Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis kembali menguat setelah sejumlah kalangan masyarakat sipil mempertanyakan efektivitas tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dampaknya terhadap kondisi fiskal negara, sehingga pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dinilai belum cukup menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang masih menyelimuti salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa perubahan pada pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional belum menyentuh akar persoalan yang menurutnya berada pada aspek tata kelola dan desain kebijakan program.
Pandangan tersebut disampaikan Bhima saat mengikuti aksi bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch di depan Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Ia menilai pergantian figur semata tidak otomatis menghasilkan perubahan substansial apabila mekanisme pelaksanaan tetap dipertahankan.
“Tidak bisa memperbaiki, karena pergantian pimpinan hanya pergantian pemain, sementara tata kelola Perpres MBG juga tidak diperbaiki. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dari Makan Bergizi Gratis ini,” ujar Bhima.
Menurutnya, evaluasi kebijakan harus menyentuh struktur regulasi, mekanisme penganggaran, pengawasan, serta sistem implementasi agar tujuan program benar-benar dapat diukur secara objektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Bhima juga mempertanyakan klaim efisiensi yang disampaikan pihak Badan Gizi Nasional, termasuk moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi maupun rencana pemanfaatan kantin sekolah dan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan program.
Ia menilai ukuran efisiensi tidak cukup hanya berupa pernyataan kebijakan, melainkan harus tercermin secara nyata dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mengalami perubahan resmi sehingga publik dapat melihat besaran penghematan secara transparan.
“Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sebuah program nasional, transparansi ibarat kaca bening yang memungkinkan masyarakat mengawasi setiap aliran dana, sementara ketidakjelasan justru menghadirkan bayangan panjang yang mudah memunculkan keraguan, spekulasi, dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.”
Bhima menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat APBN Perubahan yang secara eksplisit menunjukkan pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, menurutnya, masyarakat masih sulit memperoleh bukti konkret mengenai efektivitas langkah efisiensi yang diklaim pemerintah.
“Selama tidak ada APBN Perubahan, susah bagi masyarakat untuk percaya bahwa telah terjadi efisiensi dari program MBG tersebut,” katanya.
Selain menyoroti aspek tata kelola, Bhima juga mengaitkan program tersebut dengan kondisi fiskal nasional yang menurutnya semakin memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan belanja negara.
Ia menyebut kenaikan harga Pertamax sebagai salah satu indikator yang menurut pandangannya menunjukkan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Dalam penilaiannya, sebagian kapasitas anggaran telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Bhima juga berpandangan bahwa besarnya kebutuhan pembiayaan MBG dapat memberikan sentimen terhadap pelemahan nilai tukar rupiah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang kuat dan sumber penerimaan negara yang memadai.
Di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi kebocoran dan praktik korupsi yang dapat muncul dalam program berskala besar apabila sistem pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan secara efektif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Sudah dari awal diingatkan bahwa MBG akan menjadi program yang bocor dan korupsi,” ujarnya, sembari menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik.
Bhima juga menyoroti kemungkinan dampak terhadap sektor pendidikan apabila alokasi anggaran untuk investasi sumber daya manusia jangka panjang harus berbagi ruang fiskal dengan program lain yang membutuhkan pembiayaan besar.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas generasi mendatang sehingga setiap kebijakan pengalihan atau penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan perhitungan yang matang serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi bangsa.
Ia kemudian mengingatkan bahwa momentum saat ini menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Tanpa pembenahan yang menyeluruh, menurut Bhima, risiko tekanan terhadap kondisi ekonomi dapat semakin membesar.
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya tidak hanya berkisar pada setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana negara mengelola setiap rupiah uang publik secara transparan, efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga setiap program prioritas benar-benar mampu menghadirkan manfaat yang terukur tanpa mengorbankan stabilitas fiskal, kualitas pendidikan, maupun keberlanjutan pembangunan nasional yang menjadi harapan bersama.
Editor: Kalturo
