Aspirasimediarakyat.com, Indramayu — Pengungkapan dua kasus penyalahgunaan energi bersubsidi di Indramayu, mulai dari praktik pengoplosan LPG hingga penyelewengan BBM Pertalite, kembali menyoroti rapuhnya sistem distribusi yang seharusnya melindungi masyarakat kecil, sekaligus membuka pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan, integritas tata kelola energi, serta celah regulasi yang kerap dimanfaatkan untuk meraup keuntungan di tengah keterbatasan akses rakyat terhadap kebutuhan dasar.
Kepolisian Resor Indramayu mengungkap kasus tersebut di wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan mengamankan dua orang tersangka beserta sejumlah barang bukti yang mengindikasikan praktik ilegal berlangsung secara sistematis.
Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam menertibkan penyalahgunaan energi bersubsidi yang selama ini merugikan masyarakat luas.
“Kami akan melakukan penyidikan secara menyeluruh, termasuk uji laboratorium dan pemeriksaan ahli migas untuk memastikan seluruh unsur terpenuhi,” ujar Fajar, menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional.
Kasus pertama yang diungkap adalah praktik pengoplosan LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram, yang dilakukan oleh tersangka berinisial RW (40), warga setempat.
Modus yang digunakan tergolong sederhana namun berdampak besar, yakni memindahkan isi beberapa tabung gas subsidi ke dalam satu tabung besar menggunakan alat regulator yang telah dimodifikasi.
Praktik ini ibarat menyedot hak publik secara perlahan, mengalihkan subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin menjadi komoditas komersial yang dijual dengan harga lebih tinggi.
Setiap tabung hasil oplosan dijual sebagai gas non-subsidi, dengan keuntungan yang mencapai sekitar Rp96 ribu per tabung, angka yang menunjukkan adanya motif ekonomi yang kuat di balik pelanggaran tersebut.
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita satu unit mobil pikap, puluhan tabung gas berbagai ukuran, serta peralatan modifikasi seperti selang dan segel yang diduga tidak sesuai standar.
Kasus kedua melibatkan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite oleh seorang perempuan berinisial H (35), yang diduga memanfaatkan celah dalam sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
Pelaku menggunakan barcode milik orang lain untuk membeli BBM dalam jumlah besar, kemudian memindahkannya ke dalam jerigen dan galon untuk dijual kembali dengan harga di atas ketentuan subsidi.
Modus ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem distribusi belum sepenuhnya mampu menutup celah manipulasi, justru membuka ruang baru bagi praktik penyimpangan yang lebih adaptif.
Dalam kasus ini, polisi juga menyita satu unit mobil pikap, puluhan jerigen berisi dan kosong, serta peralatan pemindahan bahan bakar yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal tersebut.
Kapolres Indramayu menegaskan bahwa kedua kasus ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam sistem distribusi energi bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran.
“Distribusi BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran. Penyalahgunaan seperti ini berdampak langsung pada masyarakat kecil,” kata Fajar, menekankan dampak sosial dari praktik tersebut.
Dalam perspektif kebijakan publik, energi bersubsidi merupakan instrumen negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, sehingga setiap penyimpangan memiliki implikasi luas terhadap keadilan sosial.
Penyalahgunaan seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan kelangkaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, praktik ilegal ini juga berisiko mengganggu stabilitas harga di tingkat lokal, karena distribusi yang tidak merata dapat memicu lonjakan harga di pasar.
Secara regulasi, pengelolaan energi bersubsidi diatur secara ketat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai peruntukan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan.
Kelemahan pengawasan, keterbatasan teknologi, serta rendahnya kesadaran sebagian pihak menjadi kombinasi faktor yang membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi.
Namun, penindakan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem yang lebih komprehensif, termasuk penguatan pengawasan dan integrasi data distribusi.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi, sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga keadilan sosial.
Partisipasi publik menjadi penting karena masyarakat berada di garis terdepan dalam merasakan dampak langsung dari setiap penyimpangan yang terjadi.
“Kasus ini menjadi pengingat bahwa subsidi energi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, melainkan hak yang harus dijaga agar tidak diselewengkan oleh kepentingan sempit. Setiap praktik pengoplosan dan penyelewengan adalah potret bagaimana sistem yang lemah dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.”
Jika tidak ditangani secara sistemik, fenomena ini berpotensi terus berulang dengan pola yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.
Penanganan yang tegas, transparan, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa energi bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Upaya ini sekaligus menjadi ujian bagi negara dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan subsidi dan efektivitas distribusinya di lapangan.
Dalam ruang yang lebih luas, persoalan ini menyentuh inti dari keadilan distribusi sumber daya, di mana setiap liter bahan bakar dan setiap kilogram gas memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar komoditas ekonomi.
Pengungkapan kasus di Indramayu menjadi refleksi bahwa pengawasan distribusi energi harus diperkuat tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembenahan sistem yang mampu menutup celah penyimpangan, sehingga subsidi yang diberikan negara benar-benar menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak berubah menjadi ladang keuntungan bagi praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan awal kebijakan tersebut.
