Aspirasimediarakyat.com — Penggeledahan rumah dua aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Palembang oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menguak dugaan praktik korupsi sistemik dalam tata kelola lalu lintas pelayaran Sungai Lalan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp160 miliar, sekaligus memperlihatkan bagaimana kebijakan daerah yang seharusnya mengatur keselamatan pelayaran justru diduga dimanfaatkan sebagai instrumen pungutan yang tidak transparan dan menjauh dari kepentingan publik.
Langkah penyidikan tersebut dilakukan dengan menggeledah dua lokasi berbeda yang terkait dengan saksi berinisial YK dan B, masing-masing berada di kawasan Kemuning dan wilayah Ilir Timur II, Palembang.
Penggeledahan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi dalam rentang waktu cukup panjang, yakni sejak 2019 hingga 2025.
Dalam proses tersebut, penyidik menyita berbagai barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara, mulai dari satu unit sepeda motor Harley Davidson hingga logam mulia seberat 275 gram.
Selain itu, aparat juga mengamankan uang tunai sebesar Rp367 juta, empat unit telepon seluler, satu unit iPad, serta sejumlah dokumen yang dianggap penting untuk kepentingan penyidikan lanjutan.
Barang-barang tersebut kini berada dalam penguasaan penyidik sebagai bagian dari upaya menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanni Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa proses penggeledahan berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan tindakan hukum tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh barang yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi perkara dan mengungkap pola yang digunakan dalam praktik dugaan korupsi tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, sebelumnya telah mengungkap bahwa kasus ini berkaitan dengan potensi kerugian negara yang mencapai Rp160 miliar, sebuah angka yang mencerminkan besarnya skala dugaan penyimpangan.
Menurut penjelasannya, modus operandi kasus ini berakar dari penerapan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017 yang mewajibkan kapal tongkang menggunakan jasa pemanduan saat melintasi jembatan.
Kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, namun dalam implementasinya diduga mengalami distorsi yang mengarah pada praktik pungutan di luar mekanisme resmi.
Kerja sama antara Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan pihak swasta, yakni CV R pada 2019 dan PT A pada 2024, menjadi titik krusial dalam rantai operasional yang kini tengah disorot aparat penegak hukum.
Dalam praktiknya, setiap kapal yang melintas dikenakan tarif jasa pemanduan antara Rp9 juta hingga Rp13 juta untuk satu kali perjalanan, angka yang dinilai signifikan jika dikalkulasikan secara akumulatif.
Namun, persoalan utama muncul dari dugaan bahwa dana yang dipungut tersebut tidak seluruhnya masuk ke kas pemerintah daerah, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.
“Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian dengan potensi keuntungan ilegal mencapai sekitar Rp160 miliar,” ujar Ketut Sumedana dalam konferensi pers.
“Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan dan keselamatan justru berpotensi berubah menjadi ladang ekonomi tersembunyi bagi pihak-pihak tertentu.”
Dari perspektif hukum administrasi negara, dugaan penyimpangan ini juga membuka pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah serta transparansi dalam kerja sama dengan pihak ketiga.
Di sisi lain, penyitaan barang-barang bernilai tinggi seperti kendaraan mewah dan logam mulia menimbulkan indikasi adanya akumulasi kekayaan yang patut ditelusuri lebih lanjut dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi.
Pendekatan penegakan hukum yang dilakukan Kejati Sumsel menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu menembus struktur yang lebih luas.
Penyidik juga menegaskan komitmennya untuk terus mendalami perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aktor yang memiliki peran strategis dalam skema tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor transportasi dan logistik, yang memiliki peran vital dalam perekonomian, juga rentan terhadap praktik penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan kebijakan publik menjadi elemen yang tidak dapat ditawar, terutama dalam sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat luas.
Pengungkapan dugaan korupsi dalam lalu lintas pelayaran Sungai Lalan ini akhirnya mencerminkan bahwa celah dalam regulasi dan pengawasan dapat berkembang menjadi praktik yang merugikan negara dalam skala besar, sehingga upaya penegakan hukum yang konsisten, terbuka, dan menyeluruh menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan bukan menjadi ruang bagi praktik yang menyimpang.
