Aspirasimediarakyat.com — Perseteruan hukum antara Roy Suryo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terus bergulir tanpa tanda rekonsiliasi, menempatkan isu ini bukan sekadar konflik personal, melainkan pertemuan antara hukum pidana, etika demokrasi, kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta mekanisme penegakan hukum yang diuji transparansi dan konsistensinya di hadapan sorotan masyarakat luas.
Kasus ini kembali mengemuka setelah pernyataan tegas dari kedua belah pihak yang sama-sama menyatakan tidak akan berdamai. Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya, sementara Jokowi menegaskan proses hukum tetap berjalan terpisah dari urusan maaf secara pribadi.
Persoalan bermula dari tudingan bahwa ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang dimiliki Jokowi adalah palsu. Klaim ini sejak awal dibantah berbagai pihak, namun terus dipersoalkan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya hingga berujung proses hukum di Polda Metro Jaya.
Jokowi sempat menyampaikan kesiapannya menunjukkan ijazah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi di pengadilan. Namun pernyataan ini justru menjadi sasaran kritik Roy Suryo yang menilai ucapan tersebut tidak sesuai fakta.
Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur, mengungkapkan kliennya menolak opsi damai. Dalam sebuah siniar Forum Keadilan TV, ia menyebut Roy Suryo meyakini persoalan ini menyangkut kepentingan bangsa.
Menurut Gafur, Roy Suryo merasa tidak ingin Indonesia “ditipu” oleh dokumen yang dianggap bermasalah dan berdampak pada legitimasi kekuasaan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa konflik telah bergeser dari ranah hukum semata ke wilayah moral dan politik persepsi.
Roy Suryo secara terbuka menyebut Jokowi berbohong terkait beberapa pernyataan publiknya. Salah satunya soal klaim Jokowi bahwa laporan yang dibuat tidak menyebut nama terlapor, melainkan hanya peristiwa.
Roy menilai pernyataan itu tidak sejalan dengan fakta gelar perkara khusus, di mana nama-nama terlapor dan pasal-pasal yang dikenakan tercantum jelas. Ia juga menyoroti klaim Jokowi soal kepemilikan ijazah asli yang menurutnya telah disita penyidik sejak Juli 2025.
Dalam pandangan Roy, menunjukkan ijazah di persidangan bukanlah substansi utama. Ia mendorong agar dokumen tersebut diuji melalui laboratorium forensik independen, melibatkan institusi akademik dan lembaga penelitian nasional.
“Ketika polemik ini dibiarkan berlarut, hukum berisiko berubah menjadi arena tarik-menarik kuasa, bukan ruang terang untuk menemukan kebenaran substantif.”
Sementara itu, Jokowi menegaskan tetap melanjutkan perkara hukum. Ia menyatakan bahwa urusan maaf adalah persoalan pribadi, sedangkan proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka yang dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama berjumlah lima orang, sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan 28 UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Klaster pertama juga dikenakan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, sedangkan klaster kedua menghadapi tambahan pasal terkait manipulasi dokumen elektronik.
Ancaman pidana bagi klaster kedua mencapai 8 hingga 12 tahun penjara. Namun hingga kini, belum ada penahanan terhadap para tersangka, memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas dan kecepatan penanganan perkara.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, apabila ingin perkara cepat selesai, penahanan dapat menjadi instrumen percepatan proses. Menurutnya, KUHAP memang tidak mewajibkan penahanan untuk perkara tertentu, tetapi tanpa penahanan, tidak ada batas waktu yang menekan penyidik.
Polda Metro Jaya menyatakan belum melakukan penahanan karena masih memeriksa saksi dan ahli yang diajukan tersangka. Polisi juga membuka ruang praperadilan bagi pihak yang keberatan atas penetapan tersangka.
Penegakan hukum yang lamban dan berlarut berpotensi melukai rasa keadilan publik, terutama ketika kasus menyangkut figur publik dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Perkara ijazah ini kini berdiri sebagai cermin bagaimana hukum, politik, dan opini publik saling berkelindan, menuntut aparat penegak hukum bekerja presisi, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun, agar kebenaran tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk konflik dan rakyat memperoleh kepastian hukum yang adil.
