Aspirasimediarakyat.com — Bangsa ini kembali dipaksa menelan ludah pahit ketika kursi-kursi empuk kekuasaan tak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan bancakan bagi segelintir orang. Nama Angga Raka Prabowo kini jadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan lantaran keserakahannya menimbun jabatan bak lintah lapar yang tak pernah kenyang menghisap darah rakyat.
Angga bukan hanya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo. Ia juga baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, lembaga yang mestinya jadi corong resmi negara. Tak cukup itu, ia juga menjabat Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Tiga jabatan strategis dirangkap satu orang. Bukankah ini wajah telanjang dari kerakusan kekuasaan?
Syamsu Rizal, anggota Komisi I DPR, dengan tegas menyebut rangkap jabatan itu berbahaya. Ia menilai Angga seharusnya mundur dari kursi Wamenkomdigi karena tugas Kepala Badan Komunikasi Pemerintah amat berat. “Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamenkomdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat,” ujarnya, Kamis (18/9/2025). Kritik itu bukan tanpa alasan. Bagaimana mungkin rakyat percaya pada komunikasi pemerintahan jika juru bicara utamanya sibuk memuaskan syahwat kekuasaan pribadi?
Rakyat tahu betul: jabatan bukan mainan. Setiap kursi berarti beban tanggung jawab, bukan hadiah untuk dipamerkan. Namun, di hadapan publik, Angga justru menampilkan wajah serakah. Tiga jabatan yang dirangkapnya adalah simbol betapa kursi kekuasaan telah berubah jadi singgasana pribadi, tempat setan keparat bersemayam, merampas hak orang lain yang seharusnya bisa diberdayakan.
“Bayangkan kontrasnya. Di satu sisi, rakyat kecil menunggu kepastian layanan publik, informasi yang jelas, dan kebijakan yang berpihak pada mereka. Di sisi lain, pejabat seperti Angga sibuk mengoleksi kursi seakan-akan jabatan negara bisa ditimbun layaknya harta haram. Inilah potret garong berdasi: perampok hak publik yang bersandiwara di balik jas rapih.”
Syamsu Rizal menegaskan, tugas Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat vital. Posisi ini adalah corong Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pesan ke publik. “Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancuan,” katanya. Tapi bagaimana mungkin pesan presiden tersampaikan dengan jernih jika pejabatnya sibuk mengurusi tiga meja sekaligus?
Fungsi komunikasi publik bukanlah arena bisnis atau panggung politik pribadi. Ia menuntut kerja penuh waktu, strategi matang, dan komitmen. Namun ketika kursi itu diduduki maling kelas kakap yang doyan rangkap jabatan, yang muncul hanyalah kebingungan publik, pesan pemerintah yang kabur, serta kepercayaan rakyat yang semakin koyak.
Lebih jauh, publik menilai rangkap jabatan Angga ini hanya memperlihatkan betapa longgarnya regulasi di negeri ini. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas mengamanatkan pembatasan tugas pejabat negara agar fokus. UU BUMN pun menegaskan independensi komisaris. Tapi di hadapan kerakusan pejabat, aturan itu kerap ditafsir sesuka hati. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban.
Ironis, ketika rakyat di bawah dipaksa hidup hemat, menunggu subsidi, dan antre panjang untuk layanan publik, pejabat di atas sibuk mengoleksi jabatan dan fasilitas. Inilah jurang lebar yang makin dalam: pejabat hidup dalam kemewahan kuasa, rakyat terjebak dalam penderitaan.
Angga sendiri, dengan wajah tenang, mengklaim rangkap jabatan ini sekadar “perkuatan di bidang komunikasi.” Katanya, posisi di Wamenkomdigi masih terkait komunikasi publik, sehingga dianggap wajar. Sebuah alasan basi yang justru makin menyinggung akal sehat rakyat. Perkuatan komunikasi atau perkuatan genggaman kekuasaan?
Rakyat tak butuh pejabat yang sibuk menimbun kursi. Rakyat butuh pejabat yang fokus, bekerja, dan menepati amanah. Bukan pejabat yang rakus menghisap gaji dan fasilitas dari berbagai pintu. Setiap kursi yang ia duduki adalah uang rakyat, dan setiap gaji yang ia kantongi adalah hasil keringat bangsa yang sedang terengah-engah melawan mahalnya harga hidup.
Ketika jabatan dijadikan koleksi, maka fungsi pelayanan publik berubah jadi ladang pribadi. Rakyat hanya jadi penonton, menyaksikan pejabat berdasi bermain-main dengan kekuasaan. Inilah wajah asli dari pengumpul harta haram, yang menyaru sebagai pengabdi negara.
Syamsu Rizal mengingatkan, Badan Komunikasi Pemerintah punya tanggung jawab besar: memberikan informasi aktual kepada presiden setiap hari, agar kepala negara bisa mengambil langkah cepat. Jika kepala badan ini malah rangkap jabatan, bagaimana publik bisa yakin informasi itu tak tercecer atau dipelintir?
Angga Raka Prabowo memang dilantik dengan payung Keputusan Presiden. Tapi payung hukum bukan berarti membenarkan kerakusan. Legalitas bukanlah legitimasi moral. Dan ketika pejabat sudah kehilangan moral, maka rakyat berhak marah, berhak mengutuk, dan berhak menuntut perubahan.
Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Apakah ia akan membiarkan pejabatnya bertingkah bak raja kecil yang rakus jabatan? Ataukah ia berani menunjukkan bahwa pemerintahan ini tak akan ditunggangi lintah kuasa?
Rakyat menunggu jawaban. Bukan sekadar klarifikasi manis, tapi langkah nyata yang membuktikan bahwa kursi kekuasaan bukan barang dagangan. Karena jika kerakusan ini terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat akan hancur, dan demokrasi kita hanya akan jadi panggung boneka bagi garong berdasi.
Sampai hari ini, Angga Raka belum bergeming. Publik hanya disuguhi alasan normatif, sementara kegeraman rakyat terus membara. Tapi publik juga tahu: kebenaran sejati bukan hanya soal kata-kata, melainkan sikap tegas yang membela rakyat, bukan memanjakan para setan keparat di kursi kekuasaan.
