Aspirasimediarakyat.com — Gelombang pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur kini bergerak cepat lintas benua, menandai perubahan paradigma global tentang tanggung jawab negara melindungi generasi muda dari risiko ruang digital, ketika pemerintah tak lagi cukup menjadi penonton atas dampak psikologis, sosial, dan kognitif yang timbul akibat paparan teknologi tanpa batas, melainkan mulai hadir melalui regulasi ketat, sanksi, dan tata kelola sistem elektronik yang menempatkan keselamatan anak sebagai kepentingan publik utama.
Sejumlah negara telah mengambil langkah tegas, dengan Australia menjadi contoh paling eksplisit setelah menetapkan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas meningkatnya bukti ilmiah tentang dampak buruk media sosial terhadap perkembangan mental dan emosional anak.
Langkah Australia kemudian diikuti oleh negara lain seperti Malaysia dan beberapa negara Eropa yang mulai menyusun kerangka hukum serupa. Mereka melihat urgensi pembatasan ini sebagai bentuk pencegahan struktural, bukan sekadar imbauan moral kepada keluarga atau sekolah.
Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia sebenarnya telah melangkah lebih awal. Pemerintah telah menerbitkan aturan pembatasan akses akun media sosial bagi anak pada Maret 2025, jauh sebelum Australia mengumumkan kebijakannya secara terbuka.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa regulasi tersebut saat ini masih berada dalam masa transisi. Ia mengakui dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena pemerintah masih melakukan persiapan teknis bersama platform digital besar.
“Kita sekarang sedang masa transisi, persiapan, dengan para platform besar untuk kemudian mudah-mudahan dalam waktu satu tahun di Maret 2026 bisa mulai kita lakukan pembatasan medsos,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, kebijakan Indonesia justru menjadi rujukan bagi sejumlah negara lain. Malaysia dan beberapa negara Eropa, kata dia, kini berada pada tahap penyusunan aturan setelah melihat langkah yang lebih dulu diambil Indonesia.
Pemerintah menargetkan Maret 2026 sebagai titik awal implementasi penuh pembatasan tersebut. Dalam skema yang disiapkan, akan ada penundaan akses akun bagi anak usia 13 hingga 16 tahun, dengan tingkat pembatasan disesuaikan dengan risiko masing-masing platform.
Bagi penyelenggara sistem elektronik yang enggan patuh, pemerintah menyiapkan sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif, denda, hingga pemutusan akses. Ketentuan sanksi ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri yang tengah difinalisasi.
Meutya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga melakukan uji petik di Yogyakarta, dengan melibatkan anak-anak untuk mengakses platform PSE besar dan memberikan umpan balik sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Kerangka hukum pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. PP ini mengatur batasan usia dan klasifikasi risiko layanan digital secara rinci.
Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak, dengan syarat persetujuan orang tua. Usia 13 hingga 15 tahun dapat mengakses layanan berisiko sedang, juga dengan izin orang tua. Sementara usia 16 hingga 17 tahun diperbolehkan mengakses layanan berisiko tinggi seperti media sosial umum, tetap dengan persetujuan keluarga.
PSE diwajibkan memverifikasi usia pengguna dan memastikan adanya persetujuan orang tua. Kewajiban ini menandai pergeseran tanggung jawab dari individu semata ke korporasi digital sebagai subjek hukum.
“Saat ini publik sedangdihadapkan pada ironi besar, ruang digital yang dibiarkan liar selama bertahun-tahun telah berubah menjadi ladang subur bagi kecemasan, depresi, dan perbandingan sosial yang kejam, sementara anak-anak dipaksa tumbuh di tengah algoritma yang tak pernah peduli pada kesehatan mental mereka.”
Data global memperkuat kekhawatiran tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hampir 40 persen anak usia 8–12 tahun dan 95 persen anak usia 13–17 tahun sudah aktif menggunakan media sosial. Remaja yang menghabiskan lebih dari tiga jam per hari di media sosial tercatat memiliki risiko depresi dan kecemasan berlipat.
Psikolog anak Kate Eshleman menjelaskan bahwa media sosial mendorong budaya perbandingan yang tidak realistis. “Media sosial cenderung membuat kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa konten pamer kehidupan ideal dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
Penelitian lain menunjukkan anak di bawah 11 tahun yang menggunakan Instagram dan Snapchat lebih rentan mengalami perilaku digital bermasalah, mulai dari isolasi sosial hingga paparan konten tidak sesuai usia dan pelecehan daring. Survei juga mencatat 33 persen anak usia 11–15 tahun merasa kecanduan media sosial.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan bahwa pembatasan media sosial bagi anak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menilai rendahnya literasi pelajar Indonesia, termasuk literasi digital, membuat regulasi ini menjadi langkah mendesak.
“Pembatasan medsos bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memaksa anak kembali berinteraksi dengan teks yang panjang, analitis, dan mendalam,” ujar Ubaid, sembari menekankan bahwa kebijakan ini harus dibarengi penyediaan buku gratis dan perbaikan perpustakaan sekolah.
Jika negara abai, maka ketidakadilan digital akan terus memeras anak-anak menjadi komoditas algoritma, menukar masa depan mereka dengan keuntungan klik dan iklan yang tak bermoral. Namun ketika regulasi dijalankan secara konsisten, disertai literasi dan akses pendidikan yang adil, pembatasan media sosial bukanlah pengekangan, melainkan ikhtiar kolektif untuk memastikan anak-anak tumbuh sebagai manusia utuh, kritis, dan terlindungi dalam ekosistem digital yang beradab.
