Aspirasimediarakyat.com — Presiden Prabowo Subianto kembali menebalkan barisan kekuasaannya. Belum genap setahun memimpin, ia terus menambah kursi baru dan membentuk lembaga baru dalam struktur pemerintahan. Rakyat yang dulu dijanjikan efisiensi kini justru menyaksikan kabinet yang semakin sesak—sebuah gambaran kekuasaan yang kian menjalar ke segala lini, sementara janji perampingan birokrasi tinggal jadi jargon.
Langkah terbaru Presiden terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025, ketika ia melantik dua wakil menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Akhmad Wiyagus resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, melengkapi dua nama sebelumnya—Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk—sehingga posisi Wamendagri kini diisi tiga orang. Sementara itu, Benjamin Paulus Octavianus diangkat menjadi Wakil Menteri Kesehatan, mendampingi Dante Saksono Harbuwono.
Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Velix Wanggai dan beranggotakan sembilan orang. Komite ini disebut-sebut untuk mempercepat pelaksanaan program Otsus di Papua, namun di balik pembentukannya, muncul dugaan adanya aroma politik akomodasi.
Komite itu diisi oleh sejumlah nama besar: John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar. Komposisi yang heterogen—dari purnawirawan jenderal hingga mantan caleg Gerindra—menunjukkan pola rekrutmen yang lebih politis ketimbang fungsional.
Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, Presiden juga membentuk Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang dipimpin Didit Herdiawan Ashaf. Disusul pelantikan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian pada 17 September 2025. Penambahan ini membuat Kabinet Merah Putih semakin padat dengan 48 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 kepala badan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penambahan jabatan dan lembaga baru itu semata menyesuaikan kebutuhan. “Ada fungsi lembaga yang kini tergantikan di kementerian. Tidak masalah kalau dilebur atau ditambah,” ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Namun bagi pengamat politik, alasan itu terdengar klise. Kepala Lembaga Kajian LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menilai langkah Presiden memperluas struktur kabinet adalah upaya memperkuat kontrol politik melalui distribusi jabatan dan loyalitas. “Presiden membangun dukungan lebih luas, tapi risikonya arah kebijakan makin kabur,” ujarnya, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Jaleswari menilai penambahan kursi justru berpotensi menimbulkan paradoks birokrasi: semakin gemuk kabinet, semakin sulit koordinasi dan konsistensi kebijakan. Reformasi birokrasi yang mestinya menekankan efisiensi justru berubah menjadi politik akomodasi berkedok perbaikan.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi kegagalan memandang negara sebagai institusi pelayanan publik,” kata Jaleswari dengan nada tajam. Selama birokrasi dijadikan alat tawar elit politik, bukan alat pelayanan rakyat, kata dia, kursi jabatan akan terus bertambah tanpa arah.
“Pernyataan itu menggema di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum membaik. Publik mempertanyakan urgensi penambahan posisi pejabat tinggi saat inflasi menekan harga pangan dan lapangan kerja masih terbatas. Di sinilah paradoks kekuasaan terasa—ketika negara justru sibuk menambah pejabat, bukan mempercepat kesejahteraan rakyat.”
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, melihat fenomena ini sebagai strategi mempercepat program yang menumpuk. “Penambahan wakil menteri mencakup hal-hal strategis untuk mempercepat pembenahan sektor dalam negeri dan kesehatan,” ujarnya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Namun Firman juga mengingatkan potensi tumpang tindih. Dengan banyaknya lembaga baru, batas fungsi dan kewenangan antarinstansi bisa kabur. “Dalam praktiknya nanti justru tidak efisien, karena fungsi lembaga baru bisa beririsan dengan yang sudah ada,” katanya.
Menurut Firman, di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah semestinya memberdayakan lembaga yang sudah eksis melalui evaluasi menyeluruh, bukan menambah beban birokrasi. “Buat lebih efektif lewat reformasi struktural, bukan perluasan struktur,” tegasnya.
Situasi ini mengingatkan publik pada masa-masa di mana kekuasaan kerap mengidentikkan kontrol politik dengan banyaknya jabatan. Padahal, sejarah membuktikan, gemuknya struktur pemerintahan tak selalu berbanding lurus dengan kinerja negara.
Rakyat disuruh berhemat, tapi negara terus menambah kursi kekuasaan. Seolah jabatan baru lebih penting daripada harga beras yang terus naik atau subsidi yang tak tepat sasaran. Di balik pelantikan yang disiarkan megah, terselip tanya: siapa sebenarnya yang dilayani oleh pemerintah yang semakin gemuk ini?
Pemerintahan Prabowo tampak ingin menggabungkan kendali militeristik dengan politik akomodasi, mencoba menjaga stabilitas melalui distribusi jabatan. Namun, efektivitasnya masih tanda tanya besar. Setiap posisi baru menambah beban koordinasi dan memperlemah kontrol kebijakan.
Kritik juga datang dari kalangan reformis yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dari semangat reformasi birokrasi. Mereka menilai Prabowo terlalu kompromistis terhadap kekuatan politik pendukungnya, bahkan di saat publik menuntut efisiensi dan profesionalisme.
Muncul kekhawatiran, kabinet yang semakin gemuk hanya akan menjadi “ladang loyalitas” tanpa arah strategis. Program prioritas berpotensi terhambat oleh ego sektoral antarpejabat. Di sisi lain, peran pengawasan masyarakat kian penting untuk memastikan jabatan baru tidak sekadar jadi sarana pembagian kekuasaan.
Presiden Prabowo memang kerap menekankan pentingnya percepatan kerja dan efektivitas kebijakan. Namun, efektivitas tidak selalu berarti menambah orang. Kadang justru berani memangkas, merampingkan, dan menghapus yang tidak efisien.
Sebetulnya rakyat butuh hasil, bukan seremoni. Negeri ini tidak kekurangan pejabat, tapi kekurangan keteladanan. Dan bila kursi kekuasaan terus bertambah sementara ruang publik kian sempit, sejarah akan mencatat—kabinet gemuk ini bukan tanda kekuatan negara, melainkan sinyal bahwa negara sedang kehilangan arah.
