Aspirasimediarakyat.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penyelamat generasi muda justru berubah menjadi mimpi buruk. Alih-alih memberikan asupan sehat, program ini berkali-kali menelan korban keracunan. Sementara itu, para penguasa berdasi hanya pandai menebar janji manis, seolah rakyat kecil bisa terus dipaksa menerima penderitaan.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mencoba menenangkan publik dengan jargon “zero tolerance to accident.” Kata-kata indah itu terdengar gagah di atas panggung, tapi di lapangan, anak-anak sekolah masih bergelimpangan di puskesmas. Kata “nol toleransi” hanyalah cat emas yang menutupi karat busuk, sementara garong berdasi tetap berpesta di balik proyek triliunan rupiah ini.
Qodari berdalih bahwa korban keracunan masih “kecil” jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat MBG yang mencapai 20 juta lebih. Pernyataan ini terasa seperti tamparan bagi keluarga korban. Bagi maling kelas kakap, nyawa dan kesehatan anak-anak hanyalah angka statistik. Bagi rakyat, satu anak yang keracunan sudah cukup untuk mengguncang hati.
Di Garut, Jawa Barat, 194 pelajar jadi korban usai menyantap makanan dari dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan, dan buah stroberi yang mestinya jadi santapan sehat justru berubah menjadi racun yang membuat mereka muntah dan pusing. Ada 19 siswa yang harus dirawat intensif. Inilah bukti nyata bahwa program yang dikendalikan setan keparat hanya melahirkan derita.
Di Sumatra Selatan, puluhan siswa di Kecamatan Pedamaran, OKI, juga mengalami hal serupa. Anak-anak muntah-muntah, mengeluh sakit perut, dan akhirnya harus ditangani medis. Sebanyak 39 korban tercatat, seolah menambah daftar panjang luka rakyat akibat program yang dikelola asal-asalan.
Namun, pejabat pusat terus bermain narasi. Mereka menyebut perbaikan mekanisme sedang berjalan, tanpa memberi rincian jelas. Kata-kata seperti “sedang diperbaiki” dan “sedang dievaluasi” hanyalah topeng. Di baliknya, ada kelompok kriminal berdasi yang terus mengeruk keuntungan dari anggaran negara, membiarkan rakyat kecil menjadi kelinci percobaan.
“Rakyat tak butuh jargon “wake up call” atau sekadar permohonan doa. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa anak-anak tidak lagi dicekoki makanan beracun. Tetapi di tangan garong berdasi, kepastian itu seakan mustahil. Mereka lebih sibuk menjaga citra program ketimbang menjaga nyawa penerima manfaat.”
Dalam perspektif hukum, insiden keracunan massal ini tidak bisa dianggap remeh. UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen jelas mewajibkan penyelenggara menjamin mutu dan keamanan makanan. Jika terbukti lalai, maka pelaksana program MBG bisa dijerat pidana. Tetapi, apakah aparat berani menindak para maling kelas kakap yang bersembunyi di balik program pemerintah pusat?
Skema MBG sudah menelan anggaran raksasa. Triliunan rupiah mengalir, namun yang sampai di meja rakyat hanyalah hidangan beracun. Lalu, ke mana uang rakyat itu sebenarnya mengalir? Apakah sudah dicaplok setan keparat yang mengendalikan rantai pengadaan dan distribusi makanan?
Kontrasnya begitu nyata. Anak-anak rakyat kecil muntah-muntah di puskesmas desa, sementara para pejabat berdasi berkoar di hotel mewah tentang kesuksesan program. Garong berdasi terus hidup dalam kemewahan, sementara rakyat dipaksa menelan racun yang mereka sebut gizi.
Kenyataan ini menegaskan, program besar seringkali hanya jadi ladang bancakan. Alih-alih mendidik bangsa, justru jadi celah bagi perampok uang rakyat. Bagaimana mungkin rakyat percaya jika dari awal saja mekanismenya dipenuhi kebohongan, manipulasi, dan penutupan informasi?
Anak-anak yang keracunan adalah saksi hidup betapa sistem ini sudah dirusak dari dalam. Mereka tidak sekadar korban kelalaian, tetapi korban kerakusan. Setiap muntah yang keluar dari tubuh bocah sekolah adalah bukti bahwa setan keparat telah bermain di dapur kebijakan.
Apalagi jika dibandingkan dengan gaya hidup elit busuk. Mereka yang mengatur program ini tak pernah merasakan lapar, tak pernah merasakan takut makan nasi basi, tak pernah muntah karena lauk yang sudah terkontaminasi. Sementara rakyat jelata dipaksa menelan risiko setiap hari.
Rakyat wajar menaruh curiga. Jika pemerintah pusat benar-benar serius, mestinya mereka segera mengumumkan hasil investigasi, membuka daftar penyedia yang terlibat, serta menindak tegas siapa pun yang lalai. Tetapi sampai hari ini, publik hanya diberi janji-janji kosong.
Setiap rupiah dalam MBG adalah uang rakyat. Jika hasilnya justru keracunan massal, maka itu artinya negara telah gagal melindungi anak-anaknya. Gagal karena membiarkan garong berdasi mencaplok keuntungan, sementara perut rakyat dipaksa menelan derita.
Kita tidak boleh lagi terkecoh oleh narasi manis. Program MBG harus diawasi ketat, dan para maling kelas kakap yang bermain di baliknya harus diseret ke meja hijau. Jangan sampai darah rakyat terus diisap oleh lintah penghisap yang bersembunyi di balik jargon gizi anak bangsa.
Jika pemerintah serius, maka harus ada transparansi total. Jika tidak, rakyat akan percaya bahwa program ini hanyalah proyek bancakan. Yang kenyang tetap saja para pejabat rakus, yang sakit dan menderita hanyalah rakyat.
Pada akhirnya, publik menuntut jawaban yang jelas. Rakyat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keracunan massal ini. Tetapi satu hal pasti: rakyat tidak akan diam melihat anak-anaknya dijadikan korban kerakusan garong berdasi.
