Aspirasimediarakyat.com, Karo — Di tengah derasnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menampilkan angka fantastis dan aktor berpengaruh, mencuatnya kasus Toni Aji Anggoro dari Kabupaten Karo menghadirkan pertanyaan mendasar tentang batas tanggung jawab hukum seorang pekerja teknis dalam proyek desa, sekaligus menguji sensitivitas sistem peradilan dalam membedakan antara pelaku utama, pihak terlibat, dan mereka yang mungkin hanya menjadi bagian kecil dalam rantai panjang dugaan penyimpangan keuangan negara.
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan website dan video profil desa yang berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 di sejumlah wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Proyek tersebut ditawarkan oleh dua pihak, yakni Jesaya Ginting dan Jesaya Perangin-angin, kepada para kepala desa dengan nilai paket mencapai Rp 30 juta untuk video profil dan Rp 10 juta untuk pembuatan website desa.
Dalam pelaksanaannya, Toni Aji Anggoro terlibat sebagai tenaga teknis yang bertugas mengerjakan pembuatan website sesuai kebutuhan proyek.
Namun, keterlibatan yang awalnya bersifat teknis tersebut justru menyeretnya ke dalam pusaran hukum yang jauh lebih besar dari peran yang ia jalankan.
Puncak pengerjaan proyek terjadi pada tahun 2023, meliputi sejumlah kecamatan seperti Mardinding, Juhar, Laubaleng, hingga Kutabuluh, yang menjadi bagian dari implementasi program tersebut.
Meskipun nilai anggaran per desa mencapai Rp 10 juta, Toni disebut hanya menerima honor sekitar Rp 5.710.000 untuk setiap website yang dikerjakannya.
Dalam proses audit, Inspektorat Kabupaten Karo menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan.
Salah satu temuan yang mencuat adalah penggunaan layanan gratis seperti Google Maps tanpa penggunaan domain resmi sebagaimana standar yang ditetapkan dalam proyek.
Audit tersebut kemudian menyimpulkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 229.468.327, yang menjadi dasar bagi proses hukum lebih lanjut.
Dalam persidangan, Toni dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan berdasarkan putusan pada 28 Januari 2026.
Majelis hakim menilai bahwa Toni terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP terkait perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Vonis tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa yang digelar oleh Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera Utara di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa, Kopral Jono, menyampaikan keberatan atas putusan yang dianggap tidak proporsional terhadap peran Toni.
“Toni tidak memiliki kewenangan penyusunan RAB, tidak mengelola dana desa, dan hanya menerima honor teknis, namun divonis seolah-olah memegang kendali anggaran,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat narasi yang berkembang di tengah publik bahwa Toni diduga menjadi korban dari konstruksi hukum yang lebih besar.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Rizaldi menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
“Kami objektif, tidak ada kriminalisasi, semua sesuai SOP dan undang-undang tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara korupsi, keterlibatan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak dalam satu rangkaian perbuatan.
“Dia sebagai operator bekerja sama dengan pihak lain, dan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peran dalam perbuatan tersebut,” tambahnya.
Di sisi lain, keluarga Toni mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang dinilai berjalan terlalu cepat dan tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai.
Kakaknya, Tina, menyebut bahwa perubahan status dari saksi menjadi tersangka terjadi dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam.
Ia juga mempertanyakan substansi dakwaan yang dinilai tidak mencerminkan posisi Toni sebagai pekerja teknis dengan bayaran terbatas.
“Upaya keluarga untuk mengangkat kasus ini ke ruang publik pun disebut belum mendapatkan perhatian luas, berbeda dengan kasus lain yang memiliki kemiripan pola. Situasi ini memperlihatkan bagaimana persepsi publik terhadap keadilan sering kali dibentuk bukan hanya oleh fakta hukum, tetapi juga oleh distribusi perhatian dan narasi yang berkembang.”
Secara normatif, hukum pidana korupsi memang memungkinkan penjeratan terhadap setiap pihak yang turut serta dalam perbuatan yang merugikan negara.
Namun, perdebatan muncul pada titik proporsionalitas, yakni sejauh mana peran individu dalam sebuah proyek dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat.
Kasus ini pun menjadi refleksi atas pentingnya kehati-hatian dalam membangun konstruksi hukum, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Lebih jauh, perkara ini menyoroti perlunya transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek desa, yang kerap melibatkan banyak pihak dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Di tengah kompleksitas tersebut, sistem hukum dituntut mampu memilah secara objektif antara pelaku utama, pihak yang memperoleh keuntungan signifikan, dan pelaksana teknis yang berada di lapisan bawah struktur.
Keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan publik menjadi krusial, agar hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kasus Toni Aji Anggoro pada akhirnya bukan sekadar perkara hukum, melainkan cermin dari dinamika keadilan yang diuji dalam praktik, di mana transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama agar setiap putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh nalar publik sebagai bentuk keadilan yang utuh dan bermartabat.
