Aspirasimediarakyat.com — Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa yang akan membentang di 25 kabupaten dan kota dengan estimasi investasi hingga US$100 miliar atau sekitar Rp1.681 triliun menghadirkan ambisi besar negara dalam menghadapi ancaman kenaikan muka laut dan penurunan tanah, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola pembiayaan, dampak sosial-ekologis, serta jaminan keberlanjutan proyek raksasa yang digadang sebagai benteng peradaban pesisir Jawa.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa proyek tanggul laut raksasa tersebut dirancang sebagai proteksi jangka panjang bagi kawasan Pantura yang kian terpapar banjir rob dan abrasi. Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menyebut kebutuhan investasi berada pada kisaran US$80 miliar hingga US$100 miliar.
“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100 miliar,” ujar Didit saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (23/2/2026). Dengan asumsi kurs Rp16.815 per dolar AS, nilai itu setara sekitar Rp1.681 triliun—angka yang melampaui banyak proyek infrastruktur nasional sebelumnya.
Peta pembangunan GSW akan melintasi wilayah Banten, mencakup Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang, sebelum tersambung ke DKI Jakarta. Kawasan ini selama bertahun-tahun menghadapi ancaman banjir pesisir yang kian intens akibat kombinasi kenaikan muka laut dan penurunan tanah.
Di Jawa Barat, tanggul direncanakan melindungi pesisir Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon. Wilayah-wilayah ini menjadi simpul industri, pertanian, dan perikanan yang rentan terdampak perubahan garis pantai.
Proyek kemudian memanjang ke Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Kabupaten Rembang. Beberapa daerah tersebut telah mengalami banjir rob kronis yang mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Pada ujung timur Pantura, pembangunan difokuskan di Jawa Timur, mencakup pesisir Kabupaten Tuban, Lamongan, dan berakhir di Kabupaten Gresik. Seluruh wilayah dipilih berdasarkan tingkat kerawanan terhadap kenaikan muka laut serta urgensi mitigasi bencana pesisir.
Didit menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah agar proyek tidak terhenti di tengah jalan. “Kita bekerja sama, melakukan mitigasi dan koordinasi agar pada saat pelaksanaannya tidak berhenti di tengah. Kami melibatkan mereka sebagai kepanjangan tangan di daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa konstruksi GSW akan didukung pembiayaan dari APBN maupun APBD. Skema pembiayaan disebut masih terus dimatangkan agar sejalan dengan kapasitas fiskal negara.
Pembangunan tanggul laut tersebut akan dipimpin oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, dengan Kemenko IPK bertindak sebagai dewan pengarah. Badan ini masih dalam tahap penyempurnaan konsep kelembagaan dan desain teknis.
AHY menyatakan fokus utama adalah melindungi kawasan seperti Jakarta, Semarang, dan Demak dari ancaman banjir rob dan land subsidence. “Tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan, termasuk konsep pembiayaannya,” katanya.
Secara hukum, proyek ini akan masuk kategori Proyek Strategis Nasional yang memerlukan sinkronisasi regulasi tata ruang, lingkungan hidup, serta pengadaan lahan. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi instrumen kunci yang tidak boleh direduksi sekadar formalitas administratif.
Di tengah optimisme pembangunan, para pengamat tata ruang mengingatkan bahwa tanggul raksasa bukan solusi tunggal. Reklamasi, pengendalian ekstraksi air tanah, rehabilitasi mangrove, serta penataan kawasan pesisir tetap harus berjalan paralel.
“Anggaran sebesar Rp1.681 triliun bukan sekadar angka fantastis, melainkan komitmen fiskal lintas generasi; dan jika proyek ini tidak disertai transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan ketat, maka ia berpotensi menjelma menjadi monumen beton yang megah namun rapuh secara sosial—membentang panjang di atas laut, tetapi menyisakan lubang besar dalam akuntabilitas—karena membangun tembok raksasa tanpa membangun tata kelola yang kokoh sama saja mendirikan istana pasir yang menunggu ombak pertama untuk menguji integritasnya.”
Proyek sebesar ini tidak boleh menjadi ladang spekulasi yang mengabaikan hak masyarakat pesisir atas ruang hidupnya. Setiap rupiah uang publik yang digelontorkan wajib kembali dalam bentuk perlindungan nyata, bukan sekadar janji teknokratik.
Seorang pakar kelautan menyatakan bahwa desain GSW harus mempertimbangkan dinamika arus dan sedimentasi agar tidak memicu dampak baru di wilayah lain. “Struktur raksasa bisa mengubah pola arus. Jika tidak dihitung matang, wilayah yang tidak ditanggul bisa justru menerima dampak lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom pembangunan menilai skema pembiayaan campuran APBN dan APBD perlu transparansi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kajian kelayakan ekonomi jangka panjang agar beban fiskal tidak menekan program kesejahteraan lain.
Bagi warga Pantura, GSW bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan harapan untuk menghentikan air laut yang perlahan merayap ke ruang tamu mereka. Namun harapan itu harus dibangun di atas perencanaan matang, hukum yang tegas, dan pengawasan yang terbuka.
Rakyat mendengar ketika investasi raksasa diumumkan, rakyat melihat ketika beton mulai dicor di bibir laut, rakyat bersuara ketika ruang hidupnya terdampak, dan rakyat bergerak ketika keadilan ekologis terasa terancam; Giant Sea Wall hanya akan menjadi benteng peradaban jika ia berdiri bukan semata sebagai simbol ambisi, melainkan sebagai perwujudan tata kelola yang jujur, perlindungan yang adil, dan komitmen negara menjaga masa depan pesisir tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.
