dan kedelai. Perlindungan sosial yang efektif menjadi benteng penting agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus oleh tekanan ekonomi yang datang dari luar maupun dari persoalan domestik.
Ia juga menilai ruang fiskal pemerintah saat ini relatif terbatas sehingga pilihan menaikkan pajak atau menambah utang bukan solusi yang ideal karena berpotensi meningkatkan biaya ekonomi. Langkah yang lebih rasional adalah melakukan pemangkasan belanja secara selektif dengan mempertimbangkan efektivitas setiap program, sembari menjaga kredibilitas fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan anggaran yang transparan sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama setiap kebijakan publik yang diambil.
Editor: Kalturo
