Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Polemik pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, urgensi kebijakan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara, di tengah sorotan DPR dan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai menelusuri potensi celah korupsi dalam seluruh siklus pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan.
Isu ini mencuat setelah rencana pengadaan motor listrik tersebut dinilai tidak melalui mekanisme pelaporan yang memadai kepada DPR, sehingga memicu kritik tajam dari kalangan legislatif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Program tersebut diketahui ditujukan untuk mendukung operasional distribusi dalam program Makan Bergizi Gratis, yang menyasar wilayah dengan akses geografis sulit, sehingga membutuhkan sarana mobilitas yang efisien dan adaptif.
Namun, di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan mengenai urgensi jumlah pengadaan yang mencapai puluhan ribu unit serta relevansinya terhadap kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam konteks efisiensi anggaran negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap praktik korupsi, sehingga setiap kebijakan harus diawasi secara ketat.
Ia menyatakan bahwa KPK mendukung program prioritas pemerintah, namun tetap mengedepankan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran dalam implementasinya.
Menurut Budi, langkah yang tengah dilakukan adalah kajian mendalam terhadap proses pengadaan tersebut, guna mengidentifikasi potensi celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan.
Kajian ini mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, sebagai bagian dari upaya pencegahan yang sistematis.
Dalam tahap perencanaan, KPK menyoroti pentingnya analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk apakah spesifikasi kendaraan yang dipilih benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan operasional di berbagai daerah.
“Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah kebutuhan tersebut bersifat merata atau justru spesifik pada wilayah tertentu, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih selektif dalam pengadaan.”
Pada tahap pelaksanaan, perhatian KPK juga tertuju pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rekam jejak perusahaan penyedia yang memenangkan tender pengadaan motor listrik tersebut.
Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa perusahaan penyedia dinilai masih relatif baru, dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, sehingga memunculkan keraguan terkait kapasitas dan kredibilitasnya.
Budi menekankan bahwa setiap keputusan dalam proses pengadaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Sementara itu, DPR menilai pengadaan tersebut tidak hanya minim urgensi, tetapi juga berpotensi memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi penggunaan anggaran.
Kritik DPR juga menyoroti tidak adanya konsultasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, serta dugaan belum adanya persetujuan penuh dari Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut bukanlah program mendadak, melainkan telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa proses administrasi telah mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran sesuai regulasi Kementerian Keuangan.
Dadan juga mengungkapkan bahwa dari target awal 25.644 unit, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit atau sekitar 85,01 persen hingga batas waktu yang ditentukan.
Ia menegaskan bahwa seluruh unit motor listrik tersebut merupakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri mencapai 48,5 persen, serta diproduksi di fasilitas manufaktur di Citeureup, Jawa Barat.
Meski demikian, hingga saat ini ribuan unit motor listrik tersebut belum didistribusikan karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai Barang Milik Negara.
Menurut Dadan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Distribusi kendaraan nantinya akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan operasional di berbagai wilayah yang menjadi target program.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI telah memanggil pihak Badan Gizi Nasional untuk memberikan penjelasan secara langsung dalam rapat kerja, guna menjawab berbagai pertanyaan publik yang berkembang.
Polemik ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan informasi antar lembaga negara, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi berbeda di ruang publik terkait validitas dan urgensi kebijakan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang solid serta transparansi yang konsisten dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Pengadaan dalam skala besar tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga sensitivitas terhadap persepsi publik, terutama terkait penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Situasi ini menempatkan pengadaan motor listrik bukan sekadar sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai cermin bagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi diuji secara nyata di hadapan publik.
Di tengah kebutuhan akan program sosial yang efektif, setiap keputusan pengeluaran negara dituntut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa tata kelola anggaran publik tidak boleh hanya berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang manfaat, kebutuhan, dan dampaknya bagi masyarakat luas secara nyata dan terukur.
