Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah meningkatnya kegelisahan investor asal China terhadap perubahan cepat kebijakan sektor pertambangan nasional, sikap BYD Indonesia yang tetap menyatakan optimisme investasi jangka panjang di Indonesia menghadirkan satu pesan penting: bahwa kepercayaan pasar tidak hanya dibangun oleh insentif fiskal, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kedaulatan regulasi, kepastian hukum, dan rasa aman bagi modal yang masuk.
Pernyataan tersebut muncul setelah China Chamber of Commerce in Indonesia melayangkan surat protes kepada pemerintahan Prabowo Subianto terkait perubahan kebijakan di sektor pertambangan.
Surat itu menjadi penanda bahwa dinamika hubungan antara negara dan investor asing sedang memasuki fase yang lebih sensitif, terutama pada sektor-sektor strategis seperti mineral dan energi.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang aktif menata ulang kebijakan pertambangan untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui rencana kenaikan royalti mineral.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kewajiban penempatan 100 persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam serta revisi formula Harga Patokan Mineral untuk komoditas seperti nikel dan bauksit.
Dari perspektif negara, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan manfaat sumber daya alam lebih besar kembali kepada rakyat.
Namun dari perspektif pelaku usaha, terutama investor asing, perubahan yang terlalu cepat kerap dibaca sebagai sinyal meningkatnya ketidakpastian usaha.
Dalam suratnya, Kamar Dagang China meminta pemerintah memperkuat kepastian hukum dan memperbaiki kenyamanan berusaha bagi investor asal Negeri Tirai Bambu.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari regulasi yang dinilai semakin ketat, penegakan hukum yang dianggap berlebihan, hingga dugaan adanya pungutan yang mengganggu operasional perusahaan.
Di tengah polemik itu, BYD Indonesia memilih mengambil posisi yang lebih tenang dan strategis.
Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, Luther T. Panjaitan, menegaskan bahwa perusahaan tidak berada pada sektor yang sama dengan isu yang dipersoalkan dalam surat tersebut.
“Terkait hal itu, kami tidak bisa berkomentar ya, karena itu di luar dari industri di mana BYD beroperasi saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Luther menegaskan bahwa BYD tetap melihat Indonesia sebagai pasar strategis dengan prospek jangka panjang yang menjanjikan.
Pernyataan itu penting. Di tengah kabut ketidakpastian regulasi, investor yang tetap bertahan biasanya bukan sedang berjudi—mereka sedang membaca peluang lebih besar dari sekadar gejolak sesaat.
“Investasi BYD ini dalam pertimbangan jangka panjang, tidak hanya terkait dinamika ekonomi ataupun kebijakan,” kata Luther.
Optimisme itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan data Gaikindo, BYD masih menjadi merek otomotif China dengan penjualan terbesar di Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026.
Penjualan wholesales mereka tercatat mencapai 17.098 unit, angka yang menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik nasional masih bergerak dalam tren pertumbuhan positif.
Saat ini, BYD memasarkan sejumlah model seperti BYD Atto 1, BYD Atto 3, BYD Seal, BYD Dolphin, hingga BYD M6 di pasar domestik.
Tidak berhenti pada penjualan, BYD juga sedang membangun fasilitas produksi di Subang dengan kapasitas hingga 150.000 unit per tahun dan nilai investasi sekitar Rp11,2 triliun.
Investasi pabrik tersebut menjadi indikator kuat bahwa Indonesia masih dipandang sebagai basis produksi penting dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Pada saat yang sama, hubungan dagang Indonesia dan China memang terlalu besar untuk diabaikan. Data perdagangan menunjukkan China masih menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor.
Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China bahkan tumbuh konsisten dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa eratnya hubungan ekonomi kedua negara.
Karena itu, polemik kebijakan seperti ini tidak boleh dibaca hanya sebagai gesekan administratif antara pemerintah dan investor. Ia adalah ujian terhadap kematangan negara dalam mengelola kepentingan nasional tanpa menciptakan kesan anti-investasi. Indonesia berhak menata ulang aturan untuk melindungi kepentingan rakyat dan mengoptimalkan sumber daya alamnya, tetapi kepercayaan pasar juga perlu dirawat dengan konsistensi, kepastian, dan komunikasi yang jernih. Sebab pembangunan ekonomi modern tidak tumbuh dari ketegangan yang dibiarkan membesar, melainkan dari keseimbangan antara keberanian negara mengatur dan keyakinan investor untuk tetap tinggal.
Editor: Kalturo
