Aspirasimediarakyat.com — Ketergantungan impor yang masih tinggi membuat perekonomian Indonesia berada dalam posisi rawan menghadapi gejolak geopolitik global, terutama ketika negara-negara besar menerapkan kebijakan proteksionis seperti kenaikan tarif impor, karena tekanan tersebut tidak hanya menggerus cadangan devisa, melemahkan ketahanan fiskal, dan menahan laju pertumbuhan, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya fondasi kemandirian ekonomi nasional yang selama ini dibangun di atas pasokan luar negeri.
Penilaian tersebut disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik global dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang berdampak luas ke banyak negara, termasuk kawasan Asia Tenggara. Dalam peta regional, tekanan itu tidak terdistribusi secara merata karena masing-masing negara memiliki kekuatan fundamental ekonomi yang berbeda.
Peneliti INDEF, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa Singapura, Malaysia, dan Thailand relatif lebih tahan menghadapi guncangan eksternal karena struktur ekonomi mereka dinilai lebih solid, diversifikasi industrinya lebih matang, serta ketergantungan terhadap impor tertentu dapat dikelola dengan lebih baik melalui cadangan dan kebijakan mitigasi.
Indonesia, menurut Esther, berada pada posisi yang berbeda. Tingkat kerentanannya dinilai lebih tinggi karena ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih besar, baik untuk kebutuhan produksi, konsumsi, maupun penyangga stabilitas ekonomi makro, sehingga setiap gangguan global cepat merembet ke dalam negeri.
“Nah, kalau kita ini relatif rentan gitu ya, karena selain kerentanan itu tergantung dari fundamental ekonomi. Kenapa fundamental ekonomi kita itu relatif rentan? Ya, karena ketergantungan kita terhadap dunia luar ini tinggi gitu,” ujar Esther dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF bertema Liburan di Tengah Tekanan Fiskal, Senin (29/12/2025).
Volume impor yang tinggi, menurut INDEF, berdampak langsung pada arus devisa. Cadangan devisa cepat tergerus karena aliran keluar untuk membayar impor sering kali lebih besar dibandingkan akumulasi devisa dari ekspor, terutama ketika harga komoditas global berfluktuasi.
Sorotan INDEF tidak hanya tertuju pada impor barang modal dan bahan baku industri. Ketergantungan juga masih terjadi pada sektor pangan yang seharusnya menjadi fondasi kedaulatan ekonomi, mulai dari komoditas strategis hingga kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat.
“Sampai garam pun itu kita impor gitu,” kata Esther, menegaskan ironi struktural dalam pengelolaan sumber daya nasional yang sebenarnya melimpah tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan.
Kondisi tersebut membuat ekonomi domestik menjadi sangat sensitif terhadap guncangan global. Ketika ekonomi dunia melambat akibat konflik geopolitik, pengetatan moneter, atau perang dagang, pertumbuhan ekonomi nasional ikut tertahan karena mesin produksi dan konsumsi dalam negeri tidak sepenuhnya ditopang oleh kapasitas sendiri.
“Ketergantungan impor yang dibiarkan berlarut-larut adalah alarm keras bahwa kedaulatan ekonomi belum benar-benar berpihak pada rakyat, sebab kesejahteraan nasional digadaikan pada fluktuasi pasar global yang tidak pernah memihak negara berkembang.”
INDEF menilai perubahan arah kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. Fokus pembangunan tidak lagi cukup bertumpu pada pertumbuhan angka semata, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemandirian sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi nasional.
“Artinya kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi ini harus menjadi tolok ukur keberhasilan kita,” tutur Esther, menekankan bahwa ketahanan struktural harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan fiskal dan industri.
Di sisi lain, faktor investasi juga menjadi perhatian. Esther menilai berbagai kebijakan dan stimulus yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan investor secara konkret, terutama terkait kepastian infrastruktur dasar yang menjadi prasyarat utama pembangunan industri.
Investor, menurut INDEF, membutuhkan jaminan pasokan energi, ketersediaan air, dan konektivitas logistik sebelum membangun pabrik atau fasilitas produksi. Tanpa itu, minat investasi cenderung tertahan meskipun insentif fiskal ditawarkan.
Sektor pariwisata menghadapi tantangan serupa. Akses transportasi dan koneksi penerbangan yang belum merata dinilai menghambat arus investasi dan pergerakan wisatawan, sehingga potensi ekonomi daerah tidak berkembang optimal.
Tekanan lain muncul dari pasar tenaga kerja. Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal, sementara kesenjangan keterampilan dan tingkat pendidikan membuat daya serap tenaga kerja formal tetap terbatas, memperlemah kualitas pertumbuhan ekonomi.
Perlambatan juga terasa di sejumlah sektor seiring penurunan belanja barang dan jasa pemerintah. Anggaran negara kini difokuskan pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis serta penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang berdampak pada penyesuaian belanja sektor lain.
“Karena ada alokasi anggaran untuk anggaran-anggaran program prioritas. Nah, ini akan juga mengakibatkan perlambatan di sektor-sektor yang lainnya,” jelas Esther, menggambarkan konsekuensi kebijakan fiskal yang harus dikelola secara hati-hati.
Ketika ketergantungan impor terus dipelihara tanpa koreksi serius, ketidakadilan ekonomi berubah menjadi mesin sunyi yang menghisap daya tahan rakyat, memaksa publik menanggung risiko dari keputusan struktural yang tidak mereka kendalikan.
Sebagai respons, pemerintah mulai mendorong penurunan ketergantungan impor, terutama di sektor pangan dan energi. Untuk komoditas garam, pembangunan Sentra Industri Garam Nasional dilakukan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya memperkuat produksi dalam negeri.
Pada sektor energi, kebijakan peningkatan campuran biodiesel berbasis sawit terus didorong sebagai substitusi solar impor. Langkah-langkah ini dipandang penting, namun membutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan pengawasan agar benar-benar memperkuat kemandirian ekonomi, melindungi kepentingan rakyat, serta memastikan Indonesia tidak terus menjadi penonton di tengah pusaran ekonomi global yang kian keras dan kompetitif.
